“Kalau pekerja tangan adalah martabat menurut Nabi, kenapa kita justru memandangnya sebagai turun-kelas?

"Empat Lensa Membaca Nasib Pekerja Tak Terlihat"

Pekan ini diskursus publik tentang ekonomi rakyat menyentuh titik yang jarang terbaca terang — sebuah cerita viral tentang seorang tukang sampah di sebuah kampung yang dihormati oleh seorang warganet sejak ia berusia tujuh tahun. Cerita ini ramai bukan karena tukang sampah-nya melakukan sesuatu yang heroik, melainkan karena terobservasi sebagai sosok yang dihormati — sesuatu yang langka dalam relasi komunitas urban kontemporer. Pada saat yang sama, garis kemiskinan resmi ditetapkan di angka yang dibaca rakyat sebagai jauh di bawah biaya hidup minimum di kota. Dan diskursus yang paling pahit kembali muncul tentang pola rumah tangga pekerja yang rentan retak — ekonomi memburuk, suami menganggur lama, ketegangan rumah yang memanjang, dan kadang berujung tragis. Tiga lapis cerita yang sebetulnya berbicara tentang satu fenomena: bagaimana masyarakat Indonesia urban kontemporer memperlakukan pekerja tangan — terutama pekerja informal — dengan kombinasi ketidakhadiran, pengabaian, dan stigma yang sudah terinstitusionalisasi.

Lensa pertama, dari ekonomi politik. Argumen lensa ini menyatakan bahwa marginalisasi pekerja tangan bukan kebetulan kultural, melainkan konsekuensi struktural dari ekonomi yang mengutamakan ekstraksi nilai oleh sektor formal terhadap sektor informal. Pekerja informal — tukang sampah, ojek pangkalan, asisten rumah tangga, buruh harian — menyediakan jasa esensial yang menopang produktivitas sektor formal, sementara mereka sendiri tidak masuk dalam catatan jaminan sosial, upah minimum regional, atau perlindungan tenaga kerja. Implikasinya jelas: solusi tidak bisa hanya berupa kampanye akhlak personal; perlu intervensi struktural yang memformalkan posisi pekerja informal dalam sistem keuangan dan jaminan kesehatan. Tetapi celah lensa ini ada: kalau struktural sepenuhnya, mengapa di komunitas dengan jaringan sosial yang kuat — RT yang gotong-royong, masjid yang aktif berzakat — pekerja informal memiliki posisi yang relatif lebih dihormati dan lebih terjaga? Pertanyaan yang muncul: berapa besar bagian variansi yang dijelaskan oleh struktur ekonomi makro, dan berapa besar yang dijelaskan oleh kualitas modal sosial mikro?

Lensa kedua, dari sosiologi kelas urban. Argumen lensa ini menyatakan bahwa stigma terhadap pekerja tangan adalah produk dari konstruksi kelas menengah urban yang mengasosiasikan martabat dengan kerja kantoran, gelar sarjana, dan konsumsi simbolik tertentu. Sosiolog menyebut fenomena ini sebagai cultural capital — modal budaya yang membentuk batas-batas keanggotaan kelas. Anak kelas menengah dididik untuk takut menjadi pekerja tangan, dan stigma ini meresap ke bahasa keseharian: kalimat "belajar yang rajin biar tidak jadi tukang ojek" diucapkan tanpa kesadaran betapa merendahkannya. Implikasinya: stigma harus dibongkar di level naratif rumah tangga sebelum bisa diubah di level kebijakan publik. Tetapi celah lensa ini ada: pendekatan sosiologis cenderung memberi terlalu banyak agensi pada konstruksi budaya dan terlalu sedikit pada faktor ekonomi yang menjadi insentif material di balik konstruksi itu. Pertanyaan yang muncul: apakah kita bisa mengubah naratif tanpa mengubah upah pekerja informal sehingga menjadi pilihan profesi yang sebenarnya layak secara ekonomi?

Lensa ketiga, dari teologi muamalah. Argumen lensa ini menyatakan bahwa pandangan Islam terhadap kerja tangan sangat tegas — Bulugh al-Maram 890 menempatkan kerja tangan sebagai penghasilan terbaik, dan teladan sirah menunjukkan Rasulullah ﷺ sendiri menggembala kambing sebelum kenabian, Ali radhiyallahu 'anhu bekerja sebagai buruh harian dengan upah satu kurma per ember air, dan para sahabat besar berprofesi sebagai pedagang, peternak, dan tukang. Hadits mathlu al-ghani zhulm (Sahih al-Bukhari 2400) menegaskan bahwa penundaan upah oleh majikan yang mampu adalah kezaliman. QS. Hud: 85 dan QS. Ar-Rahmaan: 9 mengangkat qisth — keadilan dalam takaran — sebagai prinsip dasar muamalah. Implikasinya: tradisi syariah punya kosa-kata yang lengkap untuk menggugat stigma terhadap pekerja tangan dan praktik penundaan upah. Tetapi celah lensa ini ada: tradisi normatif yang kuat tidak otomatis berarti praktik komunal yang konsisten. Banyak rumah tangga yang mengaku berakidah lurus tetap menjalankan stigma terhadap pekerja informal dan menunda upah tanpa rasa berdosa. Pertanyaan yang muncul: mengapa transmisi nilai dari teks ke praktik begitu lemah, padahal kerangka normatifnya begitu jelas?

Lensa keempat, dari sejarah ekonomi Indonesia. Argumen lensa ini menyatakan bahwa marginalisasi pekerja informal bukan fenomena baru — ia memiliki akar dalam sistem kolonial Belanda yang membagi tenaga kerja Indonesia ke dalam strata yang dilindungi (priyayi, bangsawan, pegawai negeri) dan yang tidak dilindungi (buruh tani, kuli pelabuhan, pedagang kecil). Pola ini bertahan setelah kemerdekaan dengan modifikasi: pegawai negeri menggantikan priyayi, korporasi swasta menggantikan pemilik perkebunan, tetapi pekerja informal tetap berada di luar perlindungan. Implikasinya: marginalisasi pekerja tangan adalah warisan historis yang harus dibedah dengan kerangka dekolonisasi sosial — memulihkan martabat pekerja yang sudah lama dirampas oleh struktur warisan kolonial. Tetapi celah lensa ini ada: pendekatan historis cenderung memberikan terlalu banyak penjelasan pada masa lalu dan terlalu sedikit pada agensi komunitas hari ini. Pertanyaan yang muncul: apakah penjelasan historis yang terlalu kuat justru menjadi alasan untuk tidak bertindak, karena masalahnya "terlalu dalam" untuk dipecahkan oleh komunitas RT?

Apa yang bisa dilakukan mahasiswa hari ini, di kos, di kelas, di kantin, di organisasi? Pertama, dilakukan audit linguistik pribadi: di hari berapa terakhir kalimat "supaya tidak jadi tukang" atau yang serupa keluar dari mulut sendiri atau keluarga? Kesadaran bahasa adalah langkah pertama dekonstruksi stigma. Kedua, dibangun budaya pengakuan terhadap pekerja informal di lingkungan kos atau asrama: nama satpam komplek dihafal, nama tukang sampah disapa, ongkos asisten kebersihan disetujui setara dengan UMR profesi serupa. Ketiga, dibentuk kelompok studi muamalah di organisasi mahasiswa yang membahas hak pekerja informal dari kerangka fiqh muamalah — bukan sebagai kajian abstrak, tetapi sebagai bedah konkret terhadap praktik upah di lingkungan kampus sendiri (asisten dosen yang upahnya terlambat, asisten lab yang fee-nya dipotong, pekerja kafetaria kampus yang kontraknya rentan). Keempat, didorong dosen ekonomi dan sosial kampus untuk memasukkan modul tentang pekerja informal dan jaminan sosial dalam kurikulum reguler — bukan sebagai mata kuliah pilihan, tetapi sebagai bagian dari materi wajib. Kelima, dibangun kerja sama mahasiswa-RT untuk pendataan dan advokasi pekerja informal di lingkungan kampus — mulai dari nama, alamat, kebutuhan dasar, hingga akses jaminan kesehatan dan BPJS.

Yang penting bukan menemukan jawaban final dari empat lensa di atas, melainkan menyadari bahwa lensa apa pun yang dipilih sebagai prioritas analitis, ada lensa lain yang akan menutupi celahnya. Lensa ekonomi politik membutuhkan lensa teologi untuk membingkai ulang relasi majikan-pekerja sebagai persoalan moral, bukan sekadar regulasi. Lensa sosiologi kelas membutuhkan lensa sejarah untuk mengingatkan bahwa stigma yang dianggap "natural" sebenarnya adalah konstruksi sejarah yang bisa dibongkar. Mahasiswa yang membaca seluruh empat lensa ini sekaligus mungkin akan keluar dari ruang baca dengan lebih banyak pertanyaan daripada saat masuk. Itu bukan kegagalan — itu adalah ciri analisis yang jujur terhadap kompleksitas marginalisasi pekerja informal di Indonesia urban kontemporer.