“Kalau anggaran 96 triliun bisa dihemat, kenapa guru honorer masih 400 ribu sebulan?

Pekan ini publik Indonesia menyaksikan dua peristiwa yang, ketika dibaca berdampingan, mengangkat satu pertanyaan struktural tentang distribusi rezeki. Yang pertama adalah kabar tentang potensi penghentian impor gas LPG yang berpotensi menghemat anggaran Rp 96 triliun, dengan resistensi dari pihak yang oleh publik disebut "mafia gas". Yang kedua adalah cerita yang viral di linimasa tentang guru kimia honorer dengan gaji 400 ribu sebulan, baru didiagnosis kanker, dan kartu BPJS-nya dinonaktifkan karena dianggap "sudah tidak miskin". Dua peristiwa ini, ketika dibaca berdampingan, menunjukkan bahwa masalah distribusi rezeki di Indonesia bukan terutama masalah jumlah anggaran — melainkan masalah arsitektur distribusi yang sering tersendat di tengah jalan.

Kasus seperti ini bukan kebetulan dan bukan anomali. Pola ini sudah dikaji secara akademis di banyak konteks pembangunan — disebut sebagai "elite capture" atau "missing middle" dalam distribusi anggaran sosial. Yang menarik dari perspektif analitis adalah bahwa fenomena ini ternyata punya padanan kuno dalam tradisi syariah, dirumuskan empat belas abad lalu dalam bahasa yang sangat presisi. Kerangka berpikir Islam menawarkan beberapa lensa yang dapat memperkaya analisis kontemporer.

Lensa pertama adalah konsep bakhasa — mengurangi hak orang. Al-Quran (Hud: 85, Ash-Shu'araa: 183) menyebut konsep ini sebagai sumber kerusakan struktural. Yang menarik dari rumusan ini adalah bahwa bakhasa tidak setara dengan mencuri (saraqa). Mencuri adalah pengambilan langsung tanpa hak; bakhasa adalah pengurangan dari sesuatu yang diberikan secara formal. Implikasi argumentatifnya: pengambilan formal-tetapi-tidak-utuh adalah pelanggaran yang berbeda dengan pengambilan informal. Sistem distribusi yang menyalurkan 80% dari yang seharusnya melakukan bakhasa terhadap 20% sisanya. Celah lensa ini: di mana batas antara inefisiensi struktural (yang bisa dimaafkan sebagai biaya administrasi) dan bakhasa moral? Pertanyaan: bagaimana sistem yang adil mengukur batas wajar inefisiensi tanpa membenarkan kerugian sistematik?

Lensa kedua adalah konsep ujrah dan kewajiban pembayaran upah. Hadits qudsi yang diriwayatkan Bukhari (no. 2270) menempatkan pemberi kerja yang tidak membayar upah pekerjanya sebagai musuh personal Allah pada Hari Kiamat — salah satu dari hanya tiga golongan dengan status musuh personal. Implikasinya, kewajiban pembayaran upah dalam pandangan Islam bukan sekadar kewajiban kontraktual yang bisa direnegosiasi — itu adalah kewajiban teologis dengan konsekuensi spiritual yang sangat berat. Celah lensa ini: bagaimana menerapkan prinsip ini ketika pemberi kerja sendiri mengalami kesulitan finansial? Apakah keterlambatan karena situasi force majeure setara dengan keterlambatan karena niat? Pertanyaan: bagaimana sistem yang adil membedakan antara dua jenis keterlambatan upah ini?

Lensa ketiga adalah konsep ghulul — penyelewengan oleh pegawai negara. Hadits Sahih Muslim 4743 menyebutkan bahwa pegawai yang menyembunyikan dari kas negara "jarum atau sesuatu yang lebih kecil darinya" akan membawanya pada Hari Kiamat sebagai bukti pengkhianatan amanah. Yang menarik dari rumusan ini adalah skala yang sangat kecil — bukan jumlah materi yang Allah lihat, melainkan prinsip kejujuran. Implikasinya, korupsi struktural tidak diukur dari nilai material yang dialihkan, melainkan dari konsistensi prinsip. Sistem yang membenarkan pengalihan kecil dengan alasan "biasa-biasa saja" dan menghukum pengalihan besar dengan dakwaan formal sebenarnya menerapkan standar moral yang inkonsisten. Celah lensa ini: jika setiap pengalihan kecil dihukum dengan standar yang sama dengan pengalihan besar, sistem hukum akan kewalahan. Pertanyaan: bagaimana hukum positif merancang gradasi proporsional tanpa kehilangan prinsip moral yang underlies?

Lensa keempat adalah konsep kasab thayyib — penghasilan yang baik dan murni. Bulugh al-Maram 890 menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menggambarkan penghasilan terbaik sebagai "pekerjaan tangan sendiri dan setiap transaksi yang bebas dari penipuan". Implikasinya, hierarki moral penghasilan dalam Islam menempatkan pekerja yang produktif langsung lebih tinggi dari rentenir atau makelar yang menarik keuntungan dari rantai distribusi. Celah lensa ini: ekonomi modern dibangun di atas spesialisasi yang membuat banyak orang tidak menghasilkan barang fisik secara langsung — apakah konsep "kerja tangan" perlu dibatasi pada makna harfiah? Pertanyaan: bagaimana memperluas konsep kasab thayyib ke konteks pekerja informasi atau pekerja jasa tanpa kehilangan kerangka morasnya?

Empat lensa ini, ketika dipertarungkan, memunculkan satu kesimpulan analitis: masalah distribusi rezeki di Indonesia tidak akan diselesaikan hanya dengan regulasi atau audit anggaran yang lebih ketat. Yang dibutuhkan adalah pendidikan moral yang membekali setiap pelaku — dari pegawai negara terkecil hingga pengusaha terbesar — dengan kerangka tanggung jawab yang lebih dalam dari sekadar kepatuhan formal. Tradisi Islam, dengan konsep amanah, bakhasa, ujrah, dan kasab thayyib yang sudah matang berabad-abad, dapat menjadi salah satu sumber refleksi.

Di tingkat praktis untuk mahasiswa, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam kerangka kampus. Pertama, di organisasi mahasiswa, evaluasi pengelolaan keuangan iuran — apakah laporan transparan ke seluruh anggota, atau hanya dipegang oleh segelintir pengurus? Itu adalah latihan amanah di skala mikro. Kedua, dalam interaksi sehari-hari dengan pekerja jasa di kampus (ibu kantin, satpam, cleaning service), latih kebiasaan kecil-tetapi-konsisten: senyum, ucapan terima kasih, tip sukarela. Itu praktek penghormatan upah dalam ukuran personal. Ketiga, di mata kuliah yang menyentuh ekonomi atau kebijakan publik, ajukan studi kasus distribusi rezeki yang spesifik konteks Indonesia — bukan hanya teori Amerika atau Eropa. Itu mengembangkan analitis yang relevan ke konteks lokal. Keempat, kalau memiliki magang di sektor publik atau swasta, perhatikan praktek pembayaran upah pekerja lapisan terbawah di institusi tempat magang — bukan untuk mengkritik, tetapi untuk memahami bagaimana sistem bekerja dari dalam.

Yang penting bukan menemukan jawaban final atas pertanyaan struktural di tingkat ekonomi nasional. Lensa apa pun yang dipilih sebagai prioritas, ada lensa lain yang akan menutupi celahnya. Yang lebih penting adalah memahami bahwa setiap keputusan distribusi rezeki — bahkan transaksi kecil di kantin kampus — melibatkan trade-off antara efisiensi sistem (yang penting untuk skala), keadilan substantif (yang penting untuk kemanusiaan), kewajiban kontraktual (yang penting untuk stabilitas), dan kesadaran spiritual (yang penting untuk tujuan akhir kehidupan). Yang dewasa secara intelektual adalah yang sadar trade-off ini, dan yang amanah adalah yang mempertanggungjawabkan setiap trade-off di hadapan diri sendiri sebelum di hadapan publik.