“Kalau Umar mencatat penggembala di Aden, kenapa rantai pasok kita melupakan petani di Toraja?

Pekan ini umat dikepung tiga kabar yang terasa berbeda tetapi sebenarnya berasal dari satu cermin: rupiah yang merangkak ke 18 ribuan dengan proyeksi pelaku usaha kecil yang bersiap menghadapi 20 ribuan, proyek perkebunan sawit raksasa di Papua untuk biodiesel yang menyentuh hutan adat masyarakat lokal, dan satu pemandangan kecil tetapi menggores hati — seorang bocah berseragam olahraga menjual bakso celup di trotoar sepulang sekolah. Tiga peristiwa, tiga skala, satu pertanyaan: siapa yang sebenarnya menanggung biaya pembangunan ekonomi Indonesia kontemporer? Pertanyaan ini lebih tua dari era pasar modern. Empat belas abad lalu di Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu mengumpulkan sahabat senior, membuka mushaf, dan bertanya kepada mereka: harta umum ini untuk siapa? Jawabannya, dalam pandangan Umar, mencakup penggembala kambing di Aden — pekerja paling marginal yang berada di ujung selatan dunia Islam dan tidak pernah ke Madinah. Hari ini, pertanyaan yang sama bergaung: siapa penggembala di Aden kita?

Lensa pertama, dari ekonomi politik. Kapitalisme global memberi insentif pada efisiensi skala besar — produksi terkonsentrasi, biaya per unit turun, profit margin naik. Logika ini menjelaskan kenapa proyek sawit raksasa di Papua lebih ekonomis dibanding seribu kebun kelapa rakyat. Tetapi efisiensi yang diukur dalam satuan rupiah per liter biodiesel ini tidak menghitung kerugian eksternal — hutan adat yang hilang, masyarakat yang tergusur, ketahanan pangan lokal yang melemah. Pertanyaan yang muncul: kalau seluruh sistem ekonomi didesain untuk efisiensi skala, di mana ruang bagi mizan — keseimbangan yang Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 8-9 sebut sebagai prinsip kosmik? Celah lensa ini: ekonomi politik mendiagnosis dengan tajam tetapi cenderung berhenti pada kritik sistem tanpa proposisi langkah konkret yang bisa dijalankan dari posisi mikro.

Lensa kedua, dari sosiologi ketahanan pangan. Penelitian ketahanan pangan kontemporer membedakan dua paradigma: ketahanan dari atas (food security top-down) yang bergantung pada produksi massal dan rantai pasok panjang, dan kedaulatan pangan dari bawah (food sovereignty) yang bersandar pada kebun rakyat, koperasi petani kecil, dan pasar lokal. Indonesia sejak 1970-an memilih jalan pertama, dengan konsekuensi yang terlihat sekarang — kerentanan terhadap pelemahan rupiah, ketergantungan pada input impor, dan marginalisasi petani kecil. Lensa ini menjelaskan kenapa anak berseragam berjualan bakso bukan anomali, melainkan simptom dari rantai pasok yang tidak melibatkan keluarganya sebagai produsen tetapi hanya sebagai konsumen. Celah lensa ini: paradigma food sovereignty kuat dalam kritik, tetapi cenderung romantik tentang skala kecil — sebagian besar masyarakat urban tidak punya akses tanah untuk benar-benar mempraktikkan kedaulatan pangan keluarga.

Lensa ketiga, dari teologi sosial Islam. Fiqih muamalah klasik membangun seluruh struktur ekonomi atas tiga prinsip: amanah (kepercayaan), qist (proporsionalitas), dan mizan (keseimbangan). Bulugh al-Maram 1052 mencatat hadits qudsi yang sangat tegas: Allah menempatkan diri sebagai musuh tiga golongan di Hari Kiamat, salah satunya mereka yang mempekerjakan pekerja lalu tidak membayar upahnya setelah pekerjaan selesai. Implikasi teologis ini menjangkau jauh — etika ekonomi Muslim tidak terbatas pada larangan riba, tetapi mencakup tanggung jawab moral terhadap setiap pekerja di rantai pasok. Celah lensa ini: bagaimana mengoperasionalisasi prinsip amanah dalam ekonomi modern yang impersonal, di mana konsumen tidak pernah bertemu produsen, dan keputusan etis seringkali diterjemahkan menjadi keputusan beli atau tidak beli?

Lensa keempat, dari psikologi konsumen Indonesia kontemporer. Riset perilaku konsumen kelas menengah Indonesia mencatat satu pola yang konsisten — kepekaan harga yang tinggi pada belanja sehari-hari (sayur, sembako, asisten rumah tangga) tetapi kelonggaran pada belanja status (skincare, gadget, traveling). Implikasinya: penurunan harga di pasar tradisional yang dirayakan kelas menengah sebagai "berhasil tawar" sebenarnya seringkali datang dari kompresi margin pedagang dan petani kecil di hulu rantai. Lensa ini mengangkat dimensi yang sering tersembunyi — bahwa ketidakadilan ekonomi tidak selalu dilakukan oleh korporasi besar; sering kali, secara agregat, kontribusi kelas menengah urban terhadap kompresi rantai pasok lokal lebih besar dari yang disadari. Celah lensa ini: psikologi konsumen menjelaskan pola perilaku tetapi tidak menjawab pertanyaan normatif — siapa yang harus mengubah pola ini dan dengan logika apa?

Solusi praktis di tingkat mahasiswa hari ini terbentang dari kos sampai ke organisasi kampus. Di kos, mulai dari konsumsi pribadi — tawar harga sayur sampai bawah modal pedagang kecil adalah hak konsumen yang tidak harus selalu digunakan; cukupkan bayaran. Di kelas, ajukan studi kasus rantai pasok lokal di mata kuliah ekonomi, fiqih muamalah, sosiologi pedesaan, atau studi pembangunan. Di kantin kampus, perhatikan pedagang kecil yang berputar di luar pagar kampus dan kompromi sebagian belanja di sana, walaupun harga sedikit lebih tinggi dari kantin korporasi. Di magang, kalau berada di posisi entry-level di perusahaan yang punya rantai pasok, tanyakan kebijakan pembayaran ke vendor kecil — apakah tepat waktu, apakah ada fee tersembunyi. Di organisasi kampus, gerakkan kampanye satu pekan "Pekan Tunaikan Upah" — petakan pedagang kecil di area kampus yang sering menerima pembayaran tertunda, lalu publikasikan datanya tanpa nama untuk memicu refleksi institusional. Di magang riset, ajukan proposal studi tentang dampak fluktuasi kurs terhadap pedagang kecil — itu adalah riset yang berguna untuk umat, bukan sekadar untuk skripsi.

Penutup. Pertanyaan Umar empat belas abad lalu tetap relevan bukan karena nostalgia historis tetapi karena strukturnya — siapa yang berhak atas harta umum dan bagaimana keadilan dijaga ketika jarak antara pengambil keputusan dan penerima dampak sangat jauh. Yang penting bukan menemukan jawaban final, melainkan memahami bahwa setiap lensa yang dipilih sebagai prioritas akan menutupi celah lensa lain; sintesis yang sehat menerima bahwa keadilan ekonomi adalah praktik harian yang dirajut dari banyak skala — dari pasar tradisional sampai ke parlemen, dari kantin kampus sampai ke kementerian.