"Empat Lensa Membaca Nasib Pekerja"
Pekan ini dua kabar bergerak beriringan di lini masa: gelombang pemutusan kerja di industri tekstil, dan suara para pengemudi ojek daring yang menuntut kejelasan hak. Keduanya menyentuh satu titik yang jarang dibicarakan dengan jujur di ruang kuliah ekonomi: bahwa orang yang menggantungkan hidup pada tenaganya sendiri justru menempati posisi paling rentan dalam struktur ekonomi modern. Pabrik bisa tutup karena efisiensi. Tarif aplikasi bisa berubah karena algoritma. Yang menanggung guncangan paling awal selalu mereka yang bantalannya paling tipis. Pertanyaannya bukan sekadar "kenapa ada PHK", melainkan "kenapa risiko ekonomi selalu didorong ke bawah, ke pihak yang paling tidak mampu menyerapnya".
Lensa pertama, dari ekonomi pasar, menjawab bahwa ini adalah konsekuensi efisiensi. Modal mengalir ke tempat yang paling produktif, dan tenaga kerja adalah biaya yang dioptimalkan. Implikasinya, PHK dan fleksibilitas kerja adalah harga yang harus dibayar untuk pertumbuhan. Tetapi celah lensa ini tampak ketika efisiensi diukur tanpa memperhitungkan ongkos sosialnya: keluarga yang runtuh, anak yang putus sekolah, kesehatan mental yang tergerus. Pertanyaan yang muncul: efisiensi untuk siapa, dan siapa yang sebenarnya menanggung biayanya?
Lensa kedua, dari sosiologi kerja, menyoroti relasi kuasa yang timpang. Pekerja informal dan pekerja platform berhadapan dengan entitas yang jauh lebih kuat, tanpa daya tawar kolektif yang setara. Implikasinya, "kesepakatan bebas" antara pekerja dan pemberi kerja sering kali tidak sungguh-sungguh bebas. Namun celah lensa ini adalah kecenderungannya mereduksi manusia hanya menjadi posisi struktural, seolah individu tak punya agensi sama sekali. Pertanyaan yang muncul: bagaimana memperjuangkan keadilan struktural tanpa menghapus tanggung jawab moral pribadi para pihak?
Lensa ketiga, dari teologi keadilan Islam, menempatkan persoalan ini pada prinsip mizan — timbangan. QS. Ar-Rahmaan: 9 mengingatkan tentang menegakkan timbangan dengan adil dan tidak menguranginya. Mizan di sini bukan sekadar alat dagang, melainkan metafora bagi seluruh tata relasi yang adil, termasuk antara pekerja dan pemberi kerja. Hadits bahwa menunda hak orang yang mampu ditunaikan adalah zulm mempertegasnya. Implikasinya, menahan hak pekerja bukan persoalan etika opsional, melainkan pelanggaran tatanan kosmis. Celah penerapannya: prinsip ini kuat secara normatif, tetapi membutuhkan mekanisme institusional agar tidak berhenti sebagai imbauan moral. Pertanyaan yang muncul: bagaimana mizan diterjemahkan menjadi aturan main yang mengikat, bukan sekadar nasihat?
Lensa keempat, dari psikologi martabat, melihat bahwa kerja bukan hanya soal upah, melainkan soal harga diri. Ketika Nabi ﷺ menyebut kerja tangan sebagai penghasilan terbaik, ada pengakuan bahwa bekerja memuliakan manusia. Implikasinya, kehilangan pekerjaan melukai bukan hanya dompet tetapi identitas. Celah lensa ini: romantisasi "kerja keras" bisa menjadi tameng untuk menutupi ketidakadilan struktural — seolah cukup dengan rajin maka semua beres. Pertanyaan yang muncul: kapan penghormatan pada kerja keras berubah menjadi pembenaran atas eksploitasi?
Pada tataran praktis, mahasiswa tidak harus menunggu menjadi pembuat kebijakan untuk bersikap adil. Di tempat magang, seseorang bisa memastikan rekan kerja harian atau pekerja lepas dibayar tepat waktu sesuai kesepakatan. Di organisasi kampus, transparansi kas dan kejelasan hak panitia adalah latihan menegakkan mizan dalam skala kecil. Ketika memesan jasa lewat aplikasi, memberi penilaian dan apresiasi yang adil pada pekerja platform adalah bentuk pengakuan martabat. Dan dalam riset atau tulisan, mengangkat suara pekerja yang jarang terdengar — penggembala di Aden versi hari ini — adalah kontribusi intelektual yang nyata.
Yang penting pada akhirnya bukan menemukan satu lensa yang menang mutlak, melainkan menyadari bahwa setiap lensa menerangi sisi yang ditutupi lensa lain. Efisiensi tanpa keadilan menjadi kejam; keadilan struktural tanpa tanggung jawab pribadi menjadi kosong; teologi tanpa institusi menjadi imbauan; martabat tanpa kritik struktural menjadi romantisasi. Mungkin tugas generasi yang sedang belajar ini bukan memilih satu jawaban, melainkan menahan ketegangan di antara keempatnya tanpa tergoda menyederhanakannya.
Pertanyaan
- Q · 01
Bukankah ini murni masalah sistem ekonomi global, bukan urusan agama?
ASebagian benar — struktur global memang menentukan banyak hal. Tapi memisahkan sistem dari nilai adalah ilusi; setiap sistem ekonomi berdiri di atas asumsi tentang apa yang adil dan apa yang boleh. Agama masuk justru pada level asumsi itu, bukan pada level teknis suku bunga atau algoritma.
- Q · 02
Kenapa Islam yang harus ikut campur soal ekonomi kerja modern?
AKarena Islam sejak awal bukan agama ritual semata; ia mengatur muamalah, transaksi, dan hak. Larangan mengurangi timbangan dan menahan upah sudah ada empat belas abad sebelum istilah "hak buruh" lahir. Bukan ikut campur belakangan — ia berbicara duluan.
- Q · 03
Apa bedanya argumen ini dengan moralisme generik "jadilah orang baik"?
ABedanya pada spesifisitas dan konsekuensi. Ini bukan "jadilah baik", melainkan klaim konkret bahwa menahan hak pekerja yang mampu ditunaikan adalah kezaliman yang berkonsekuensi di akhirat. Itu menempatkan standar, bukan sekadar imbauan rasa.
- Q · 04
Bukankah mengaitkan keadilan ekonomi dengan agama berisiko dipolitisasi?
ARisiko itu nyata dan layak diwaspadai. Tapi kebungkaman juga politis — diam saat hak ditahan berarti memihak yang kuat. Solusinya bukan menjauhkan nilai dari ekonomi, melainkan menjaga agar nilai itu tidak dibajak menjadi alat kekuasaan.
- Q · 05
Saya sendiri belum tertib ibadah, apa masih relevan memegang prinsip ini?
ARelevan sepenuhnya. Prinsip keadilan pada pekerja tidak menunggu seseorang menjadi saleh sempurna dulu. Justru menegakkan keadilan dalam transaksi adalah salah satu pintu yang sering membawa orang lebih dekat pada kesadaran yang lebih utuh, bukan sebaliknya.
