“Kalau anggaran triliunan tidak sampai ke guru bergaji 400 ribu, di mana letak amanahnya?

Pekan ini publik Indonesia menghadapi dua peristiwa yang, ketika dibaca berdampingan, membentuk satu cermin tentang struktur amanah dalam tata kelola negara. Yang pertama adalah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional setelah Kejaksaan masuk dan menyegel beberapa ruangan kerja. Lembaga ini mengelola anggaran ratusan triliun untuk program makan bergizi anak sekolah — niat baik yang sulit diperdebatkan. Yang kedua adalah kisah seorang guru kimia honorer di sebuah daerah, gaji 400 ribu rupiah sebulan, baru didiagnosis kanker, dan menemukan kartu BPJS-nya telah dinonaktifkan karena, menurut data Kementerian Sosial, ia sudah tidak masuk kategori miskin.

Dua peristiwa ini bukan kebetulan. Mereka adalah dua titik pada satu garis — garis yang menghubungkan keputusan di tingkat atas dengan dampak di tingkat bawah. Yang menarik dari respons publik adalah bahwa narasi yang muncul bukan lagi sekadar "korupsi", tetapi sebuah pertanyaan yang lebih dalam tentang bagaimana sebuah masyarakat mengatur amanah secara struktural.

Kerangka berpikir Islam menawarkan beberapa lensa yang berguna untuk menganalisis fenomena ini, lensa yang harus dipakai sebagai analitis — bukan sebagai keputusan otoritatif yang menutup diskusi.

Lensa pertama adalah konsep amanah itu sendiri. Dalam Al-Quran, kata "amanah" muncul dalam ayat An-Nisaa: 58 yang memerintahkan menyampaikan amanat kepada ahlinya. Yang menarik dari ayat ini adalah objek perintahnya — "kepada ahlinya", bukan "kepada yang lebih kuasa" atau "kepada yang lebih senior". Implikasi argumentatifnya: amanah punya struktur internal yang menentukan siapa "ahli" dalam konteks tertentu. Tetapi celah lensa ini ada: siapa yang menentukan "ahli"? Apakah ahli dalam arti teknis, atau ahli dalam arti moral, atau ahli dalam arti politik? Pertanyaan yang muncul: bagaimana sistem yang adil mendefinisikan kelayakan tanpa hanya mengandalkan kompetensi teknis?

Lensa kedua adalah konsep adl atau keadilan. Allah dalam ayat yang sama memerintahkan adil dalam menetapkan hukum di antara manusia. Implikasinya, adil bukanlah hasil otomatis dari sistem yang benar — adil adalah keputusan yang harus diambil di setiap titik pengambilan keputusan. Sebuah sistem BPJS yang secara mekanis mengeluarkan seorang guru honorer dari kategori miskin tanpa melihat konteks kesehatannya — sistem itu mungkin "benar" secara prosedural, tetapi tidak adil secara substantif. Celah lensa ini: jika setiap keputusan harus dievaluasi secara individu, sistem akan kewalahan. Pertanyaan: bagaimana kita merancang sistem yang otomatis tetapi tetap punya ruang untuk pertimbangan kasus per kasus?

Lensa ketiga adalah konsep istikhlaf — manusia sebagai pemegang amanat di bumi. Hadits Bukhari 7138 menempatkan setiap individu sebagai pengelola amanat dalam ruang lingkupnya — dari kepala negara hingga ayah di rumah. Implikasinya: tidak ada hierarki amanah yang absolut. Setiap level memiliki amanah yang setara dalam mata Allah, hanya berbeda dalam skala. Celah lensa ini: ketika setiap orang dianggap pemimpin, ada risiko diffusi tanggung jawab — semua orang menjadi pemimpin secara abstrak, tetapi tidak ada yang menjadi pemimpin secara konkret. Pertanyaan: bagaimana kita membedakan antara amanat yang setara di mata Allah dan amanat yang berbeda dalam konsekuensi sosial?

Lensa keempat adalah konsep ihsan — berbuat baik melebihi yang diwajibkan. Dalam kerangka ini, kepemimpinan yang baik bukan sekadar memenuhi prosedur, tetapi juga memperhatikan kebutuhan yang tidak masuk dalam kategori formal. Hadits Bulugh al-Maram 1592 menyebutkan ancaman keras bagi pemimpin yang "menyembunyikan diri dari kebutuhan dan orang miskin". Implikasinya: amanah dalam pandangan Islam tidak hanya prosedural, tetapi juga responsif. Celah lensa ini: di mana batas antara responsif dan paternalistik? Pertanyaan: bagaimana sistem dapat dirancang untuk responsif tanpa membuat orang yang ditolong kehilangan kemandirian?

Empat lensa ini, ketika dipertarungkan, memunculkan satu kesimpulan analitis: tidak ada satu konsep yang berdiri sendiri sebagai jawaban. Amanah tanpa adil bisa menjadi loyalitas buta. Adil tanpa amanah menjadi formalitas. Istikhlaf tanpa ihsan menghasilkan diffusi tanggung jawab. Dan ihsan tanpa istikhlaf bisa menjadi paternalisme yang merendahkan.

Di tingkat praktis untuk mahasiswa, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam kerangka kampus. Pertama, di kelompok studi atau himpunan jurusan, evaluasi pengelolaan dana iuran tahunan — apakah laporan keuangan terbuka? Apakah pengelola mempertanggungjawabkan dengan jelas? Ini adalah latihan amanah di skala mikro. Kedua, dalam organisasi kemahasiswaan, perhatikan apakah anggota yang lemah secara ekonomi dapat akses ke beasiswa internal atau bantuan logistik tanpa harus melalui jalur yang menyulitkan. Ini adalah praktek adl + ihsan. Ketiga, dalam tugas kelompok, perhatikan distribusi pekerjaan — apakah ada anggota yang selalu menjadi free-rider sementara yang lain menanggung beban? Praktek istikhlaf dalam ruang akademis.

Yang penting bukan menemukan jawaban final atas pertanyaan struktural di tingkat negara. Lensa apa pun yang dipilih sebagai prioritas, ada lensa lain yang akan menutupi celahnya. Yang lebih penting adalah memahami bahwa setiap keputusan kepemimpinan — bahkan di skala mahasiswa — melibatkan trade-off antara amanah, adil, istikhlaf, dan ihsan. Yang dewasa secara intelektual adalah yang sadar trade-off ini, dan yang adil adalah yang mempertanggungjawabkan setiap trade-off di hadapan diri sendiri sebelum di hadapan publik.