"Siapa yang Menanggung Jarak ke Dokter?"
Sebuah judul berita pekan ini terdengar seperti catatan geografi: karena kesulitan akses ke dokter spesialis, 6.000 warga Kepulauan Kei berobat ke rumah sakit terapung. Dari Bawean, sebuah berita yang memakai kata "perjuangan" untuk seorang ketua DPRD menyebut generator oksigen hingga ambulans laut dalam judulnya. Dari Gresik, pemerintah kabupaten menyiapkan pembangunan panti jompo gratis dan menggelar workshop perawatan lansia. Dari Wonosobo, pemerintah kabupaten memfokuskan penanganan kantong stunting di 7 wilayah puskesmas. Keempat judul itu tidak saling terhubung, dan tidak perlu dihubung-hubungkan. Tetapi bila dibaca berdampingan, mereka memunculkan satu pertanyaan yang jarang diucapkan di ruang kuliah: dalam urusan kesehatan, siapa sebenarnya yang menanggung jarak? Pasien yang harus berangkat, layanan yang harus datang, keluarga yang harus merawat, atau masyarakat di sekitarnya? Artikel ini tidak menilai program atau pejabat mana pun. Ia membaca jarak itu dari empat lensa.
Lensa pertama, dari geografi dan ekonomi layanan kesehatan. Dokter spesialis cenderung berpraktik di tempat yang memiliki fasilitas, jumlah pasien, dan dukungan ekonomi yang memadai; wilayah kepulauan menanggung biaya transportasi dan logistik yang lebih tinggi. Implikasinya, layanan yang bergerak — rumah sakit terapung, ambulans laut — menjadi cara mendekatkan layanan ke tempat warga tinggal. Celah lensa ini: bila sebuah layanan hanya singgah, kebutuhan kontrol yang berkesinambungan bisa tetap tak terjawab. Pertanyaan yang muncul: apa yang terjadi pada seorang pasien di antara dua kunjungan?
Lensa kedua, dari kebijakan publik dan representasi politik. Sebuah berita menyebut generator oksigen hingga ambulans laut dalam bingkai "perjuangan" seorang ketua DPRD untuk Bawean; kata "perjuangan" adalah pilihan media yang menulisnya. Dari sisi kebijakan, bingkai itu menyorot peran lembaga perwakilan dalam menyuarakan kebutuhan daerah kepulauan. Implikasinya, suara daerah terpencil membutuhkan saluran di lembaga perwakilan. Celah lensa ini: representasi hanyalah satu mata rantai; layanan kesehatan di pulau juga membutuhkan perencanaan, anggaran, dan tenaga yang berkelanjutan. Pertanyaan yang muncul: bagaimana layanan kesehatan bagi warga pulau dijamin secara berkelanjutan, siapa pun yang sedang menjabat?
Lensa ketiga, dari sosiologi keluarga dan kerja perawatan. Persiapan pembangunan panti jompo gratis dan workshop perawatan lansia di Gresik memperlihatkan dua hal sekaligus: perawatan lansia diperlakukan sebagai urusan publik oleh sebuah pemerintah kabupaten, dan merawat diakui sebagai keterampilan yang perlu dipelajari. Implikasinya, beban perawatan tidak dipandang sebagai urusan privat keluarga semata. Celahnya ada di dua arah. Bila kewajiban keluarga diromantisasi, kelelahan para perawat dianggap bagian dari bakti dan tidak perlu dibantu. Bila perawatan di luar rumah dicurigai sebagai tanda keluarga lepas tangan, keluarga yang membutuhkan bantuan menjadi enggan memintanya. Pertanyaan yang muncul: siapa yang merawat para perawat?
Lensa keempat, dari etika Islam, khususnya hifz an-nafs (menjaga jiwa), amanah, dan ta'awun (tolong-menolong). Riyad as-Salihin 245 mencatat sabda Nabi ﷺ bahwa Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya, dan QS. An-Nisaa: 36 menyebut tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dalam daftar orang yang berhak atas kebaikan. Dibaca sebagai lensa, keduanya memperlihatkan bahwa jarak tidak menghapus kewajiban untuk peduli. Celahnya: etika tolong-menolong mudah tergelincir menjadi amal sesaat yang menenangkan hati penolong, tanpa menyentuh struktur yang membuat jarak itu ada. Ia juga bisa dipakai untuk menutupi tanggung jawab lembaga yang semestinya hadir. Pertanyaan yang muncul: bagaimana semangat tolong-menolong diterjemahkan menjadi sistem, bukan hanya kebaikan perorangan?
Langkah-langkah kecil dapat dimulai dari ruang-ruang yang dekat dengan kehidupan kampus. Di paguyuban mahasiswa daerah, catatan sederhana tentang seberapa jauh warga kampung halaman harus menempuh perjalanan untuk bertemu dokter spesialis bisa menjadi bahan diskusi yang jujur, dan kelak bahan masukan kepada wakil rakyat setempat. Mahasiswa kedokteran, keperawatan, dan kesehatan masyarakat dapat memilih lokasi pengabdian di daerah yang jauh dari layanan, bersama dosen pembimbing. Mahasiswa geografi dan informatika dapat memetakan jarak menuju fasilitas kesehatan dengan data terbuka. Di kos, kepekaan kepada teman dari daerah jauh yang harus pulang untuk mengantar keluarganya berobat — misalnya dengan membantu catatan kuliah atau menggantikan tugas kelompok sementara — adalah bentuk solidaritas yang paling dekat. Di musala kampus, kajian bersama tenaga kesehatan tentang merawat orang tua yang menua dapat menjadi bekal bagi mahasiswa yang sedang menjadi perawat keluarga.
Keempat lensa itu tidak saling meniadakan. Lensa geografi menjelaskan mengapa jarak ada, lensa kebijakan menjelaskan siapa yang bisa memperpendeknya, lensa keluarga mengingatkan siapa yang selama ini diam-diam menanggungnya, dan lensa etika memberi alasan mengapa jarak itu tidak boleh dianggap wajar. Pertanyaannya mungkin bukan siapa yang paling bersalah atas jarak itu, melainkan siapa saja yang mau ikut memikulnya.
Pertanyaan
- Q · 01
Bukannya akses kesehatan itu urusan pemerintah? Kenapa mahasiswa ikut dibebani?
APengadaan layanan memang berada di tangan negara dan pemerintah daerah, dan artikel ini tidak menggeser tanggung jawab itu. Tetapi mahasiswa berada di beberapa titik yang menentukan: sebagai calon tenaga kesehatan, sebagai pembuat data, sebagai warga yang bisa bersuara kepada wakil rakyat, dan sebagai teman bagi mereka yang harus pulang mengantar keluarga berobat. Ikut memikirkan jarak tidak sama dengan mengambil alih tugas pemerintah; ia berarti tidak menganggap jarak itu bukan urusan siapa-siapa.
- Q · 02
Menyebut "perjuangan" seorang ketua DPRD, bukannya itu sama saja ikut kampanye?
AKata "perjuangan" adalah pilihan kata berita itu, bukan penilaian artikel ini. Lensa kedua memakainya hanya sebagai pintu untuk pertanyaan kebijakan yang umum: bagaimana layanan kesehatan bagi warga pulau dijamin secara berkelanjutan, siapa pun yang sedang menjabat. Membaca bingkai sebuah berita dengan cermat tidak sama dengan memuji atau menyerang orangnya, dan artikel ini tidak menilai keadaan layanan kesehatan di Bawean.
- Q · 03
Panti jompo gratis itu bukannya malah membuat anak lepas tanggung jawab kepada orang tuanya?
AKekhawatiran ini bisa dipahami, tetapi artikel ini tidak memutuskan hukum atau menilai keluarga mana pun. Lensa ketiga menunjukkan bahwa kedua kemungkinan bisa terjadi: keluarga yang memaksakan diri sampai kelelahan, dan keluarga yang menjauh. Bakti seorang anak dan dukungan publik untuk perawatan lansia tidak harus dipertentangkan. Pertanyaan tentang bentuk bakti yang tepat dalam keadaan tertentu adalah wilayah para ulama yang mengenal keadaan keluarganya.
- Q · 04
Kenapa harus membawa dalil? Akses kesehatan kan urusan teknis dan anggaran.
AUrusan teknis dan anggaran memang menentukan, dan tiga lensa pertama membahasnya tanpa dalil. Lensa etika tidak menggantikan perhitungan itu. Ia menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh anggaran: mengapa nyawa seseorang di pulau yang jauh sama berharganya dengan nyawa seseorang di kota. Jawaban atas pertanyaan itu menentukan apakah ketimpangan akses dianggap wajar atau dianggap masalah.
- Q · 05
Di kota juga banyak yang susah berobat. Kenapa fokusnya ke pulau?
ABenar, jarak menuju layanan tidak hanya diukur dalam kilometer. Antrean panjang, biaya, dan waktu kerja yang tidak bisa ditinggalkan juga merupakan jarak. Judul-judul pekan ini kebetulan memperlihatkan jarak dalam bentuknya yang paling kasatmata, yaitu laut. Kerangka empat lensa itu tetap bisa dipakai untuk membaca jarak di kota: siapa yang menanggungnya, siapa yang bisa memperpendeknya, dan siapa yang diam-diam memikulnya.
