“Ketika penegak hukum pun diperiksa hukum, apa yang membuat warga tetap bisa percaya pada keadilan?

"Ketika Penegak Hukum Diperiksa Hukum"

Pekan ini, kabar hukum datang dari arah yang tidak biasa: aparat berada di posisi pihak yang diperiksa atau disorot. Tiga jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan telepon Presiden; perkaranya ditangani Dittipidsiber, yang menurut pemberitaan telah memeriksa sepuluh saksi dan tiga ahli. Di Bogor, seorang oknum polisi diduga mengintimidasi wartawan yang sedang meliput demo. Seorang kepala kepolisian di tingkat kabupaten diberitakan memukul warga yang sedang duduk bermain ponsel, dan perkaranya disebut telah diselesaikan lewat keadilan restoratif. Dari Nduga, keluarga korban penembakan bersama LBH Papua mendesak Presiden dan Menko Polkam turun tangan, sementara aktivis Papua mendesak Panglima TNI memeriksa prajurit dan membantah adanya kontak tembak. Tidak satu pun dari perkara ini sudah diputus pengadilan, dan sebagian baru berupa desakan. Namun bersama-sama, kabar-kabar ini menghidupkan kembali pertanyaan lama filsafat politik yang sering diringkas dalam frasa Latin quis custodiet ipsos custodes: siapa yang mengawasi para pengawas?

Lensa pertama — hukum acara. Jawaban paling formal datang dari sistem itu sendiri: ada penyidikan, pemeriksaan saksi dan ahli, penuntutan, dan pengadilan. Dalam kerangka ini, status tersangka bukan putusan, dan setiap orang, termasuk jenderal, berhak atas praduga tak bersalah. Implikasinya, kepercayaan publik seharusnya diletakkan pada prosedur, bukan pada orang. Tetapi celah lensa ini cukup terang. Ketika pihak yang memeriksa dan pihak yang diperiksa berasal dari institusi yang sama, prosedur yang benar sekalipun membutuhkan sesuatu yang lebih dari kebenaran prosedural: keterlihatan. Pertanyaan yang muncul: cukupkah prosedur yang benar bila publik tidak dapat melihat bahwa prosedur itu dijalankan?

Lensa kedua — jurnalisme dan dokumentasi warga. Di luar mekanisme formal, ada pengawasan informal: wartawan yang meliput dan warga yang merekam. Kabar dugaan intimidasi terhadap wartawan di Bogor mengingatkan mengapa ruang ini rapuh; pengawas informal tidak punya perlindungan yang setara dengan pihak yang diawasinya. Implikasinya, kebebasan meliput adalah bagian dari ekosistem akuntabilitas. Celahnya: dokumentasi tidak sama dengan pembuktian. Sebuah video bisa menjadi alat keadilan, tetapi juga bisa berubah menjadi pengadilan massal yang menjatuhkan vonis sebelum fakta diperiksa, bahkan menyeret korban yang wajahnya ikut tersebar. Di titik mana dokumentasi berhenti menjadi pengawasan dan mulai menjadi penghakiman?

Lensa ketiga — psikologi kerumunan. Di Deli Serdang, seorang tersangka pencabulan terhadap siswi SD sempat diamuk massa. Main hakim sendiri dapat dibaca sebagai gabungan antara kemarahan moral yang sah dan ketidaksabaran terhadap proses yang lambat. Implikasinya, kerumunan merasa sedang menegakkan keadilan. Celahnya justru fatal: amukan menciptakan korban baru, mengaburkan perkara, dan menggantikan pembuktian dengan intensitas emosi. Kemarahan yang benar arahnya tidak otomatis benar caranya. Bila ketidakpercayaan pada proses mendorong orang mengambil alih peran hakim, apakah jawabannya adalah proses yang lebih cepat, atau kerumunan yang lebih sabar?

Lensa keempat — etika amanah. Tradisi Islam menawarkan ukuran yang dimulai dari pihak yang lemah. Bulugh al-Maram 1587 merekam pertanyaan Nabi ﷺ: bagaimana suatu umat dapat disucikan bila hak orang-orang lemahnya tidak diambil dari orang-orang kuatnya. QS. An-Nisaa: 58 menautkan penunaian amanah dengan perintah menetapkan hukum secara adil. Sebagai lensa, prinsip ini memindahkan titik pandang: akuntabilitas tidak diukur dari reputasi institusi, melainkan dari apakah warga yang dipukul, wartawan yang diduga diintimidasi, atau keluarga korban punya jalan untuk didengar dan agar perkaranya diperiksa. Celahnya juga nyata. Etika tanpa desain kelembagaan mudah berhenti sebagai seruan, dan bahasa moral bisa dipakai untuk membenarkan amarah. Bisakah prinsip "hak si lemah diambilkan dari si kuat" diterjemahkan menjadi mekanisme, bukan hanya khutbah?

Di lingkungan kampus, keempat lensa ini dapat diuji dalam skala kecil. Organisasi mahasiswa dapat membangun mekanisme aduan yang melibatkan anggota dari luar kepengurusan, sehingga pengurus tidak memeriksa dirinya sendiri. Klinik hukum dan lembaga bantuan hukum kampus membuka ruang bagi mahasiswa untuk belajar mendampingi warga melapor dengan benar. Mahasiswa yang merekam sebuah peristiwa dapat menyimpan rekaman asli, menyamarkan wajah korban dan anak-anak, lalu menyerahkannya kepada pihak yang berwenang atau jurnalis, alih-alih melemparnya mentah ke linimasa. Dalam diskusi daring, pemakaian istilah hukum yang tepat — terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana — adalah bentuk paling sederhana dari keadilan bahasa. Dan di kos atau grup angkatan, kesepakatan untuk tidak meneruskan video kekerasan dan identitas korban adalah latihan menahan diri yang taruhannya kecil tetapi polanya sama dengan dunia yang lebih besar.

Pertanyaan "siapa yang mengawasi para pengawas" mungkin tidak pernah punya jawaban final. Prosedur membutuhkan keterlihatan, keterlihatan membutuhkan pembawa kabar yang aman, pembawa kabar membutuhkan publik yang sabar, dan publik membutuhkan ukuran moral yang tidak berubah menjadi amarah. Setiap lensa menutup sebagian celah lensa lainnya. Yang tersisa adalah kesediaan untuk memegang keempatnya sekaligus.