"Ekonomi Baik untuk Siapa?"
Pekan ini sebuah bingkai berulang di ruang publik: ekonomi Indonesia disebut baik-baik saja. Balasannya datang cepat dan pahit — baik untuk siapa? Di sisi lain, muncul pertanyaan-pertanyaan yang seolah tak berhubungan: bolehkah beli barang pakai kripto, benarkah koperasi desa bisa memutus rentenir, kenapa daya beli terasa menyusut padahal katanya tumbuh. Bagi mahasiswa yang uang kosnya makin ketat sementara data makro terlihat cerah, ada disonansi yang mengganggu. Pertanyaannya bukan apakah datanya bohong, tetapi mengapa angka agregat bisa sehat sementara pengalaman sehari-hari terasa sebaliknya. Di sinilah menariknya: pertanyaan ekonomi ternyata juga pertanyaan tentang keadilan distribusi, tentang siapa yang diukur dan siapa yang terlewat.
Lensa pertama datang dari ekonomi makro. Argumennya: pertumbuhan agregat adalah indikator sah kesehatan ekonomi, dan angka positif berarti sistem bekerja. Implikasinya, keluhan individu adalah anekdot yang kalah oleh data. Tetapi celah lensa ini jelas: rata-rata bisa menyembunyikan ketimpangan. Jika sepuluh orang punya total seratus, angka bisa "tumbuh" ketika satu orang menambah kekayaan meski sembilan lainnya menyusut. Pertanyaan yang muncul: indikator apa yang sesungguhnya mengukur kesejahteraan mayoritas, bukan sekadar total yang dijumlahkan?
Lensa kedua datang dari sosiologi ekonomi. Argumennya: yang dirasakan orang tentang ekonomi dibentuk oleh perbandingan sosial dan akses, bukan hanya angka absolut. Implikasinya, daya beli yang menyusut terasa lebih menyakitkan ketika media memamerkan kemakmuran segelintir. Tetapi lensa ini punya celah: ia bisa mereduksi persoalan struktural menjadi soal persepsi belaka, seolah kalau orang berhenti membandingkan, masalahnya selesai. Pertanyaannya: sampai di mana ketidakpuasan adalah persepsi, dan sejak kapan ia menjadi cermin jujur dari ketimpangan yang riil?
Lensa ketiga datang dari etika ekonomi Islam. Prinsip adl (keadilan) dan larangan akl amwal an-nas bil batil — memakan harta orang dengan jalan batil — menempatkan distribusi yang adil bukan sebagai bonus, melainkan syarat. QS. Al-Baqara: 188 mengingatkan agar harta tidak berpindah lewat jalan yang zalim, termasuk lewat manipulasi kekuasaan. Islam juga mengecam penimbunan: harta yang berhenti mengalir kehilangan fungsi sosialnya. Tetapi lensa ini pun punya celah praktis: prinsip yang mulia tidak otomatis menjadi kebijakan yang teknis. Pertanyaannya: bagaimana adl diterjemahkan menjadi mekanisme konkret — koperasi, zakat produktif, qardh hasan — tanpa jatuh menjadi slogan?
Lensa keempat datang dari psikologi keputusan. Ketika ekonomi terasa sempit, manusia cenderung mencari jalan pintas: investasi spekulatif, pinjaman berbunga, tren cepat kaya. Implikasinya, kesulitan ekonomi justru membuat orang lebih rentan pada keputusan yang merugikan diri sendiri. Tetapi celahnya: menyalahkan keputusan individu bisa mengabaikan bahwa pilihan itu lahir dari tekanan struktural — orang tidak memilih pinjol karena bodoh, tetapi karena tak ada alternatif manusiawi. Pertanyaan yang menggantung: sejauh mana tanggung jawab ada pada individu, dan sejauh mana pada sistem yang tidak menyediakan jalan yang bersih?
Lalu, apa yang bisa dilakukan mahasiswa hari ini? Di kos, mulai dengan hal kecil yang nyata: catat pengeluaran sebulan, kenali bocornya di mana — sering kali ada langganan atau paylater yang diam-diam menggerogoti. Di kampus, alih-alih hanya mengeluh, adakan diskusi jujur tentang literasi keuangan dan bahaya jebakan pinjaman berbunga; banyak teman yang terjebak justru karena malu bertanya. Di organisasi, kalau memegang kas, praktikkan transparansi sederhana — catatan terbuka yang bisa dilihat siapa saja. Di lingkungan kos atau kontrakan, coba bentuk kas patungan tanpa bunga untuk keadaan darurat, sebuah versi mikro dari qardh hasan. Yang penting bukan menunggu kebijakan besar berubah, tetapi membangun kebiasaan ekonomi yang bersih dari lingkaran terdekat, tempat kendali nyata masih berada di tangan sendiri.
Pada akhirnya, pertanyaan "ekonomi baik untuk siapa" tidak punya jawaban tunggal. Yang penting bukan menang berdebat soal angka, melainkan menyadari bahwa setiap lensa hanya menerangi satu sisi. Data makro menceritakan agregat, sosiologi menceritakan rasa, etika menceritakan seharusnya, psikologi menceritakan mengapa. Prioritas apa pun yang dipilih, selalu ada sisi lain yang menunggu untuk diakui. Barangkali kejujuran intelektual dimulai dari mengakui bahwa dompet yang tipis dan angka yang cerah bisa sama-sama benar — dan justru di jarak antara keduanya, pertanyaan keadilan menemukan tempatnya.
Pertanyaan
- Q · 01
Bukannya ini masalah sistem ekonomi global, bukan masalah moral individu? Ngapain dibawa ke agama?
ASebagian benar — banyak persoalan memang struktural dan tidak selesai dengan nasihat moral. Tapi memisahkan sistem dari moral juga keliru; sistem dibangun dan dijalankan oleh keputusan-keputusan manusia yang punya dimensi etis. Etika Islam tidak mengklaim menggantikan analisis ekonomi, tetapi menawarkan kompas: distribusi yang adil, larangan menzalimi, harta yang mengalir. Itu bahan untuk merancang sistem, bukan pengganti analisisnya.
- Q · 02
Kenapa Islam yang harus ngurusin ekonomi modern? Bukannya konsepnya dari abad ke-7?
APrinsipnya memang tua, tetapi persoalan yang disasarnya abadi: keserakahan, ketimpangan, penipuan, penindasan lewat utang. Instrumen berubah — dulu dinar, sekarang kripto — tetapi pertanyaan apakah sebuah transaksi jelas dan adil tetap relevan. Islam tidak menawarkan resep teknis untuk setiap instrumen baru; ia menawarkan prinsip yang harus diterjemahkan ulang tiap zaman. Justru itu yang bikin ia tetap hidup.
- Q · 03
Apa bedanya seruan "cari yang halal" ini dengan moralisme generik yang semua agama juga bilang?
ADiakui, di permukaan mirip. Bedanya ada di ketentuan spesifik: larangan riba yang tegas, konsep gharar yang mengatur kejelasan akad, kewajiban zakat sebagai mekanisme distribusi, larangan menimbun. Ini bukan sekadar "jadilah baik", melainkan kerangka yang bisa diuji dan diterjemahkan menjadi lembaga. Moralisme generik berhenti pada niat; ini berlanjut ke mekanisme.
- Q · 04
Kalau riba jelas dilarang, kenapa hampir seluruh sistem keuangan kita berbasis bunga? Bukankah itu berarti prinsipnya tidak realistis?
AFakta bahwa sesuatu dominan tidak otomatis membuatnya benar atau tak terhindarkan. Sejarah menunjukkan sistem bisa berubah ketika ada alternatif yang cukup matang. Yang realistis bukan menyerah, melainkan membangun alternatif secara bertahap — koperasi, pembiayaan bagi hasil, qardh hasan — sambil jujur mengakui kita belum sampai. Idealisme yang bekerja adalah yang bergerak selangkah demi selangkah, bukan yang menyerah karena jalannya panjang.
- Q · 05
Saya sendiri nggak taat beragama. Apakah prinsip-prinsip ini masih relevan buat saya?
ASangat relevan. Prinsip seperti kejelasan akad, larangan menipu, dan keadilan distribusi bisa berdiri sebagai argumen etis dan ekonomis tanpa harus lebih dulu setuju soal teologi. Kamu bisa menolak premis religiusnya dan tetap mengakui bahwa transaksi yang transparan dan sistem yang tidak menjebak orang lemah adalah hal yang masuk akal. Prinsip yang baik tidak menuntut kartu anggota untuk bisa dipakai.
