“Kalau lima nyawa hilang dalam satu program, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab — orang, sistem, atau kita yang diam?

"Empat Lensa Membaca Tragedi Amanah"

Pekan ini publik dihadapkan pada kabar yang sulit dicerna: sebuah program pelatihan calon pengelola koperasi desa dijalankan dengan model latihan dasar kemiliteran, dan dari proses itu jatuh lima korban jiwa muda. Reaksi datang cepat dan seragam dari banyak arah — lembaga hak asasi menilai latihan militer tidak relevan untuk calon manajer koperasi, wakil rakyat mendesak evaluasi, organisasi masyarakat sipil menuntut tim pencari fakta, dan pemerintah menyatakan akan mengevaluasi serta mengubah tata nama pelatihan. Di permukaan, ini tampak seperti kasus kelalaian teknis. Tetapi jika didudukkan lebih pelan, peristiwa ini adalah studi kasus tentang bagaimana sebuah masyarakat mendistribusikan tanggung jawab — dan bagaimana ia cenderung gagal melakukannya. Pertanyaan yang layak diajukan bukan sekadar "siapa yang salah", melainkan "melalui lensa apa kita bisa memahami kegagalan ini secara utuh".

Lensa pertama datang dari administrasi publik. Argumennya: ini soal desain kebijakan yang keliru — sebuah mismatch antara tujuan program (mencetak manajer koperasi) dan metodenya (latihan fisik militer). Implikasinya, solusinya bersifat prosedural: perbaiki asesmen kesehatan peserta, ubah kurikulum, tambahkan pengawasan. Namun celah lensa ini adalah reduksionisme. Ia memperlakukan tragedi sebagai bug yang bisa di-patch, dan diam-diam mengasumsikan bahwa dengan prosedur yang benar, otoritas yang sama akan otomatis bertindak benar. Pertanyaan yang muncul: apakah masalahnya benar-benar pada prosedur, atau pada budaya pengambilan keputusan yang menganggap tubuh warga sebagai variabel yang bisa dinegosiasikan demi target?

Lensa kedua datang dari sosiologi kekuasaan. Argumennya: yang terjadi adalah manifestasi relasi kuasa yang timpang, di mana pihak yang merancang program berada terlalu jauh dari pihak yang menanggung risikonya. Implikasinya, akuntabilitas tidak akan lahir dari perbaikan internal, melainkan dari tekanan eksternal — pengawasan sipil, pers, dan tuntutan hukum. Celah lensa ini adalah ia bisa berujung pada sinisme permanen: jika semua dibaca sebagai relasi kuasa, maka tidak ada perbaikan yang pernah tulus, dan setiap tindakan baik dicurigai sebagai pencitraan. Pertanyaannya: bagaimana membedakan pengawasan yang sehat dari paranoia yang melumpuhkan?

Lensa ketiga datang dari teologi Islam, dan di sini konsep amanah menjadi alat analisis yang tajam. Dalam kerangka ini, kekuasaan untuk merancang dan menjalankan program atas nama rakyat bukanlah hak, melainkan titipan yang akan ditagih. QS. An-Nisaa: 58 meletakkan dua kewajiban sekaligus — menyampaikan amanah kepada pemiliknya dan menetapkan urusan dengan adil — sebagai satu paket tak terpisahkan. Implikasi lensa ini radikal: tanggung jawab tidak berhenti pada yang di puncak, sebab prinsip kullukum rā'in (Sahih Muslim 1829a) mendistribusikan pertanggungjawaban ke setiap simpul rantai keputusan. Celah lensa ini, jika tidak hati-hati, adalah ia bisa disalahpahami sebagai individualisasi moral yang mengaburkan tanggung jawab struktural — seolah cukup dengan "meniatkan baik" masalah sistemik selesai. Pertanyaannya: bisakah amanah dibaca tidak hanya sebagai kesalehan personal, tetapi sebagai prinsip desain institusi?

Lensa keempat datang dari psikologi kepatuhan. Argumennya, sebagian besar aktor dalam rantai semacam ini bukan orang jahat, melainkan orang biasa yang mematuhi perintah dalam struktur hierarkis — fenomena yang dikenal luas dalam kajian obedience. Implikasinya, mencari satu "penjahat" untuk dihukum justru bisa menutupi akar masalah, karena struktur yang sama akan memproduksi tragedi serupa dengan pemain berbeda. Celah lensa ini adalah ia berisiko menjadi alibi: dalih "hanya menjalankan perintah" adalah kalimat yang persis diabadikan Al-Qur'an sebagai ratapan yang ditolak di akhirat (QS. Al-Ahzaab: 67). Pertanyaan yang menggantung: di mana batas antara memahami konteks kepatuhan dan memaafkan pengabaian tanggung jawab pribadi?

Lalu apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa hari ini, yang mungkin merasa isu ini terlalu besar untuk disentuh? Cukup banyak, sebenarnya, di skala yang nyata. Di organisasi kemahasiswaan, seseorang bisa mendorong transparansi penggunaan dana kegiatan — bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai latihan konkret mengelola amanah kolektif. Di ruang kelas, mahasiswa bisa membiasakan diri bertanya "atas dasar apa keputusan ini diambil" ketika menghadapi kebijakan kampus, alih-alih menerima atau menolak secara refleks. Di magang atau kerja paruh waktu, latihan paling dasar adalah menolak dengan cara yang beradab ketika diminta melakukan sesuatu yang jelas keliru — sebuah keterampilan yang jauh lebih sulit dari sekadar patuh atau memberontak. Dan dalam ruang publik digital, disiplin memverifikasi sebelum menyebar, serta menuntut akuntabilitas tanpa terjebak fitnah, adalah bentuk pengawasan sipil yang paling terjangkau. Semua ini kecil, tetapi justru di skala kecil itulah kapasitas mengelola amanah besar dilatih.

Yang penting pada akhirnya bukan menemukan satu lensa tunggal yang menjelaskan segalanya. Setiap lensa menerangi satu sisi dan menggelapkan sisi lain: yang prosedural melupakan budaya, yang struktural bisa jatuh ke sinisme, yang teologis bisa disempitkan jadi moralisme, yang psikologis bisa berubah jadi alibi. Mungkin kedewasaan intelektual justru terletak pada kesediaan memegang keempatnya sekaligus — cukup untuk memahami bahwa tragedi semacam ini tidak pernah punya satu penyebab, dan karena itu tidak pernah punya satu solusi yang mudah.