"Toleransi: Simbol, Layanan, atau Rasa Aman?"
Gagasan toleransi pekan ini muncul di tempat-tempat yang sangat berbeda. Di Sukoharjo, sebuah warung nonhalal diberitakan dibakar, dan seorang tokoh menyebut pembakaran itu mencoreng keberagaman serta tidak boleh terulang. Di jalur terpisah, PCNU Sukoharjo dan PBNU mengimbau warga agar tidak terprovokasi; imbauan PBNU menyangkut polemik penggeledahan sebuah pondok pesantren. Polisi diberitakan menggandeng tokoh lintas agama untuk mencegah konflik. Kementerian Haji membuka peluang melibatkan nonmuslim sebagai petugas haji Indonesia, dan pihak kementerian itu menyebutnya simbol toleransi. Lalu sebuah pertanyaan fiqh tentang tetangga nonmuslim yang meninggal dijawab seorang ulama dalam sebuah penjelasan. Gagasan toleransi yang sama hadir dalam simbol kebijakan, forum keamanan, dan urusan bertetangga. Pertanyaannya: di tingkat mana toleransi sebenarnya diukur?
Lensa pertama — hukum dan kewargaan. Dari lensa ini, toleransi adalah jaminan hak: setiap warga, apa pun agamanya, berhak atas keamanan diri dan hartanya, dan tidak ada pihak yang berhak merusak milik orang lain. Implikasinya, ukuran toleransi adalah penegakan hukum yang setara. Tetapi celah lensa ini jelas: hukum bekerja setelah peristiwa. Warung yang sudah terbakar tetap terbakar. Pertanyaan yang muncul: apa yang mencegah, sebelum hukum perlu bekerja?
Lensa kedua — teologi. Tradisi Islam punya tata bahasanya sendiri tentang hidup berdampingan. QS. Al-Mumtahana: 8 menyebut berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangi kaum Muslimin karena agama, lalu menutupnya dengan pernyataan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. QS. Ash-Shura: 15 menjaga garis yang lain: "bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu", sekaligus perintah untuk berlaku adil di antara mereka. Implikasinya, toleransi dalam kerangka ini bukan relativisme: aqidah dipegang teguh, muamalah dijalankan dengan qist. Celahnya: teks tidak otomatis menjadi perilaku, dan ia rawan dibaca sepotong. Satu pembacaan mengencerkan keteguhan menjadi "semua sama"; pembacaan lain mengeraskan keteguhan menjadi permusuhan. Pertanyaan yang muncul: apa yang menerjemahkan teks menjadi kebiasaan?
Lensa ketiga — sosiologi kontak. Dari lensa ini, rasa percaya dibangun lewat perjumpaan yang berulang di tingkat lokal. Forum polisi dan tokoh lintas agama serta imbauan organisasi keagamaan menunjukkan bahwa institusi bisa berfungsi sebagai peredam. Celahnya: forum di tingkat tokoh belum tentu menjangkau gang, warung, dan grup percakapan. Pertanyaan yang muncul: siapa yang memikul kerja harian merawat kepercayaan itu?
Lensa keempat — etika kebijakan dan simbol. Wacana nonmuslim sebagai petugas haji disebut oleh pihak Kementerian Haji sebagai simbol toleransi. Simbol memang bisa mengirim pesan nilai. Celahnya: pemberitaan masih berupa kemungkinan, tanpa rincian peran, tempat, atau waktu, sehingga yang bisa dinilai sejauh ini baru makna simbolnya, belum mutu layanannya. Analisis yang jujur hanya bisa berhenti di tingkat prinsip: melayani tamu-tamu Allah adalah amanah yang menuntut kecakapan, kepedulian, dan ihsan. Pertanyaan yang muncul: apa yang membuat sebuah kebijakan pelayanan bermakna, pesan yang dikirimnya atau mutu yang dihadirkannya?
Keempat lensa saling menutup celah. Hukum memberi pagar, teologi memberi alasan dari dalam, kontak sosial memberi kebiasaan, dan kebijakan memberi pesan. Tidak satu pun cukup sendirian.
Langkah praktis di lingkungan kampus bisa sangat sederhana. Di kos, mengenal pemilik warung dan tetangga sekitar, siapa pun mereka, adalah kontak sosial yang paling murah. Di organisasi, diskusi lintas iman lebih berguna bila membahas urusan bersama yang konkret, seperti keamanan lingkungan, kesiapsiagaan bencana, atau sampah kampung, ketimbang debat teologis yang berakhir saling menang. Di grup angkatan, kebiasaan menahan diri sebelum membagikan kabar ketegangan, memeriksa sumber, dan menandai mana fakta dan mana dugaan, adalah sumbangan nyata bagi rasa aman. Dalam KKN atau magang, memetakan forum kerukunan yang sudah ada di desa dan siapa yang menggerakkannya bisa menjadi data yang berguna bagi warga. Dan dalam urusan aqidah, menjaga batas dengan jelas tanpa merendahkan keyakinan orang lain adalah latihan kedewasaan yang tidak kalah penting.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan definisi kata "toleransi", melainkan pengalaman setiap warga di sebuah lingkungan: apakah ia bisa membuka pintu rumah dan usahanya besok pagi tanpa cemas. Simbol, forum, dan dalil bermakna sejauh mereka sampai ke pengalaman itu. Lensa mana pun yang dipilih sebagai prioritas, lensa lain akan tetap dibutuhkan untuk menutup celahnya.
Pertanyaan
- Q · 01
"Bukannya ini cuma soal penegakan hukum? Kenapa harus dibawa-bawa ke agama?"
APenegakan hukum memang mutlak perlu, dan tidak ada kerangka agama yang bisa menggantikannya. Tetapi hukum bekerja dari luar dan sering setelah peristiwa. Agama bekerja dari dalam: ia memberi alasan mengapa seseorang menahan tangannya bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Dalam masyarakat yang mayoritas religius, mengabaikan sumber motivasi itu justru membuang salah satu peredam konflik yang berharga. Keduanya tidak bersaing; keduanya saling menopang.
- Q · 02
"Toleransi versi agama ujung-ujungnya relativisme, kan? Semua dianggap sama."
AKekhawatiran ini wajar, karena wacana publik sering mencampuradukkannya. Kerangka dalam QS. Ash-Shura: 15 justru membedakan dengan tegas: amal masing-masing tetap milik masing-masing. Yang disamakan bukan keyakinan, melainkan hak atas perlakuan adil. Seorang Muslim bisa yakin sepenuhnya akan kebenaran imannya, tidak ikut dalam ibadah agama lain, dan tetap menjaga keamanan serta harta tetangganya. Keteguhan dan keadilan berada di dua wilayah yang berbeda.
- Q · 03
"Kalau simbol tidak penting, kenapa pemerintah repot-repot membuat simbol?"
ASimbol bukan tidak penting. Ia bisa memberi sinyal tentang nilai yang ingin dijaga negara. Persoalannya muncul bila pembahasan berhenti di simbol dan lupa pada mutu. Wacana petugas haji, misalnya, masih berupa peluang tanpa rincian peran. Penilaian yang adil hanya mungkin setelah rinciannya jelas, dan ukurannya tetap sama untuk siapa pun yang bertugas: kecakapan, kepedulian, dan ihsan dalam melayani jamaah. Mendukung atau menolak sebelum rincian itu ada sama-sama tergesa-gesa.
- Q · 04
"Imbauan 'jangan terprovokasi' itu bukannya cuma cara meredam kritik?"
ARisiko itu nyata: seruan untuk tenang bisa disalahgunakan untuk membungkam. Tetapi tenang tidak sama dengan diam. Imbauan yang diberitakan pekan ini meminta warga tidak terprovokasi, bukan melarang mempertanyakan apa pun. Kritik tetap bisa disampaikan lewat jalur yang sah, dengan data dan bahasa yang santun. Yang dicegah adalah reaksi yang dibangun di atas dugaan, karena reaksi semacam itu biasanya menimpa orang yang paling tidak bersalah.
- Q · 05
"Aku punya teman beda agama dan kami akrab banget. Memangnya semua ini perlu dibahas?"
APersahabatan pribadi adalah modal paling kuat dari semua lensa tadi. Persoalannya adalah skala dan momen. Persahabatan dua orang tidak otomatis menjangkau gang sebelah, dan rasa percaya paling diuji justru ketika kabar yang memanaskan beredar. Pada saat seperti itu, kebiasaan yang sudah terbentuk, seperti saling kenal, menahan diri, dan menyalurkan keberatan lewat jalur yang benar, menentukan apakah ketegangan mereda atau membesar.