“Kalau penghasilan tak sebanding kebutuhan, masih adilkah menyalahkan gaya hidup orang miskin?

"Kemiskinan, Gaya Hidup, dan Hitungan Dapur"

Pekan ini sebuah kanal kecil melempar judul berbentuk pertanyaan: "Benarkah masyarakat miskin karena gaya hidup?" Jawabannya tidak tampak dari judul itu, tetapi pertanyaannya sendiri sudah cukup memancing. Pada pekan yang sama, sebuah laporan menyebut 59 persen anak muda Indonesia rentan finansial, dengan judul yang menyandingkannya dengan penghasilan yang tak sebanding kebutuhan. Dari Kulon Progo, ibu-ibu mengeluhkan mahalnya bahan pangan; menurut penuturan mereka, seratus ribu rupiah kini hanya bertahan beberapa hari. Dari Jombang, seorang pedagang bakso banting setir mencari kerja karena harga bahan baku naik. Di Tangerang, revitalisasi sebuah pasar diberitakan mangkrak dan para pedagangnya disebut gulung tikar. Kabar-kabar ini membentuk satu ketegangan yang lama: apakah kemiskinan terutama soal pilihan pribadi, atau soal tekanan yang datang dari luar diri? Jawaban yang terlalu cepat atas pertanyaan itu mudah melukai, ke arah mana pun ia condong.

Lensa pertama, dari ekonomi rumah tangga. Rumah tangga berpenghasilan rendah cenderung membelanjakan bagian terbesar penghasilannya untuk kebutuhan pokok. Akibatnya, kenaikan harga bahan pangan langsung memakan ruang yang tersisa, tanpa memberi kesempatan untuk menabung atau mengatur ulang. Dalam lensa ini, "gaya hidup" hampir tidak relevan: yang menentukan adalah selisih antara penghasilan dan harga. Tetapi celah lensa ini ada. Jika semua dijelaskan oleh harga, keputusan-keputusan kecil di dalam rumah tangga menjadi tidak terlihat, padahal keputusan itulah yang membedakan dua keluarga dengan penghasilan yang sama. Pertanyaan yang muncul: seberapa besar ruang pilihan yang benar-benar tersisa ketika selisih itu sudah habis?

Lensa kedua, dari sosiologi moral. Narasi "miskin karena gaya hidup" bekerja sebagai penjelasan yang nyaman bagi yang tidak miskin: ia memindahkan masalah dari struktur ke karakter, dan dari kewajiban bersama ke kesalahan pribadi. Narasi ini juga mudah dipakai untuk menolak berbagi, karena bantuan dianggap hanya akan "dihabiskan". Celahnya, menolak sepenuhnya peran pilihan pribadi justru merendahkan orang miskin sebagai pelaku yang tidak punya kehendak. Pedagang yang banting setir mencari kerja sedang mengambil keputusan, dan keputusan itu layak dihormati. Pertanyaan yang muncul: bisakah tanggung jawab pribadi diakui tanpa menjadikannya vonis?

Lensa ketiga, dari kebijakan publik. Pekan ini PPN pada pembalut dipertanyakan sebagai beban kebutuhan bulanan, para pemilik warteg merespons wacana tentang potensi pajak transaksi, dan di Berau Pemkab mewajibkan sebagian ruang etalase waralaba untuk produk UMKM. Lensa ini membaca kesejahteraan rumah tangga sebagai sesuatu yang ikut dipengaruhi rancangan kebijakan: siapa yang menanggung beban, siapa yang diberi ruang. Celahnya, lensa kebijakan cenderung menunggu negara dan membuat warga merasa tidak punya peran sampai aturan berubah. Padahal judul berita dari Medan menyandingkan protes atas PPN pembalut dengan pembagian pembalut gratis oleh sebuah komunitas di sana. Pertanyaan yang muncul: di mana batas antara menuntut perbaikan dan mengambil peran sendiri?

Lensa keempat, dari teologi Islam. Dua prinsip relevan di sini. Pertama, ukuran kemampuan: QS. At-Talaaq: 7 menetapkan bahwa yang lapang memberi menurut kelapangannya dan yang disempitkan rezekinya memberi dari apa yang ada, karena beban tidak dipikulkan melebihi yang diberikan. Kedua, kekayaan dan kemiskinan sebagai ujian, bukan tanda kemuliaan atau kehinaan, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Ibn Kathir on 89:20: yang kaya diuji dengan syukur, yang miskin diuji dengan sabar. Lensa ini menolak memandang hina orang miskin dan sekaligus menolak memuja orang kaya. Celahnya, prinsip "ujian" bisa disalahgunakan menjadi fatalisme yang membuat ketimpangan tampak wajar dan tidak perlu diperbaiki. Pertanyaan yang muncul: bagaimana menjadikan iman sebagai sumber kepedulian, bukan obat penenang?

Dari keempat lensa itu, beberapa langkah praktis dapat dicoba di lingkungan kampus. Di tingkat kos, catatan pengeluaran bersama selama sebulan bisa memperlihatkan pos mana yang benar-benar pokok dan mana yang bisa ditunda, tanpa saling menghakimi. Di tingkat kelas atau organisasi, diskusi tentang harga pangan bisa dimulai dari data sederhana: harga beras, telur, dan minyak di pasar terdekat kampus, dicatat setiap pekan. Di kantin dan sekitar kampus, membeli dari pedagang kecil dengan harga pantas adalah bentuk dukungan yang langsung terasa. Organisasi mahasiswa bisa membuka pos kebutuhan pokok sederhana bagi teman yang sedang kesulitan, termasuk kebutuhan bulanan mahasiswi, dengan sistem ambil tanpa dicatat nama. Dan di ruang diskusi, cara membicarakan kemiskinan dapat diubah: dari "kenapa mereka begitu?" menjadi "apa yang membuat mereka sampai di sana, dan apa yang bisa dibuka?"

Yang menarik dari pekan ini bukan jawaban atas pertanyaan "miskin karena gaya hidup", melainkan bagaimana pertanyaan itu membuka cara pandang masing-masing penanya. Lensa ekonomi menunjuk harga, lensa moral menunjuk pilihan, lensa kebijakan menunjuk rancangan, dan lensa teologi menunjuk ujian sekaligus kewajiban berbagi. Tidak ada satu lensa yang cukup. Yang lebih penting adalah menyadari bahwa setiap lensa yang dipakai sendirian selalu menyembunyikan sesuatu, dan lensa lain diperlukan untuk menutup celahnya.