“Siapa yang mengawasi pemegang kuasa, ketika mengawasi warga adalah bagian dari kuasanya?

"Kuasa, Privasi, dan Batas yang Beradab"

Dalam satu pekan, beberapa judul berita menyentuh pertanyaan yang sama dari arah yang berbeda. Sebuah esai menulis tentang kekuasaan, penyadapan, dan keadaban bernegara. Sebuah penjelas menyebut bahwa dugaan penyadapan ilegal oleh polisi bisa juga mengenai warga sipil. Penggeledahan sebuah pondok pesantren putri di Sukoharjo dikecam Muhammadiyah; sebuah berita lain melaporkan para santriwati dibentak dan ditodong senjata, dan Komnas Perempuan mengkritiknya dengan keras. Sebuah kanal komentar menyoroti menteri yang merekrut kerabat, tanpa menyebut siapa. Tidak satu pun dari judul itu memberi jawaban final, dan sebagian besar masih berupa dugaan, kritik, atau opini. Tetapi bila dibaca bersama sebagai bahan renungan, judul-judul itu mengundang satu pertanyaan klasik filsafat politik: kekuasaan dibatasi oleh apa? Oleh hukum, oleh kepercayaan publik, oleh kelayakan, atau oleh ingatan sejarah?

Lensa pertama, dari teori negara hukum. Kekuasaan sah ketika ia bekerja di dalam aturan: kewenangan menyadap, menggeledah, atau menahan hanya boleh dijalankan dengan dasar hukum dan prosedur yang bisa diuji. Implikasinya, persoalan dugaan penyadapan atau keberatan atas sebuah penggeledahan pada dasarnya adalah persoalan prosedur, dan jawabannya ada di pengadilan dan lembaga pengawas. Tetapi celah lensa ini jelas: aturan ditulis oleh pemegang kuasa itu sendiri, dan prosedur yang sah tidak otomatis beradab. Sebuah tindakan bisa lengkap suratnya, tetapi tetap kasar caranya. Jika legalitas tidak cukup, apa yang mengisi jarak antara sah dan patut?

Lensa kedua, dari sosiologi kepercayaan. Lembaga bertahan bukan hanya karena kewenangannya, tetapi juga karena kepercayaan orang-orang yang diurusnya. Ketika ormas keagamaan mengecam sebuah penggeledahan dan lembaga perlindungan perempuan mengkritiknya, yang dipertaruhkan adalah modal kepercayaan itu. Celahnya: kepercayaan yang terluka mudah berubah menjadi penyamarataan. Satu peristiwa bisa dipakai untuk menilai seluruh lembaga. Bagaimana menuntut pertanggungjawaban tanpa jatuh ke penyamarataan?

Lensa ketiga, dari etika jabatan publik. Jabatan semestinya diserahkan kepada yang paling sanggup memikulnya. Tradisi Islam punya rumusan yang tajam untuk ini: dalam Sahih Muslim 1825, Rasulullah ﷺ menolak permintaan jabatan dari seorang sahabat dengan alasan ia lemah, dan menyebut jabatan sebagai amanah yang pada Hari Kiamat bisa menjadi kehinaan dan penyesalan. Implikasinya, kedekatan bukan kualifikasi. Celah lensa ini: meritokrasi bisa menjadi topeng bagi hak istimewa, karena "yang paling sanggup" sering kali adalah mereka yang sejak awal punya akses pendidikan dan jaringan. Di sisi lain, jaringan kekerabatan dalam banyak masyarakat juga berfungsi sebagai jaringan kepercayaan. Di mana garis antara mempercayai orang yang dikenal dan mengistimewakan orang dekat?

Lensa keempat, dari sejarah. Presiden mengingatkan bahwa mereka yang malas belajar sejarah akan dihukum sejarah; judulnya tidak menjelaskan konteks atau siapa yang dimaksud, dan itu tidak perlu ditebak. Sebagai prinsip umum, belajar dari sejarah berarti belajar menimbang dengan adil dan tidak mengulang kesalahan yang sama. QS. Saad: 26 merumuskan akar kesalahan itu sebagai mengikuti hawa nafsu dan lupa pada hari perhitungan, dan pesan itu ditujukan kepada seorang nabi yang dijadikan khalifah. Celahnya: sejarah kerap ditulis oleh yang menang, dan pelajarannya sering datang terlambat bagi mereka yang dirugikan. Kalau sejarah bekerja terlalu lambat, mekanisme apa yang bisa menghadirkan perhitungan itu lebih cepat?

Di tingkat kampus, pertanyaan tentang batas kuasa punya bentuk yang sangat konkret. Himpunan dan badan eksekutif mahasiswa memegang data anggota, grup percakapan internal, dan wewenang memilih pengurus. Beberapa langkah bisa dicoba pekan ini: menyusun kriteria tertulis untuk setiap posisi kepanitiaan sebelum nama-nama diusulkan; membuka rekrutmen secara terbuka, termasuk bagi yang tidak punya kedekatan dengan pengurus; menyepakati aturan sederhana bahwa tangkapan layar percakapan internal tidak disebarkan tanpa izin; membatasi akses data pribadi anggota hanya kepada yang membutuhkannya; dan menyediakan kanal pengaduan yang tidak dipegang oleh orang yang diadukan. Di kelas dan di linimasa, kebiasaan kecil juga berarti: memisahkan dugaan dari putusan ketika membahas sebuah kasus, dan menolak menyamaratakan sebuah lembaga dari satu peristiwa. Langkah-langkah ini kecil, tetapi menguji hal yang sama dengan yang diuji di tingkat negara: apakah kuasa, sekecil apa pun, bersedia dibatasi.

Empat lensa ini tidak saling meniadakan. Hukum memberi pagar, kepercayaan memberi legitimasi, kelayakan memberi isi, dan sejarah memberi ingatan. Masing-masing punya celah yang ditambal oleh yang lain. Yang tersisa adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh satu lensa saja: apakah pemegang kuasa, dari kantor kementerian sampai sekretariat himpunan, masih mengingat bahwa kuasanya adalah titipan yang akan dihitung? Barangkali di situlah batas yang paling beradab bermula.