“Kalau adil itu sudah jelas wajib, kenapa pejabat masih saja korupsi tiap Jumat?

Pembuka. Pekan ini publik kembali disuguhi rentetan kabar yang sudah terlalu sering dibaca tapi belum kehilangan kemampuannya membuat pusing. Eks Wakil Menteri Imigrasi ditetapkan tersangka karena dugaan setoran ratusan juta tiap pekan, totalnya menyentuh Rp 145,5 miliar. Pimpinan Badan Gizi Nasional dan eks-wakilnya menjadi tersangka korupsi program Makan Bergizi Gratis. Kejaksaan Agung membuka penyidikan baru terhadap pengadaan Chromebook di Kemendikbud. Di balik tiga skandal ini berdiri satu pertanyaan yang tidak pernah selesai dijawab: kalau hukum Islam, hukum positif, dan moralitas dasar manusia sama-sama mengharamkan korupsi, kenapa praktiknya tidak juga padam? Empat lensa yang biasa ditawarkan untuk menjawab — insentif ekonomi, normalisasi kultural, kerangka spiritual, apatis publik — semuanya benar sebagian, dan semuanya bisa dibantah dari sudut yang berbeda. Pembahasan di bawah memetakan keempatnya berikut titik lemahnya masing-masing.

Lensa pertama — insentif ekonomi. Argumen yang biasa dibawa ekonom: korupsi bertahan karena, bagi pelaku, ekspektasi keuntungan masih lebih tinggi daripada ekspektasi sanksi. Probabilitas terdeteksi rendah, probabilitas dituntut lebih rendah, probabilitas dihukum berat dengan masa tahanan utuh hampir nihil. Selama kalkulus risiko-imbalan condong ke korupsi, akan selalu ada orang yang menghitung dan memilih ya. Implikasinya: solusi struktural — audit berkala, perlindungan whistleblower, independensi penegak hukum, transparansi remisi. Tetapi lensa ini punya celah serius. Banyak pejabat tertangkap di era ketika probabilitas tertangkap meningkat — kasus-kasus pekan ini bukti bahwa aparat memang bekerja — namun praktiknya tetap berlanjut. Jika manusia sungguh sekadar mesin kalkulasi probabilitas, fenomena ini sulit dijelaskan. Sebaliknya, banyak warga biasa konsisten menolak kompromi kecil padahal probabilitas konsekuensinya nol. Insentif menjelaskan banyak, tetapi tidak semua.

Lensa kedua — normalisasi kultural. Argumen sosiolog: korupsi besar di puncak adalah ekstrapolasi dari kompromi kecil yang diterima di tengah masyarakat. Pulpen kantor yang dibawa pulang, jam kerja yang habis untuk urusan pribadi, hadiah lebaran yang dianggap budaya — semuanya melatih psikologi yang sama, bahwa hak orang lain bisa dipinggirkan demi kenyamanan diri sendiri, asal nominalnya tidak mencolok. Ketika orang yang sudah dilatih demikian naik ke jabatan dengan akses ke anggaran besar, latihannya tinggal dieskalasi skalanya. Implikasinya: pemberantasan harus dimulai dari tata-nilai akar masyarakat, bukan hanya dari penangkapan elite. Celah lensa ini juga ada. Banyak pejabat hasil pendidikan luar negeri dari kultur yang katanya "lebih bersih" terbukti melakukan praktik yang sama setelah pulang — yang menunjukkan kultur tidak ditransfer semudah ijazah. Pertanyaan lebih dalam: apakah kultur sungguh bisa diubah dari atas (lewat pendidikan formal) atau hanya dari bawah (lewat tekanan publik berkelanjutan)?

Lensa ketiga — kerangka spiritual. Argumen para dai: korupsi adalah penyakit hilangnya muraqabah — kesadaran akan pengawasan Allah yang melekat di setiap detik, bahkan ketika tidak ada audit eksternal. QS. Hud: 85 mengingatkan tentang prinsip mizan — timbangan adil yang berlaku dari pasar Madyan sampai meja menteri. Implikasinya: dakwah etis bukan tambahan, melainkan infrastruktur internal yang menjaga konsistensi saat insentif eksternal mengiming-imingi kompromi. Celah lensa ini paling tajam. Banyak oknum yang shalatnya rutin, hajinya berkali-kali, tetapi korupsinya juga berkali-kali. Agama yang dihidupkan tanpa rem struktural juga bisa dikorupsi — bahkan dimanipulasi untuk membenarkan korupsi atas nama legitimasi keagamaan. Mengusulkan "kembalikan agama ke ruang publik" sebagai obat tunggal terlalu naif; ia harus dipasangkan dengan akuntabilitas struktural yang tidak menebang pilih.

Lensa keempat — apatis publik. Argumen aktivis: pelaku tetap menghitung kasusnya akan dilupakan dua minggu setelah ramai. Tanpa memori publik yang terjaga, akuntabilitas berkelanjutan tidak ada. QS. Hud: 116 mempertanyakan generasi terdahulu yang tidak punya cukup orang berkeutamaan untuk melarang kerusakan. Publik Indonesia hari ini tidak sepi suara — feed Twitter ramai, kolom komentar Instagram penuh — tetapi suara itu sering berhenti pada hujatan satu malam, kemudian tergeser oleh kabar baru. Celah lensa ini bersifat struktural-teknologis: algoritma media sosial dirancang untuk mengganti perhatian setiap 24 jam. Memerangi apatis di infrastruktur yang fundamentalnya menghalangi memori panjang adalah perang yang tidak adil. Pertanyaannya: apakah memori publik bisa dibangun lewat institusi alternatif (jurnalisme investigatif, lembaga riset, organisasi sipil) yang tidak tunduk pada logika algoritma?

Sintesis yang tidak selesai. Keempat lensa tidak saling meniadakan; masing-masing menangkap satu dimensi dari fenomena yang multidimensi. Yang lemah dari satu lensa biasanya diisi oleh kekuatan lensa lain — insentif terlalu mekanistik, dibalut dengan kultur; kultur terlalu lambat berubah, didorong dengan tekanan publik; tekanan publik mudah surut, dijaga dengan etika personal yang dihidupkan; etika personal yang lapuk, dirawat oleh struktur insentif yang adil. Tetapi tidak ada satu pun lensa yang berdiri sebagai jawaban tunggal. Setiap upaya yang mengandalkan satu lensa saja — entah purely struktural, purely kultural, purely spiritual, atau purely aktivis — akan menemui kebuntuan di titik di mana lensa lain dibutuhkan. Inilah kerumitan yang membuat korupsi sulit dipadamkan secara tuntas: ia adalah masalah sistemik yang tidak punya satu titik tekan.

Penutup. Pertanyaan poster — "kalau adil itu sudah jelas wajib, kenapa pejabat masih saja korupsi tiap Jumat?" — sengaja dibiarkan terbuka karena jawabannya bukan satu kalimat. Jawabannya adalah perdebatan empat lensa di atas, yang setiap mahasiswa dengan latar pendidikan berbeda akan menimbang dengan bobot yang berbeda. Yang penting bukan menemukan jawaban final, melainkan memahami bahwa lensa apa pun yang dipilih sebagai prioritas, ada lensa lain yang akan menutupi celahnya — dan generasi yang masuk ke birokrasi, swasta, dan politik dua dekade ke depan akan diuji oleh kemampuannya memegang lebih dari satu lensa sekaligus.