"Kursi, Kritik, dan Harga Sebuah Amanah"
Dalam satu pekan, beberapa judul berita menyentuh pertanyaan yang sama dari arah berbeda: bagaimana sebuah kursi publik didapat, dan bagaimana pemegangnya menanggapi orang yang mempersoalkannya. Beredar isu makelar jabatan eselon III dan IV di sebuah pemerintah kabupaten; judulnya menyebut isu yang mencuat dan sebuah tanggapan, tanpa nama perantara, pembeli, atau nilai. Seorang tokoh ormas Islam menyindir elite politik yang ambisius, tanpa menyebut sasarannya. Diberitakan pula beredar rekaman seorang kepala daerah yang, ketika dikritik, melontarkan ucapan keras tentang jurnalis; konteks lengkapnya tidak tersedia dalam judul. Pada pekan yang sama, Hari Pahlawan menghadirkan sosok yang dikenang sebagai pelindung rakyat dari kerja rodi. Tidak satu pun judul itu memberi jawaban final, dan sebagian masih berupa isu atau sindiran. Tetapi bila dibaca bersama sebagai bahan analisis, judul-judul itu mengundang satu pertanyaan klasik: apa yang membuat sebuah jabatan publik layak dipercaya?
Lensa pertama, dari ekonomi politik. Teori perburuan rente memandang jabatan sebagai aset yang menghasilkan arus keuntungan. Jika jabatan bisa diperjualbelikan, harga yang dibayar adalah investasi, dan investasi menuntut pengembalian. Implikasinya, jual beli jabatan bukan sekadar pelanggaran etika sekali jadi; ia mengubah insentif pemegang jabatan sepanjang masa jabatannya, dari melayani menjadi mengembalikan modal. Celah lensa ini: ia cenderung memandang setiap pejabat sebagai aktor rasional yang mengejar keuntungan, sehingga sulit menjelaskan mengapa sebagian orang tetap jujur di dalam sistem yang bocor. Jika insentif bukan satu-satunya penggerak, apa yang membuat sebagian orang tetap menolak?
Lensa kedua, dari etika jabatan dalam tradisi Islam. Tradisi ini merumuskan jabatan sebagai amanah, bukan hak. QS. An-Nisaa: 58 memerintahkan agar amanat disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan Riyad as-Salihin 673 memuat larangan meminta jabatan, disertai kabar bahwa yang diberi tanpa meminta akan ditolong dalam menunaikannya. Implikasinya, ukuran kelayakan bergeser dari kemampuan meraih kursi menjadi kesanggupan memikulnya. Celahnya: dalam demokrasi elektoral, menawarkan diri untuk dipilih adalah prosedur yang sah, bahkan perlu; larangan meminta jabatan sulit diterjemahkan langsung ke sistem pemilihan modern tanpa penafsiran. Di mana batas antara menawarkan diri untuk melayani dan berambisi terhadap kursi?
Lensa ketiga, dari psikologi kekuasaan. Lensa ini mengajukan dugaan bahwa kekuasaan bisa menumpulkan kepekaan terhadap sudut pandang orang lain, sehingga kritik terasa sebagai serangan pribadi, bukan masukan. Implikasinya, cara seorang pejabat menanggapi kritik menjadi indikator penting tentang sehat atau tidaknya hubungan antara kuasa dan amanah. Celahnya: lensa ini mudah berubah menjadi alasan pemaaf, seolah kekuasaanlah yang bersalah dan bukan pribadinya; ia juga sulit membedakan kemarahan atas kritik yang tidak adil dari kemarahan atas kritik yang sah. Siapa yang berwenang menentukan kritik mana yang sah?
Lensa keempat, dari sejarah. Pada pekan Hari Pahlawan, seorang sultan dikenang sebagai pelindung rakyat dari kerja rodi, dan sebuah opini menulis bahwa pahlawan tidak lagi mengangkat bambu runcing. Lensa sejarah membaca legitimasi kekuasaan dari ingatan kolektif: yang dikenang sebagai pahlawan adalah yang melindungi, bukan yang mengambil. Implikasinya, kepercayaan publik dibangun dari jejak perlindungan yang konsisten, bukan dari klaim. Celahnya: secara umum, ingatan sejarah bersifat selektif dan bisa dipolitisasi, dan pelajarannya sering datang terlambat bagi mereka yang dirugikan. Apakah ingatan cukup kuat untuk menjadi pengawas bagi pemegang kursi hari ini?
Di tingkat kampus, pertanyaan tentang harga sebuah kursi punya bentuk yang konkret. Beberapa langkah bisa dicoba pekan ini: aturan tertulis dalam pemilihan ketua himpunan atau badan eksekutif mahasiswa yang melarang pemberian barang atau traktiran kepada pemilih; debat kandidat yang menguji rekam jejak mengelola kas dan kegiatan, bukan sekadar janji; laporan keuangan kepanitiaan yang dibuka kepada anggota setelah acara selesai; kanal kritik internal yang tidak dipegang oleh orang yang dikritik, dengan kesepakatan bahwa setiap kritik dijawab dengan data dalam batas waktu tertentu; dan kebiasaan mencatat setiap pemberian dari sponsor atau vendor sebagai milik organisasi, bukan milik panitia yang menerimanya. Di linimasa, kebiasaan kecil juga bermakna: memisahkan isu dari temuan ketika membahas sebuah kasus, dan tidak ikut menyebarkan rekaman seseorang untuk ditertawakan.
Empat lensa ini tidak saling meniadakan. Ekonomi politik menjelaskan mengapa kursi yang dibeli cenderung menagih balik, etika amanah menjelaskan untuk siapa kursi itu ada, psikologi kekuasaan menjelaskan mengapa kritik terasa berat bagi pemegangnya, dan sejarah menjelaskan apa yang akhirnya dikenang. Pertanyaan yang tersisa tidak bisa dijawab oleh satu lensa saja: kepada siapa seorang pemegang kursi merasa berutang? Barangkali dari jawaban atas pertanyaan itulah kelayakan sebuah jabatan mulai bisa diukur.
Honest Pushback
- Q · 01
"Isu makelar jabatan itu kan belum terbukti. Kenapa dijadikan bahan diskusi?"
ABenar, ia masih isu, dan analisis ini tidak memperlakukannya sebagai temuan. Yang dibahas adalah pola yang dibayangkan oleh isu semacam itu: jika jabatan bisa diperdagangkan, apa akibatnya terhadap insentif pemegang jabatan dan terhadap hak orang yang lebih layak. Membahas pola tidak sama dengan menuduh orang. Justru kehati-hatian terhadap status isu adalah bagian dari disiplin analisis: memisahkan yang sudah diketahui dari yang baru diduga, dan tidak menyebut siapa pun sebagai pelaku.
- Q · 02
"Kalau meminta jabatan dilarang, bagaimana orang baik bisa masuk politik? Bukankah kita butuh orang baik mencalonkan diri?"
APushback ini kuat. Sistem pemilihan modern memang mengharuskan orang menawarkan diri, dan membiarkan kursi hanya diisi oleh yang paling berani meminta justru bisa merugikan publik. Karena itu, artikel ini tidak memutuskan bagaimana larangan dalam Riyad as-Salihin 673 berlaku pada pencalonan dalam sistem pemilihan modern; itu wilayah penafsiran para ahli. Yang terbaca langsung dari teksnya: hadits itu menyoroti sikap meminta jabatan dan akibatnya bagi yang memintanya. Yang menjadi ujian adalah niat dan caranya: menawarkan rekam jejak untuk dinilai publik berbeda dengan memburu kursi dengan segala cara. Garisnya tidak selalu tegas, dan di situlah ruang pertimbangan setiap calon.
- Q · 03
"Mengutip ayat dan hadits untuk urusan jabatan publik, bukankah itu mencampur agama dan politik?"
ARisikonya nyata: agama bisa dipakai untuk mengangkat satu kubu dan menjatuhkan kubu lain. Karena itu, dalil dalam artikel ini dipakai sebagai lensa, bukan vonis, dan tidak diarahkan kepada pejabat atau partai mana pun. Konsep amanah juga bukan milik satu kelompok; ia berbicara tentang tanggung jawab siapa pun yang memegang kepercayaan, termasuk aktivis, akademisi, dan pengurus organisasi keagamaan. Selama dalil dipakai untuk menimbang perbuatan dan bukan untuk melabeli orang, ia lebih mungkin menjadi rem daripada bahan bakar politisasi.
- Q · 04
"Pejabat juga manusia. Bukankah wajar marah kalau dikritik dengan cara yang tidak adil?"
AMarah adalah reaksi manusiawi, dan kritik memang tidak selalu disampaikan dengan adil. Tetapi jabatan publik membawa standar yang lebih tinggi, karena kata-kata pejabat punya bobot dan bisa melukai pihak yang lebih lemah. Yang bisa dituntut bukan ketiadaan rasa marah, melainkan pengendalian atas apa yang diucapkan. Standar yang sama berlaku bagi pengkritik: kritik yang menyerang pribadi dan merendahkan juga gagal sebagai kritik. Rekaman yang diberitakan pekan ini tidak cukup untuk menilai pribadi siapa pun; yang dibahas di sini adalah standar umumnya.
- Q · 05
"Apa relevansinya untuk mahasiswa yang tidak memegang jabatan publik?"
AMahasiswa memegang lebih banyak kursi daripada yang sering disadari: ketua himpunan, bendahara kepanitiaan, admin grup angkatan, koordinator sponsor. Kursi-kursi kecil itu menghadapi godaan yang sama dalam ukuran kecil: traktiran demi suara, hadiah dari vendor, dan respons emosional terhadap kritik anggota. Kebiasaan yang terbentuk di sana cenderung terbawa ketika kursi yang dipegang membesar. Selain itu, cara mahasiswa membicarakan isu publik ikut menentukan mutu percakapan: memisahkan isu dari temuan, atau ikut menyebarkan rekaman untuk ditertawakan.