"Siapa yang Berhak Menghukum di Kampus"
Dalam sepekan terakhir, tiga potongan kabar beredar hampir bersamaan dan tampak tidak berhubungan. Sekelompok mahasiswa baru di sebuah kampus negeri menyuarakan protes, tanpa penjelasan lanjut tentang apa yang mereka tuntut. Sebuah keluhan beredar bahwa ukuran menilai seorang guru tidak pernah sama — penampilan berujung sanksi, pelanggaran yang lebih berat justru didiamkan. Dan satu unggahan pendek, ditonton jutaan kali, ditulis seseorang yang baru diserbu komentar: menangis, cemas, kewalahan. Ketiganya tidak membentuk satu peristiwa. Tetapi ketiganya menyinggung satu pertanyaan yang sama, dan pertanyaan itu jarang diajukan secara terbuka di ruang kuliah: siapa sebenarnya yang berhak menjatuhkan hukuman sosial, dengan dasar apa, dan siapa yang menanggung ongkosnya ketika penilaian itu meleset?
Lensa pertama — ekonomi perhatian. Kemarahan adalah komoditas termurah yang bisa diproduksi siapa saja dan paling cepat mendapat imbalan berupa perhatian. Sebuah unggahan yang menuduh berjalan berkali lipat lebih jauh daripada unggahan yang menjelaskan, sebab menjelaskan menuntut waktu baca yang tidak dimiliki pembaca. Implikasinya, hukuman sosial akan selalu kelebihan pasokan, sementara penjelasan akan selalu kekurangan. Tetapi celah lensa ini jelas: ia menerangkan mengapa kemarahan menyebar, dan sama sekali tidak menerangkan mengapa sasaran tertentu yang dipilih. Pertanyaan yang muncul: apakah yang dihukum benar-benar yang paling bersalah, atau sekadar yang paling terlihat?
Lensa kedua — sosiologi organisasi. Sebuah lembaga yang tidak punya jalur pengaduan yang dipercaya akan mengekspor konfliknya ke luar. Ketika seorang mahasiswa tidak tahu ke siapa harus mengadu, atau tahu tetapi yakin aduannya akan mengendap, maka lini masa menjadi pengadilan cadangan — lambat dalam pembuktian, tetapi cepat dalam eksekusi. Implikasinya, keramaian bukan penyebab, melainkan gejala. Celah lensa ini terletak pada asumsinya bahwa jalur formal akan dipercaya begitu ia disediakan. Sering kali jalur itu sudah ada, dan justru kegagalannya yang berulang yang melahirkan ketidakpercayaan. Pertanyaan yang muncul: apa yang membuat sebuah prosedur layak dipercaya — keberadaannya, atau riwayat keberaniannya?
Lensa ketiga — psikologi moral. Dorongan menghukum yang bersalah bukan penyakit; ia emosi moral yang nyata dan, tanpanya, sebuah komunitas menjadi apatis terhadap penderitaan anggotanya. Implikasinya, menuntut orang berhenti marah adalah resep buruk. Celah lensa ini muncul pada kalibrasinya: emosi moral tidak punya alat ukur bawaan tentang proporsi. Ia bereaksi terhadap yang terlihat, bukan terhadap yang terbesar. Karena itu kesalahan kecil yang terekam kamera bisa dihukum lebih berat daripada kerugian besar yang tidak ada rekamannya. Pertanyaan yang muncul: bagaimana sebuah komunitas menjaga kemarahan moralnya tetap hidup tanpa membiarkannya menentukan hukuman sendirian?
Lensa keempat — adab dalam tradisi ilmu. Kitab Adab al-'Alim wa al-Muta'allim — الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه / الثالث عشر menetapkan urutan ketika seseorang perlu ditegur: mula-mula secara rahasia, cukup dengan isyarat bagi yang memahami isyarat, dan baru terang-terangan bila teguran tertutup tidak digubris. Urutan ini menempatkan perbaikan di atas penghukuman, dan kehormatan orang sebagai sesuatu yang dipulihkan, bukan dibongkar. Tradisi yang sama, lewat nukilan Ibn 'Abbas dalam Nashaihul Ibad — باب السباعي (2/2), menempatkan tawadhu' di atas kesombongan sebagai pilihan orang berakal — termasuk dalam memegang otoritas menilai. Celah lensa ini serius dan tidak boleh disembunyikan: urutan tertutup mengandaikan adanya pihak berwenang yang bersedia bertindak. Bila pihak itu justru yang melindungi pelaku, kerahasiaan berhenti menjadi adab dan berubah menjadi perisai. Pertanyaan yang muncul: pada titik mana kerahasiaan berpindah dari melindungi yang tertuduh menjadi melindungi yang berkuasa?
Empat lensa itu berbenturan, dan benturannya produktif. Yang bisa dikerjakan mahasiswa hari ini justru berada di celah antara keempatnya. Di tingkat organisasi kemahasiswaan, satu hal yang paling murah dan paling jarang ada adalah alur aduan tertulis: siapa penerimanya, berapa lama batas tanggapannya, dan apa yang terjadi bila batas itu lewat. Cukup satu lembar, ditempel, dan dipatuhi. Di tingkat kelas, kebiasaan mencatat kronologi — tanggal, tempat, kalimat persisnya — mengubah keluhan menjadi aduan yang bisa diproses, dan sekaligus melindungi yang mengadu dari tuduhan mengarang. Di tingkat kos dan kantin, jeda satu malam sebelum meneruskan tangkapan layar adalah keterampilan yang bisa dilatih seperti keterampilan lain. Di tempat magang, mencatat instruksi lisan yang meragukan ke dalam surel adalah bentuk perlindungan diri yang sah dan tidak konfrontatif. Dan bagi organisasi yang sudah punya kanal aduan, satu perbaikan kecil berdampak besar: umumkan berapa aduan yang masuk dan berapa yang selesai, tanpa menyebut nama. Kepercayaan tumbuh dari angka yang diumumkan, bukan dari janji yang diulang.
Yang penting pada akhirnya bukan menemukan lensa mana yang paling benar, melainkan menyadari bahwa setiap lensa yang dijadikan prioritas akan meninggalkan celah yang hanya bisa ditutup lensa lain. Ekonomi perhatian menjelaskan kecepatan tetapi tidak menjelaskan keadilan. Prosedur menjanjikan ketertiban tetapi bisa dipakai menunda. Emosi moral menjaga kepedulian tetapi buruk dalam menakar. Dan adab menjaga kehormatan tetapi rapuh ketika berhadapan dengan kekuasaan yang enggan bergerak. Sebuah kampus yang sehat bukan kampus yang memilih satu di antaranya, melainkan kampus yang menyadari sedang memakai yang mana.
Pertanyaan
- Q · 01
Bukankah ini masalah sistem? Kenapa yang dibahas justru perilaku individu di lini masa?
AKeduanya berjalan bersamaan. Sistem menentukan ke mana keluhan mengalir, tetapi perilaku individu menentukan seberapa cepat seseorang dihabisi sebelum sistemnya sempat bekerja. Membahas hanya sistem membuat perbaikannya selalu tertunda menunggu pihak lain; membahas hanya perilaku membuat beban jatuh pada korban. Artikel ini mengambil celah di antaranya, yaitu hal-hal yang bisa dikerjakan tanpa menunggu izin siapa pun.
- Q · 02
Kalau menegur harus diam-diam dulu, bukankah itu justru menguntungkan pelaku yang punya kuasa?
ABetul, dan itu memang celah yang disebut di lensa keempat. Urutan tertutup bekerja ketika ada pihak berwenang yang bersedia menindak. Ketika pihak itu bagian dari masalahnya, syarat urutan sudah gugur sejak awal. Yang tetap berlaku adalah prinsip proporsinya: keterbukaan dipakai sebagai alat perbaikan, bukan sebagai hukuman yang berdiri sendiri, dan tetap dibatasi pada apa yang bisa dibuktikan.
- Q · 03
Apa bedanya tulisan ini dengan moralisme generik yang menyuruh orang bersabar?
A
