“Bisakah satu generasi memperbaiki negara yang sudah belajar membohongi dirinya sendiri?

"Ketika Negeri Menagih Mizan"

Pekan ini jalanan di beberapa kota besar kembali dipenuhi mahasiswa yang menuntut akuntabilitas atas program-program pemerintah. Frasa "reformasi jilid II" terdengar lagi — kali ini tidak ditembakkan oleh generasi yang sama yang menumbangkan rezim 1998, melainkan oleh generasi yang lahir setelahnya, generasi yang membaca cerita 1998 lewat buku sejarah dan dokumenter YouTube. Bersamaan dengan itu, kasus korupsi pada program Makan Bergizi Gratis menambah satu tersangka, melengkapi total lima yang sudah ditetapkan; angka garis kemiskinan resmi pemerintah berada pada kisaran dua puluh ribu rupiah per jiwa per hari; harga bensin merangkak naik. Ada satu pertanyaan yang menyatukan semua ini: apa yang sebenarnya sedang diuji oleh negeri ini pada dirinya sendiri?

Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan satu lensa. Tulisan ini mencoba memetakan empat lensa yang sering bertabrakan dalam ruang diskusi kampus, melihat di mana mereka saling melengkapi, dan di mana mereka saling membongkar.

Lensa pertama — ekonomi politik. Dari perspektif ekonomi politik, semua yang terjadi pekan ini adalah gejala dari struktur insentif yang miring. Ketika pengawasan internal lemah, sanksi terhadap pelanggaran selektif, dan rente politik mudah ditarik dari program-program populis, perilaku menyimpang menjadi rasional bagi aktor yang berada di posisi strategis. Dalam kerangka ini, korupsi MBG bukan kegagalan moral semata — ia adalah produk yang lahir dari desain sistem yang membiarkan celah. Implikasinya jelas: solusi struktural — audit independen, transparansi anggaran real-time, sanksi yang konsisten — adalah satu-satunya jalan keluar yang masuk akal. Tetapi celah lensa ini ada: pendekatan struktural mengabaikan dimensi karakter; sistem yang paling rapi pun bisa dirobohkan oleh aktor yang konsisten menyimpang. Pertanyaan yang muncul: jika sistem sempurna sekalipun bisa dikalahkan karakter buruk, apakah karakter itu sendiri yang perlu dicari sumbernya?

Lensa kedua, dari psikologi sosial. Lensa psikologi sosial menyorot bagaimana norma kelompok membentuk perilaku individu. Dalam komunitas yang menormalkan "ya begini di mana-mana", penyimpangan kecil menjadi tidak terasa sebagai penyimpangan. Eksperimen klasik di banyak konteks menunjukkan bahwa kepatuhan pada norma kelompok jauh lebih kuat daripada konstruksi moral individu yang berdiri sendiri. Implikasinya: gerakan protes mahasiswa, sejauh ia berhasil menggeser norma kolektif dari "ya wajar aja" ke "tidak, ini tidak wajar", adalah investasi sosial jangka panjang yang valid. Tetapi celah lensa ini ada: kalau norma diubah hanya lewat tekanan eksternal dan tidak ditanamkan lewat keyakinan internal, perubahan itu rapuh dan reversible — begitu tekanan turun, norma lama kembali. Pertanyaan yang muncul: dari mana keyakinan internal yang tahan tekanan eksternal bisa dibangun?

Lensa ketiga, dari teologi politik Islam. Tradisi Islam, jauh sebelum kerangka modern dirumuskan, sudah meletakkan konsep amanah sebagai dasar otoritas politik. Kekuasaan dipahami bukan sebagai privilege melainkan sebagai titipan yang akan diminta kembali oleh Pemiliknya. QS. Al-Fajr: 11 mengingatkan bahwa kaum-kaum terdahulu dihancurkan karena thaghaw fil-bilad — kesewenang-wenangan dalam negeri; dan Sahih Muslim 4782 mencatat dialog Salamah bin Yazid al-Ju'afi dengan Rasulullah ﷺ tentang penguasa yang menuntut kewajiban rakyat tetapi tidak memenuhi kewajibannya sendiri, di mana prinsip yang muncul adalah dua arah: setia pada kewajiban warga sambil mengakui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lensa ini menempatkan koreksi terhadap kekuasaan dalam kerangka transendental: bukan sekadar tekanan publik, melainkan ketakutan akan hari hisab. Tetapi celah lensa ini ada: dalam masyarakat plural, mengasumsikan semua aktor berbagi kerangka transendental yang sama adalah klaim yang sulit dipertahankan; kerangka iman cenderung diabaikan oleh aktor yang tidak mempraktekkannya. Pertanyaan yang muncul: bagaimana kerangka iman dapat berbicara ke ruang publik tanpa memaksakan diri menjadi norma negara?

Lensa keempat — sejarah gerakan reformasi. Sejarah Indonesia sendiri, terutama momen 1998, menunjukkan bahwa gerakan rakyat dapat mengubah struktur kekuasaan, tetapi hasil dari perubahan itu bergantung sepenuhnya pada apa yang diisi dalam vakum setelah perubahan terjadi. Reformasi 1998 berhasil menggulingkan rezim, tetapi tidak sepenuhnya berhasil mengubah budaya politik yang melahirkan rezim itu — sebagian aktor yang sama berpindah baju dan kembali ke posisi yang sama. Implikasinya: gerakan reformasi jilid II, kalau ia ada, harus belajar dari titik buta reformasi pertama; bukan sekadar mengganti orang, melainkan mengubah budaya. Tetapi celah lensa ini ada: belajar dari sejarah membutuhkan disiplin yang langka di tengah gelombang emosi kolektif; kerumunan demonstrasi cenderung dimobilisasi oleh slogan yang menyederhanakan, bukan oleh analisis sejarah yang panjang. Pertanyaan yang muncul: bisakah generasi ini bertahan dalam disiplin belajar dari sejarah, ataukah ia akan mengulang siklus yang sama dengan baju yang berbeda?

Keempat lensa ini bertabrakan justru karena masing-masing mengisi celah yang lain. Ekonomi politik tanpa karakter adalah sistem yang dapat dirobohkan. Psikologi sosial tanpa keyakinan transendental adalah norma yang reversible. Teologi politik tanpa kerangka kelembagaan modern adalah cita-cita yang melayang. Sejarah tanpa visi adalah pengulangan tragedi yang lebih panjang. Mungkin yang dibutuhkan negeri ini bukan satu lensa yang menang atas lensa lain, melainkan empat lensa yang saling menjaga.

Apa yang bisa dilakukan mahasiswa hari ini, di kampus, di kos, di organisasi, di ruang diskusi jurusan? Pertama, di tingkat personal: konsistensi pada amanah-amanah kecil — uang kas, tugas kelompok, janji ke dosen, transparansi keuangan organisasi mahasiswa. Generasi yang mampu menjaga amanah kecil adalah satu-satunya generasi yang punya legitimasi moral untuk menuntut amanah besar. Kedua, di tingkat kelompok: literasi politik yang lebih dalam — baca dokumen anggaran negara, ikuti rapat Komisi DPR yang relevan, pelajari sejarah reformasi 1998 dari sumber primer bukan caption Instagram. Ketiga, di tingkat publik: pilih cara bersuara yang membangun, bukan yang hanya gaduh — kalau ikut aksi, ikuti dengan disiplin: tidak merusak, tidak memaki personal, jaga shalat di tengah aksi. Keempat, di tingkat spiritual: berdoa untuk negeri ini secara serius — bukan doa basa-basi, tetapi doa yang sungguh-sungguh, sambil terus memperbaiki amanah di diri sendiri. Empat lapis ini, jika dijalankan secara konsisten dan paralel, adalah satu cara untuk menempatkan diri di garis tengah antara apatisme dan anarkisme.

Yang penting bukan menemukan jawaban final atas pertanyaan yang dilemparkan kepada negeri pekan ini, melainkan memahami bahwa lensa apa pun yang dipilih sebagai prioritas, ada lensa lain yang akan menutupi celahnya. Negeri yang sehat adalah negeri yang punya cukup banyak orang berani memandang dari banyak lensa sekaligus, dan cukup rendah hati untuk mengakui bahwa satu lensa saja tidak akan pernah cukup.