"Yang Menghakimi dan Yang Dihakimi"
Ada pemandangan yang berulang setiap kali sebuah kabar tentang tokoh publik pecah di lini masa. Dalam hitungan jam, ribuan orang sudah menjatuhkan vonis: bersalah, munafik, tamak. Pekan ini kabar tentang seorang figur yang lekat dengan simbol keagamaan, dikaitkan dengan dugaan penerimaan dana, memicu gelombang penghakiman yang sama — meski secara hukum belum ada putusan apa pun. Yang menarik bukan kabarnya, melainkan kecepatan kolektif untuk menghakimi. Fenomena serupa muncul di sisi lain: percakapan yang seharusnya soal perbedaan keyakinan justru merosot jadi tuduhan keji terhadap kelompok agama secara menyeluruh. Seolah ada dorongan psikologis untuk segera menempatkan seseorang di kursi terdakwa, jauh sebelum bukti dihadirkan. Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu: mengapa manusia yang mengaku menuntut keadilan justru paling cepat berlaku tidak adil?
Lensa pertama datang dari psikologi sosial. Manusia cenderung mencari penutupan kognitif — kebutuhan untuk segera memiliki kesimpulan agar dunia terasa teratur. Ketidakpastian terasa tidak nyaman, maka vonis cepat memberi kelegaan semu. Implikasinya, kita menghakimi bukan karena punya bukti, melainkan karena tidak tahan menggantung. Tetapi celah lensa ini jelas: kelegaan itu dibayar oleh orang yang dihakimi. Jika penutupan psikologis adalah kebutuhan, mengapa ia harus dipenuhi dengan mengorbankan keadilan orang lain — dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian nama yang terlanjur rusak?
Lensa kedua datang dari sosiologi digital. Algoritma media sosial memberi ganjaran pada reaksi cepat dan emosional; komentar yang menghakimi mendapat lebih banyak jangkauan daripada komentar yang menyerukan verifikasi. Implikasinya, arsitektur platform secara struktural mendorong penghakiman tergesa-gesa. Namun celah lensa ini muncul saat kita bertanya soal agensi: apakah algoritma benar-benar memaksa, atau sekadar memperkuat kecenderungan yang sudah ada dalam diri? Menyalahkan sistem sepenuhnya berisiko menghapus tanggung jawab personal atas setiap jari yang memilih menekan "kirim".
Lensa ketiga datang dari teori keadilan hukum. Asas praduga tak bersalah — bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti — bukan sekadar prosedur teknis, melainkan pengakuan atas kerapuhan pengetahuan manusia. Kita bisa keliru; maka beban pembuktian diletakkan pada penuduh, bukan tertuduh. Implikasinya, menghakimi sebelum putusan adalah pembajakan atas fungsi pengadilan oleh massa. Celah lensa ini: bagaimana jika sistem hukum sendiri korup atau lamban? Bukankah publik berhak bersuara? Pertanyaan yang muncul: di mana garis antara mengawal keadilan dan menggantikan hakim dengan hukuman sosial yang tak bisa dianulir?
Lensa keempat datang dari etika Islam. Prinsip tabayyun — mencari kejelasan sebelum bertindak — dan larangan qawl az-zur, perkataan dusta, menempatkan verifikasi sebagai kewajiban moral, bukan pilihan. QS. Al-Hajj: 30 menyandingkan larangan berkata dusta dengan larangan terbesar, menandakan betapa seriusnya. Lebih jauh, kisah Nabi Yusuf yang menolak menahan orang tak terbukti bersalah — menyebutnya kezaliman — menempatkan keadilan di atas kepuasan menghukum. Namun lensa ini pun punya celah dalam penerapannya: prinsip tabayyun kerap dipakai selektif, dijadikan tameng untuk membela pihak yang disukai dan diabaikan untuk pihak yang dibenci. Pertanyaan yang tersisa: apakah tabayyun kita lahir dari komitmen pada keadilan, atau dari keberpihakan yang kebetulan sedang membutuhkan pembelaan?
Lalu apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa hari ini, di ruang yang jauh lebih kecil dari lini masa nasional? Di grup angkatan, sebelum meneruskan tangkapan layar tentang dosen atau teman, beri jeda dan tanyakan sumbernya. Di forum diskusi jurusan, biasakan membedakan antara "diduga" dan "terbukti" — dua kata yang sering dilebur menjadi satu di percakapan sehari-hari. Saat menulis opini di media kampus, latih diri menyebut fakta yang bisa diverifikasi dan menahan atribut yang belum terkonfirmasi. Di organisasi, ketika menilai kinerja pengurus lain, pisahkan kritik atas program dari tuduhan atas pribadi. Langkah-langkah ini tampak kecil, tetapi justru di ruang kecil itulah kebiasaan adil dibentuk, jauh sebelum seseorang punya panggung besar untuk menyalahgunakannya.
Yang penting bukanlah menemukan siapa yang paling berhak menghakimi, melainkan menyadari bahwa keinginan untuk menghakimi sering kali lebih kuat daripada komitmen untuk adil. Setiap lensa — psikologis, sosiologis, hukum, maupun teologis — menunjuk pada satu titik yang sama: bahwa menahan diri dari vonis tergesa bukan tanda ketidakpedulian, melainkan bentuk keadilan yang paling sunyi dan paling sulit.
Pertanyaan
- Q · 01
Bukankah menahan diri dari menghakimi justru membiarkan yang bersalah lolos? Kalau semua diam, korupsi makin merajalela.
AMenahan vonis personal tidak sama dengan menutup mata. Mengawal proses hukum, menuntut transparansi, dan menolak impunitas tetap perlu — semua itu bisa dilakukan tanpa mendeklarasikan seseorang bersalah sebelum putusan. Yang ditolak bukan sikap kritis, melainkan lompatan dari "diduga" ke "pasti bersalah" yang dilakukan massa tanpa kewenangan dan tanpa bukti.
- Q · 02
Kenapa harus pakai dalil agama untuk soal yang sebenarnya bisa dijelaskan pakai logika hukum sekuler saja?
ADalil di sini bukan pemaksa kesimpulan, melainkan salah satu lensa. Menariknya, prinsip praduga tak bersalah dan larangan berkata dusta muncul di tradisi hukum maupun etika agama — konvergensi itu justru memperkuat, bukan menyaingi. Menyebut keduanya bukan soal otoritas, tapi soal melihat masalah dari lebih banyak sudut.
- Q · 03
Bukankah ini elitis? Orang biasa cuma bereaksi wajar terhadap ketidakadilan yang mereka lihat setiap hari.
AReaksi terhadap ketidakadilan memang manusiawi dan sah. Tetapi reaksi yang sah tidak otomatis menjadi tindakan yang adil. Justru karena orang biasa sering menjadi korban penghakiman sepihak — di tempat kerja, di kampung, di grup — mereka punya kepentingan paling besar agar norma "cek dulu sebelum menuduh" ditegakkan untuk semua, termasuk untuk diri mereka sendiri.
- Q · 04
Kalau tabayyun dipakai selektif untuk membela yang disukai, bukankah prinsip ini jadi tidak berguna?
APenyalahgunaan sebuah prinsip tidak membatalkan prinsipnya; ia justru menuntut penerapan yang lebih konsisten. Ujian kejujuran seseorang adalah ketika ia menuntut bukti dengan standar yang sama, baik untuk pihak yang ia sukai maupun yang ia benci. Kegagalan menerapkannya secara adil adalah kritik terhadap pelakunya, bukan terhadap tabayyun-nya.
- Q · 05
Saya sendiri tidak religius. Apakah imbauan menahan diri ini masih relevan buat saya?
ARelevan, karena landasannya bukan semata keyakinan, melainkan konsekuensi. Vonis yang keliru merusak nama yang tak bisa dipulihkan sepenuhnya, dan siapa pun bisa menjadi korbannya, termasuk yang tidak religius. Prinsip menahan diri dari tuduhan tanpa bukti berdiri di atas empati dan akal sehat sebelum ia berdiri di atas ayat.