“Kalau semua sepakat keadilan itu wajib, kenapa yang kuat tetap menang dan yang lemah tetap kalah?

"Kenapa Keadilan Sulit Ditegakkan?"

Pekan ini linimasa dipenuhi cerita yang polanya terasa berulang: seorang tokoh divonis dalam perkara korupsi pengadaan alat pendidikan lalu menyatakan banding, muncul dugaan suap untuk memperebutkan jabatan di sebuah daerah, seorang karyawan disekap oleh yang berkuasa atasnya, dan seorang dokter muda wafat setelah diduga mengalami intimidasi. Reaksi publik seragam — marah, lalu lelah. Tetapi di balik kelelahan itu ada pertanyaan yang jarang benar-benar diselesaikan: jika hampir semua orang secara verbal setuju bahwa keadilan itu wajib, mengapa dalam praktik yang kuat begitu sering menang dan yang lemah begitu sering kalah? Persoalannya, tampaknya, bukan pada kekurangan konsensus moral, melainkan pada arsitektur kuasa yang membuat keadilan mahal untuk ditegakkan dan murah untuk diabaikan.

Lensa pertama datang dari ilmu ekonomi kelembagaan: keadilan gagal ketika biaya berbuat curang lebih rendah daripada keuntungannya. Ketika pengawasan lemah dan hukuman tak pasti, mencurangi timbangan menjadi keputusan rasional secara ekonomi. Implikasinya, memperbaiki keadilan berarti menaikkan "harga" kezaliman lewat pengawasan dan penegakan. Namun celah lensa ini jelas: ia mereduksi manusia menjadi kalkulator untung-rugi, dan mengabaikan bahwa banyak orang tetap jujur meski curang menguntungkan. Pertanyaan yang muncul: jika hanya insentif yang menahan orang, apa yang menahan mereka ketika tak seorang pun mengawasi?

Lensa kedua datang dari sosiologi kuasa: ketidakadilan bertahan karena relasi yang timpang menjadikan korban bungkam. Majikan atas pekerja, pejabat atas tenaga kesehatan, dewasa atas anak — struktur ini membuat protes berisiko tinggi bagi pihak lemah. Implikasinya, keadilan menuntut pemerataan kuasa, bukan sekadar khotbah moral. Tetapi celah lensa ini adalah ia cenderung melihat individu semata sebagai produk struktur, seakan tanggung jawab personal larut dalam sistem. Pertanyaannya: apakah menyalahkan "struktur" tidak berisiko menjadi alasan bagi pelaku untuk lepas dari tanggung jawab pribadinya?

Lensa ketiga datang dari psikologi moral: manusia punya kapasitas menetralkan rasa bersalah lewat rasionalisasi. "Semua juga begitu", "ini kan cuma prosedur", "toh tidak ada yang dirugikan langsung" — kalimat-kalimat ini melumpuhkan nurani sebelum tindakan zalim terjadi. Implikasinya, pendidikan keadilan harus menyentuh cara orang membangun pembenaran, bukan hanya aturannya. Celah lensa ini: ia berisiko terlalu berfokus pada psikologi individu dan melewatkan bahwa rasionalisasi sering justru diproduksi dan dinormalkan oleh lingkungan. Pertanyaannya: apakah nurani bisa dilatih di tengah ekosistem yang terus-menerus menawarkan pembenaran?

Lensa keempat datang dari teologi Islam, yang menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki tiga lensa sebelumnya — sebuah pengawas yang tak bisa disuap dan sebuah pembalasan yang tak bisa dihindari. Prinsip mizan (QS. Hud: 85 mengingatkan agar takaran dan timbangan ditegakkan dengan adil) menempatkan keadilan sebagai timbangan kosmik, bukan sekadar kontrak sosial. Tradisi hadits bahkan menyebut kezaliman sebagai "kegelapan pada Hari Kiamat", yang berarti tidak ada kejahatan yang benar-benar "lolos". Sebagai lens, ini menutup celah lensa ekonomi (ada pengawas yang selalu hadir) dan lensa struktural (tanggung jawab tetap personal di hadapan Tuhan). Namun celahnya sendiri: prinsip ini hanya mengikat mereka yang percaya, dan tidak otomatis menciptakan mekanisme kelembagaan di dunia. Pertanyaannya: bagaimana keyakinan akan pembalasan akhirat diterjemahkan menjadi tindakan konkret hari ini, bukan sekadar penghiburan pasif?

Dari keempat lensa itu turun beberapa implikasi konkret bagi mahasiswa yang membaca semua ini di kos, di kelas, atau di tempat magang. Pertama, ruang kuasa kecil di kampus — posisi asisten praktikum, panitia, atau bendahara organisasi — sesungguhnya adalah ujian keadilan berskala mini: transparansi dana sekecil apa pun dan penolakan memakai posisi untuk keuntungan pribadi adalah tempat prinsip mizan diuji lebih dulu daripada di ruang sidang. Kedua, kepekaan pada relasi timpang di sekitar — teman yang di-bully diam-diam, pekerja kampus yang haknya diabaikan, junior yang ditekan senior — menentukan apakah seseorang hadir sebagai saksi dan pendamping atau sekadar penonton. Ketiga, rasionalisasi adalah titik paling rawan: kalimat "semua juga begitu" sebaiknya dibaca sebagai alarm, bukan izin. Keempat, kemarahan digital baru bernilai ketika berubah menjadi advokasi yang tertib — mendokumentasikan, mendukung korban, mendorong prosedur yang benar — alih-alih menghakimi personal pihak yang masih diproses hukum.

Yang penting mungkin bukan menemukan satu lensa yang paling benar, melainkan menyadari bahwa setiap lensa menutupi celah yang ditinggalkan lensa lain. Insentif tanpa nurani rapuh; nurani tanpa struktur mudah dipatahkan; struktur tanpa keyakinan pada pertanggungjawaban akhir kehilangan jangkarnya. Keadilan, tampaknya, hanya tegak ketika keempatnya bekerja bersama — dan itu pekerjaan yang tidak pernah selesai.