“Kalau alat sadap makin canggih, siapa yang menjamin ia hanya dipakai sesuai prosedur?

"Privasi Itu Hak, Bukan Kemewahan"

Sepekan terakhir, kata "sadap" muncul dalam tiga kabar yang berdiri sendiri-sendiri. Beredar bocoran yang disebut berisi 6.000 nomor ponsel yang disadap, dan seorang mantan wartawan mengaku termasuk di dalamnya, sementara tidak ada berita yang memastikan keaslian daftar itu. FITRA menyoroti anggaran alat sadap senilai Rp36,1 triliun. Sidang etik Polri menyatakan seorang perwira tinggi terbukti melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur, sebuah temuan etik, bukan putusan pidana. Ketiga kabar itu tidak boleh dijahit menjadi satu cerita, karena tidak ada berita yang menyatakan ketiganya satu perkara. Namun ketiganya menunjuk ke wilayah yang sama: ruang percakapan pribadi, yang selama ini dianggap aman hanya karena tidak terlihat. Pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah penyadapan secara teknis mungkin, melainkan siapa yang berwenang, dengan batas apa, dibiayai berapa, dan diawasi oleh siapa.

Lensa pertama — hukum dan prosedur. Temuan sidang etik menunjukkan bahwa prosedur penyadapan ada dan pelanggarannya bisa diperiksa. Implikasinya, privasi warga tidak hanya bergantung pada niat baik aparat, tetapi pada aturan yang bisa ditegakkan. Celah lensa ini: putusan etik berbeda dari putusan pidana, dan berita tidak menjelaskan siapa yang menetapkan serta mengawasi prosedur itu. Pertanyaannya: cukupkah pengawasan internal, atau privasi membutuhkan pengawas yang berdiri di luar lembaga pengguna kewenangan?

Lensa kedua — ekonomi anggaran. Sorotan FITRA memindahkan pembicaraan dari teknologi ke uang publik. Anggaran yang besar untuk alat sadap adalah keputusan fiskal, dan setiap keputusan fiskal semestinya bisa ditanyakan oleh publik yang membiayainya. Celahnya: belanja keamanan sering menuntut kerahasiaan, dan besarnya anggaran saja tidak membuktikan penyalahgunaan. Pertanyaannya: bagaimana merancang transparansi yang cukup untuk akuntabilitas tanpa membuka rahasia operasional yang sah?

Lensa ketiga — etika Islam. Riyad as-Salihin 1570 memuat larangan berprasangka, mencari-cari kesalahan, dan memata-matai sesama, dan menempatkan kehormatan seseorang sejajar dengan darah dan hartanya. Ditambah prinsip amanah dalam QS. An-Nisaa: 58, yang memerintahkan amanat ditunaikan kepada yang berhak dan hukum ditetapkan dengan adil, privasi dapat dibaca sebagai bagian dari kehormatan yang dititipkan, bukan kemewahan yang bisa dicabut sesuka hati. Celahnya: teks tentang tajassus pada dasarnya berbicara tentang hubungan antarindividu; memperluasnya ke kewenangan lembaga negara membutuhkan penalaran tambahan dan tidak bisa diambil begitu saja. Pertanyaannya: prinsip apa yang menjembatani etika pribadi dengan etika kelembagaan?

Lensa keempat — sosiologi digital. Bocoran yang keasliannya tidak dipastikan oleh berita mana pun menunjukkan bahwa ancaman terhadap privasi tidak hanya datang dari pemegang alat sadap. Setiap orang yang meneruskan daftar itu ikut menyebarkan data orang lain. Pola yang sama terlihat dalam kebiasaan sehari-hari: tangkapan layar percakapan pribadi, ponsel pasangan yang dibuka diam-diam, akun orang yang dipantau tanpa izin. Celah lensa ini: sebagian bocoran pernah membuka penyimpangan yang memang perlu diketahui publik. Pertanyaannya: kapan membagikan informasi berarti melindungi kepentingan umum, dan kapan ia hanya memperluas luka?

Dari keempat lensa itu, ada langkah konkret yang tersedia bagi mahasiswa pekan ini. Di ponsel sendiri, izin aplikasi bisa diaudit dalam lima menit: mikrofon, kontak, dan lokasi yang tidak diperlukan dapat dimatikan. Di grup angkatan, kesepakatan sederhana bisa dibuat: tangkapan layar percakapan pribadi dan daftar nama tanpa sumber tidak diteruskan. Di organisasi kemahasiswaan, data anggota seperti nomor ponsel, alamat, dan kartu identitas layak disimpan dengan akses terbatas dan dihapus ketika tidak lagi diperlukan. Di kelas atau kelompok studi, pertanyaan tentang anggaran publik dapat diajukan melalui jalur keterbukaan informasi resmi, lalu dianalisis dari dokumen, bukan dari potongan unggahan. Dan bagi yang menulis untuk pers mahasiswa, verifikasi atas bocoran apa pun menjadi syarat sebelum dipublikasikan.

Penutup dari diskusi ini tidak berupa jawaban final. Privasi ternyata bergantung pada empat penyangga sekaligus: aturan yang ditegakkan, anggaran yang bisa ditanyakan, etika yang menghormati kehormatan orang, dan kebiasaan warga yang tidak ikut menyebarkan. Bila salah satunya runtuh, tiga lainnya ikut goyah. Yang penting bukan memilih lensa mana yang paling benar, melainkan menyadari bahwa celah setiap lensa hanya bisa ditutup oleh lensa yang lain.