"Ilmu yang Pergi, Manfaat yang Pulang"
Pekan ini, pendidikan banyak muncul dalam bahasa bantuan dan pembiayaan. Di Jakarta, dana KJP Plus dan KJMU bagi siswa dan mahasiswa mulai cair, dan beasiswa luar negeri bagi santri berprestasi sedang disiapkan. Di Nagan Raya, Sekolah Rakyat diresmikan, lengkap dari jenjang SD hingga SMA. Pemerintah juga mendorong riset studi Islam dan sains untuk solusi publik. Pada saat yang sama, seorang tokoh menyoroti kesenjangan pendidikan di Kampung Laut, Cilacap. Seorang tokoh politik, melalui kanal videonya sendiri, menyapa Gen Z dengan pertanyaan apakah mereka hendak "kabur" dari Indonesia, dan di video lain menyebut biaya sekolah dan kuliah yang "makin mahal" sebagai keputusan politik yang harus disuarakan. Klaim terakhir itu adalah pandangannya, bukan data yang diuji di sini. Yang menarik justru pertanyaan yang tersisa di antara semua kabar itu: ketika pendidikan seseorang ditopang oleh banyak tangan, ke mana manfaatnya semestinya mengalir?
Lensa pertama — ekonomi pembangunan. Dalam kerangka modal manusia, bantuan dan beasiswa adalah investasi: biaya ditanam hari ini untuk memanen produktivitas esok. Implikasinya, lulusan yang tidak kembali ke lingkungannya tampak seperti investasi yang bocor. Celah lensa ini cukup lebar: manusia diperlakukan sebagai aset yang imbal hasilnya harus pulang ke tempat ia ditanam, padahal pengetahuan juga mengalir lewat jejaring, bimbingan jarak jauh, dan kerja sama lintas tempat. Pertanyaan yang muncul: haruskah manfaat selalu pulang secara fisik, atau cukup mengalir?
Lensa kedua — hak individu. Dari sudut ini, pendidikan adalah hak warga, bukan utang. Penerima bantuan tetap bebas menentukan tempat ia belajar, hidup, dan bekerja; menuntut balas jasa justru mengubah hak menjadi transaksi. Implikasinya, pilihan tempat tinggal tidak perlu dibebani penilaian moral. Celahnya: lensa ini sulit menjelaskan mengapa ilmu nyaris tidak pernah dihasilkan sendirian — ada guru, orang tua, dan masyarakat yang ikut menanggungnya. Pertanyaan yang muncul: bisakah sesuatu menjadi hak sekaligus amanah?
Lensa ketiga — sosiologi ketimpangan. Lensa ini bertanya siapa yang sampai lebih dulu ke pintu yang dibuka. Ia mencurigai bahwa skema berbasis prestasi, di mana pun, cenderung lebih mudah dijangkau oleh mereka yang sejak awal punya akses lebih baik. Implikasinya, perdebatan tentang pergi atau pulang hanya relevan bagi mereka yang sudah melewati pintu pertama; sorotan atas kesenjangan di Kampung Laut mengingatkan bahwa pintu pertama itu tidak sama lebarnya di semua tempat. Celahnya: prestasi juga kerap menjadi tangga mobilitas bagi anak dari keluarga yang kekurangan. Pertanyaan yang muncul: bagaimana membuka pintu prestasi tanpa melupakan mereka yang belum tiba di halamannya?
Lensa keempat — etika ilmu dalam tradisi Islam. Di sini ilmu dibaca sebagai amanah, dan ukurannya adalah manfaat. Sahih Muslim 2282 mengumpamakan petunjuk dan ilmu dengan hujan: ada tanah yang menumbuhkan, ada tanah yang menahan air sehingga orang lain dapat minum, dan perumpamaan itu menunjuk sosok yang berilmu lalu mengajarkan. Pembuka Bidayatul Hidayah karya Abu Hamid al-Ghazali menambahkan sisi niat: ilmu yang dicari untuk berbangga, mengungguli teman sebaya, dan menarik perhatian manusia disebut sebagai jalan meruntuhkan agama sendiri. Implikasinya, yang ditimbang bukan lokasi, melainkan arah manfaat dan kejernihan niat. Celahnya: lensa niat mudah tergelincir menjadi moralisme yang membebani individu atas persoalan struktural seperti biaya dan lapangan kerja. Pertanyaan yang muncul: bagaimana niat yang lurus diterjemahkan menjadi pilihan yang terukur?
Dalam praktik, keempat lensa itu bisa bertemu pada langkah-langkah kecil yang tidak menunggu kebijakan. Mahasiswa penerima bantuan atau beasiswa dapat menyisihkan satu jam setiap pekan untuk membimbing adik tingkat atau pelajar dari sekolah asalnya, secara daring bila jaraknya jauh. Catatan kuliah, ringkasan buku, dan informasi beasiswa dapat dibagikan terbuka kepada mereka yang aksesnya lebih sempit. Organisasi kampus dapat mengubah program libur semester menjadi kelas singkat di kampung halaman anggotanya: satu pekan, satu mata pelajaran, satu sekolah. Mereka yang belajar di luar negeri dapat menjaga satu jalur manfaat yang konkret, misalnya membimbing satu kelompok pelajar di daerah asal atau menerjemahkan bahan ajar yang langka. Di kamar kos, kebiasaan sederhana — mencatat setiap pekan satu hal yang dipelajari dan satu orang yang ikut merasakan manfaatnya — mengubah niat yang abstrak menjadi jejak yang dapat dihitung. Langkah-langkah ini tidak menjawab soal biaya dan tidak menggantikan kebijakan, tetapi menunjukkan bahwa manfaat bisa mengalir sebelum struktur berubah.
Pada akhirnya, pertanyaan "pergi atau pulang" mungkin keliru sejak awal. Lensa ekonomi menghitung imbal hasil, lensa hak menjaga kebebasan, lensa ketimpangan mengingatkan yang belum sampai, dan lensa etika ilmu menimbang arah manfaat. Tidak satu pun cukup sendirian. Yang penting bukan menemukan jawaban final, melainkan menyadari bahwa ilmu yang ditopang banyak orang hampir selalu membawa pertanyaan yang sama: ke mana ia akan mengalir setelah tumbuh?
Pertanyaan
- Q · 01
"Bukannya kalau lapangan kerja di sini tidak memadai, wajar saja lulusan luar negeri tidak pulang? Kenapa beban moralnya ditaruh di mahasiswa?"
AKeberatan ini sebagian besar valid. Pilihan tempat hidup dan bekerja dipengaruhi struktur yang tidak dikendalikan individu, dan menaruh seluruh beban moral pada mahasiswa memang tidak adil. Artikel ini tidak menilai pilihan tinggal di mana pun. Yang diajukan lebih sempit: manfaat ilmu tidak harus menunggu kepulangan fisik. Bimbingan jarak jauh, jejaring, dan alih pengetahuan tetap mungkin, apa pun keputusan seseorang tentang tempat tinggalnya.
- Q · 02
"Kenapa harus bawa-bawa agama? Ini murni soal kebijakan pendidikan."
AKebijakan menjawab pertanyaan siapa membiayai apa. Agama, dalam artikel ini, dipakai sebagai lensa etika untuk pertanyaan lain: untuk apa ilmu dicari dan ke mana ia dialirkan. Keduanya tidak saling menggantikan. Perumpamaan hujan dalam Sahih Muslim 2282 tidak memberi resep kebijakan, tetapi memberi ukuran tentang orang yang berilmu: ia mengajarkan. Ukuran itu berlaku, siapa pun yang membiayai pendidikannya.
- Q · 03
"Beasiswa itu hak warga, bukan sedekah. Kenapa penerimanya harus dibebani 'amanah'?"
