“Kalau menimbun itu legal dan menguntungkan, kenapa justru itu yang paling ditakuti Nabi?

"Ekonomi Berkah versus Ekonomi Angka"

Pekan ini lini masa dipenuhi tiga keprihatinan ekonomi yang datang bersamaan: ancaman pemadaman listrik bergilir akibat krisis pasokan, jeratan pinjaman online ilegal yang berkelindan dengan judi online, dan dugaan penyelewengan anggaran pada program pangan untuk rakyat. Tiga isu yang tampak terpisah, tetapi mengarah pada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan di ruang kuliah ekonomi: apakah pertumbuhan harta selalu berarti kebaikan? Dalam logika ekonomi konvensional, jawaban defaultnya iya — lebih banyak modal, lebih banyak konsumsi, lebih banyak likuiditas dianggap sebagai sinyal positif. Namun ada tradisi pemikiran yang justru menaruh kecurigaan pada kelimpahan, dan kecurigaan itu layak diuji secara serius, bukan dilewati sebagai dogma.

Lensa pertama datang dari ekonomi perilaku. Riba dan judi online, dari sudut ini, adalah produk dari bias kognitif — keinginan akan gratifikasi instan yang mengalahkan kalkulasi rasional jangka panjang. Pinjol menjual ilusi likuiditas; pengguna mendiskon biaya masa depan demi kepuasan sekarang. Implikasinya: solusinya cukup literasi keuangan dan regulasi. Tetapi celah lensa ini segera tampak: jika persoalannya semata kognitif, mengapa orang-orang terdidik dan berpenghasilan tinggi pun terjerat? Pertanyaan yang muncul: apakah masalahnya benar-benar pada kurangnya informasi, atau pada struktur insentif yang memang dirancang untuk mengeksploitasi kelemahan manusiawi?

Lensa kedua dari sosiologi struktural. Korupsi anggaran dan eksploitasi pinjol, dari sini, bukan kegagalan individu melainkan produk sistem — ketimpangan akses, kelemahan pengawasan, dan budaya impunitas. Implikasinya, menyalahkan moral perorangan adalah pengalihan dari akar struktural. Lensa ini kuat, tetapi celahnya juga nyata: jika semuanya struktural, agensi moral individu menjadi fiksi, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar bertanggung jawab. Pertanyaannya: bisakah sebuah sistem korup tanpa individu-individu yang memilih untuk korup, dan di mana batas antara "korban sistem" dan "pelaku yang merasionalisasi"?

Lensa ketiga dari teologi ekonomi Islam. Di sini muncul konsep yang menohok: harta bukan dinilai dari kuantitas melainkan dari keberkahan dan keadilan sirkulasinya. Prinsip larangan riba dan kewajiban infaq menempatkan harta sebagai sesuatu yang harus mengalir, bukan menggenang. Ada peringatan yang mengejutkan bahwa kelimpahan dunia lebih ditakuti daripada kemiskinan, karena ia menguji integritas. Sahih al-Bukhari 6427 merekam kekhawatiran ini sebagai supporting evidence atas tesis bahwa surplus tanpa keadilan distribusi adalah ancaman, bukan berkah. Celah lensa ini bagi pembaca sekuler: bukankah ini moralisme yang menghambat akumulasi modal yang dibutuhkan untuk pembangunan? Pertanyaan yang tergantung: apakah "berkah" sekadar konsep spiritual yang tak terukur, atau ia punya korelasi empiris dengan stabilitas sosial?

Lensa keempat dari sejarah ekonomi. Krisis kepercayaan yang dipicu dugaan korupsi dana publik bukan hal baru; sejarah mencatat bahwa peradaban runtuh bukan saat kas negara kosong, melainkan saat elite menyedot sumber daya bersama ke kantong pribadi sembari rakyat menanggung kelangkaan — listrik yang dipadamkan, pangan yang menyusut. Implikasinya, integritas fiskal adalah fondasi legitimasi. Celahnya: narasi "elite serakah versus rakyat korban" terlalu rapi, dan kadang menutupi kompleksitas di mana korban pada satu tingkat menjadi pelaku pada tingkat lain. Pertanyaan terakhir: jika korupsi besar selalu dimulai dari kompromi kecil yang dinormalisasi, di mana titik seseorang berhenti menjadi pengamat dan mulai menjadi peserta?

Apa yang bisa dilakukan mahasiswa hari ini, di luar mengangguk pada analisis? Pertama, di tataran personal: memeriksa relasi sendiri dengan ekonomi gratifikasi instan — aplikasi paylater yang menumpuk, kebiasaan checkout impulsif, atau godaan "cuan cepat" dari trading spekulatif yang tak dipahami. Kedua, di kampus: organisasi mahasiswa yang mengelola dana kegiatan adalah miniatur dari amanah fiskal yang lebih besar; transparansi laporan keuangan himpunan, sekecil apa pun nominalnya, adalah latihan integritas yang nyata. Ketiga, di ruang akademik: alih-alih memperlakukan etika ekonomi sebagai tempelan, mahasiswa bisa mendorong diskusi tentang bagaimana konsep keadilan distributif diukur, bukan sekadar dikhotbahkan. Keempat, di magang atau kerja sampingan: konsisten menolak "uang abu-abu" — komisi yang tak transparan, mark-up yang disembunyikan — bahkan ketika semua orang menganggapnya wajar.

Pada akhirnya, mungkin yang penting bukanlah memilih satu lensa sebagai pemenang. Tiap lensa menerangi satu sisi dan menggelapkan sisi lain: yang behavioral mengabaikan struktur, yang struktural menghapus agensi, yang teologis berisiko jadi moralisme, yang historis bisa terlalu menyederhanakan. Yang lebih jujur adalah mengakui bahwa pertanyaan tentang harta — bagaimana ia diperoleh, ditimbun, atau dialirkan — tidak pernah murni teknis. Ia selalu juga pertanyaan tentang siapa kita ketika tidak ada yang mengawasi.