“Kalau penuntut korupsi tertinggi bisa jadi tersangka korupsi, siapa yang menjaga penjaganya?

"Ketika Penjaga Hukum Melanggar Hukum"

Pekan ini publik menyaksikan sebuah paradoks yang mengganggu: seorang mantan pejabat tinggi di lembaga penuntutan — institusi yang tugasnya justru memberantas korupsi — kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Di lapisan lain, seorang kepala daerah tertangkap dalam operasi terkait dugaan pemerasan, dan sejumlah nama tersangkut aliran dana proyek besar. Pola yang berulang ini melahirkan satu pertanyaan klasik dalam teori politik: quis custodiet ipsos custodes — siapa yang menjaga para penjaga? Ketika mekanisme pengawasan justru dijalankan oleh orang-orang yang bisa menjadi pelanggar, sistem menghadapi masalah struktural yang tidak selesai hanya dengan mengganti orang.

Lensa pertama datang dari ilmu ekonomi kelembagaan: teori principal-agent. Masyarakat (principal) mendelegasikan wewenang pada aparat (agent) karena tidak mungkin semua orang mengawasi semua hal. Masalahnya, agen punya informasi dan akses yang tidak dimiliki principal, menciptakan celah untuk penyalahgunaan. Implikasinya, setiap delegasi wewenang selalu mengandung risiko moral hazard. Celah lensa ini: ia memperlakukan korupsi murni sebagai persoalan insentif dan pengawasan, seolah manusia adalah kalkulator untung-rugi. Pertanyaan yang muncul: jika seluruh soal hanya soal desain insentif, mengapa ada orang yang tetap jujur meski punya semua peluang untuk curang?

Lensa kedua datang dari sosiologi organisasi. Korupsi jarang merupakan aksi individu terisolasi; ia sering menjadi budaya yang terlembaga, di mana "semua orang melakukannya" menjadi pembenaran kolektif. Seseorang yang masuk ke lingkungan semacam ini menghadapi tekanan konformitas yang luar biasa. Implikasinya, mengganti satu pejabat tidak mengubah apa pun jika ekosistemnya tetap. Celah lensa ini: ia berisiko menghapus tanggung jawab personal — jika semua ini soal struktur, maka tidak ada yang benar-benar bersalah. Pertanyaan yang muncul: pada titik mana individu berhenti menjadi korban sistem dan mulai menjadi pelaku yang bertanggung jawab?

Lensa ketiga datang dari teologi Islam tentang amanah. Dalam kerangka ini, jabatan bukan sekadar posisi fungsional, melainkan titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. QS. Hud: 85 mengingatkan prinsip mizan — menegakkan timbangan dengan adil dan tidak mengurangi hak manusia — sebagai poros keadilan sosial. Yang menarik, kerangka ini menempatkan pengawasan tertinggi bukan pada institusi manusia yang bisa dikorupsi, melainkan pada kesadaran akan pengawasan ilahi (muraqabah). Celah lensa ini: ia bisa dituduh terlalu bergantung pada kesadaran internal yang tidak bisa diverifikasi secara publik. Pertanyaan yang muncul: bisakah kesadaran spiritual menjadi fondasi tata kelola publik, atau ia tetap membutuhkan mekanisme institusional yang keras?

Lensa keempat datang dari psikologi moral. Riset tentang ethical fading menunjukkan bahwa pelanggaran besar jarang dimulai dari keputusan besar; ia bertumbuh dari serangkaian kompromi kecil yang secara bertahap menggeser batas normal seseorang. Menariknya, kerangka teologis tentang amanah yang "terkikis dari hati manusia" secara mengejutkan sejajar dengan temuan ini: erosi integritas adalah proses, bukan peristiwa. Celah lensa ini: ia menjelaskan mekanisme tapi tidak menjawab soal keadilan bagi korban — memahami bagaimana seseorang jatuh tidak menghapus dampak kejatuhannya pada yang dirugikan. Pertanyaan yang muncul: bagaimana masyarakat menyeimbangkan belas kasih pada mekanisme kejatuhan manusia dengan tuntutan keadilan bagi yang terzalimi?

Lalu apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa hari ini, jauh sebelum ia memegang jabatan besar? Ternyata banyak. Di ruang organisasi kampus, transparansi kas himpunan dan laporan dana kegiatan adalah latihan awal menjaga amanah publik — audit kecil-kecilan yang menumbuhkan otot integritas. Di ruang akademik, menolak plagiarisme dan joki tugas adalah bentuk paling dasar dari "menegakkan mizan": tidak mengambil hak intelektual orang lain. Di ruang magang, seorang mahasiswa bisa mengamati bagaimana kompromi kecil terjadi dan melatih diri untuk mengenali garis merahnya sendiri sebelum tekanan datang. Dan di ruang digital, menahan diri dari ikut menghakimi tanpa bukti adalah bentuk keadilan yang jarang dibicarakan. Integritas tidak dibangun saat seseorang duduk di kursi kekuasaan; ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil jauh sebelum kursi itu datang.

Pada akhirnya, paradoks penjaga yang melanggar tidak punya solusi tunggal. Setiap lensa menerangi satu sisi dan menggelapkan sisi lain: insentif tanpa moral melahirkan sinisme, moral tanpa institusi melahirkan naivitas, dan institusi tanpa kesadaran melahirkan formalitas kosong. Yang penting bukan menemukan kerangka yang menang, melainkan menyadari bahwa keadilan adalah kerja yang harus dijaga dari banyak arah sekaligus — dari desain sistem, dari budaya organisasi, dari kesadaran spiritual, dan dari integritas personal yang dilatih sejak dini.