“Kalau semua orang setuju upah harus layak, kenapa kata 'layak' justru paling sulit disepakati?

"Siapa yang Berhak Menakar Kata Layak?"

Sepekan terakhir, kata "layak" muncul dalam sebuah judul berita tentang upah minimum di Jawa Tengah, dan pertanyaan di baliknya terasa juga di kabar-kabar kerja lainnya. Di sana, serikat pekerja menilai upah minimum buruh masih jauh dari layak dan meminta agar upah disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak sebesar Rp3,5 juta, sementara gubernurnya menyerap aspirasi buruh dan pengusaha menjelang penetapan UMP dan UMK 2027. Di tempat yang tidak disebut judulnya, sebuah dewan pengupahan akhirnya sepakat bahwa bayaran buruh garmen akan dinaikkan. Dalam judul lain yang juga tidak menyebut lokasinya, sebuah demo buruh yang menuntut kenaikan gaji 140 persen berujung ricuh dan mobil polisi dibakar. Di Buleleng, guru mengeluhkan gaji yang belum cair. Sebuah seruan meminta pengusaha bijak mengadopsi kecerdasan buatan tanpa mengorbankan tenaga kerja, dan sebuah desakan meminta Pemda DIY serius membangun ekosistem digital untuk lapangan kerja kaum muda. Sebagian besar kabar itu berputar pada dua pertanyaan yang sama: berapa yang pantas, dan kapan hak itu sampai. Pertanyaan yang lebih jarang diajukan justru yang paling mendasar: siapa yang berhak menakar kata "layak"?

Lensa pertama — ekonomi usaha. Argumen ini menyatakan bahwa upah mencerminkan produktivitas dan kemampuan usaha. Upah yang dipaksakan melampaui kemampuan itu bisa berujung pada usaha yang tutup atau pekerjaan yang dialihkan ke mesin. Implikasinya, "layak" adalah angka yang sanggup ditanggung pasar. Celahnya terletak pada asumsi bahwa kedua pihak bertemu di pasar dengan posisi tawar yang setara. Pekerja harian yang tidak punya tabungan jarang bisa menolak tawaran, sehingga "harga pasar" tenaganya ikut terbentuk oleh kerentanannya. Logika yang sama juga bisa dipakai untuk membenarkan penundaan pembayaran. Pertanyaannya: apakah pasar mengukur nilai kerja, atau hanya mengukur siapa yang paling sanggup menunggu?

Lensa kedua — kelembagaan dan musyawarah. Argumen ini memindahkan pertanyaan dari angka ke proses. Gubernur yang menyerap aspirasi buruh dan pengusaha, dan dewan pengupahan yang "akhirnya sepakat", memperlihatkan bahwa angka yang layak dianggap sah karena lahir dari meja bersama. Implikasinya, legitimasi lebih penting daripada angka itu sendiri. Celahnya: duduk di meja yang sama tidak menjamin suara yang sama berat. Proses yang panjang juga punya biaya, dan biaya itu tidak dipikul merata. Pihak yang bisa menunggu lebih lama punya keuntungan diam-diam. Pertanyaannya: bagaimana musyawarah tetap adil ketika salah satu pihak hidup dari hari ke hari?

Lensa ketiga — etika dan teologi. Tradisi Islam membawa dua prinsip yang relevan sebagai lensa, bukan sebagai putusan. Bulugh al-Maram 1054 memuat sabda agar upah pekerja diberikan sebelum keringatnya kering, sebuah prinsip yang menambahkan dimensi waktu ke dalam keadilan: upah yang benar jumlahnya tetapi terlambat tetap menyisakan ketidakadilan. Dalam hadits qudsi yang tercatat di Sahih Muslim 2577a, kezaliman diharamkan "di antara kalian", dengan larangan dalam bentuk timbal balik: jangan saling menzalimi. Implikasinya, kezaliman bisa datang dari dua arah: dari penahanan hak, dan dari cara menuntut hak yang merusak milik orang yang tidak bersalah. Celahnya: etika tanpa lembaga mudah berhenti sebagai nasihat, dan bahasa moral bahkan bisa dipakai untuk membungkam tuntutan dengan kata "sabar". Pertanyaannya: bagaimana prinsip moral menjadi aturan yang bisa ditagih, bukan sekadar harapan?

Lensa keempat — teknologi dan generasi. Seruan agar adopsi kecerdasan buatan tidak mengorbankan tenaga kerja, dan desakan membangun ekosistem digital untuk lapangan kerja kaum muda, memperluas makna "layak" ke masa depan. Layak tidak lagi hanya berarti upah hari ini, tetapi juga akses pada pekerjaan esok hari. Implikasinya, pembicaraan upah tanpa pembicaraan keterampilan akan selalu tertinggal satu langkah. Celahnya: optimisme tentang ekosistem digital bisa melampaui kenyataan di lapangan, dan biaya peralihan sering ditanggung oleh mereka yang paling sedikit punya waktu untuk belajar ulang. Kedua judul itu pun masih berupa seruan dan desakan, bukan laporan hasil. Pertanyaannya: siapa yang menanggung ongkos belajar ketika pekerjaan berubah lebih cepat daripada orang yang mengerjakannya?

Bagi mahasiswa, keempat lensa ini tidak harus menunggu gelar. Ujian kecilnya sudah hadir di kepanitiaan kampus: vendor konsumsi, operator sound system, dan pembicara, yang bayarannya bisa tertunda berminggu-minggu setelah acara selesai bila laporan pertanggungjawaban belum rampung. Kesepakatan tertulis sejak awal, termasuk tanggal pembayaran, adalah praktik sederhana yang menerjemahkan dimensi waktu dalam keadilan. Di kos, ujiannya ada pada ongkos binatu, ojek, dan warung langganan yang dibayar tepat waktu. Di dunia magang, keberanian menanyakan uang saku dan uraian tugas secara tertulis bukan sikap tidak tahu diri, melainkan latihan musyawarah yang setara. Di ruang akademik, membaca metodologi kebutuhan hidup layak dan formula penetapan upah sebelum berpihak adalah bentuk kejujuran intelektual. Dan di ruang digital, kelompok belajar keterampilan sebaya bisa menjadi ekosistem kecil yang tidak perlu menunggu kebijakan.

Pada akhirnya, kata "layak" mungkin tidak pernah bisa ditakar oleh satu lensa saja. Ekonomi mengingatkan batas kemampuan, musyawarah memberi legitimasi, etika menambahkan dimensi waktu dan larangan saling menzalimi, dan teknologi memaksa pertanyaan tentang masa depan. Yang penting bukan menemukan angka final, melainkan memahami bahwa lensa apa pun yang dijadikan prioritas, selalu ada lensa lain yang menunggu untuk menutupi celahnya.