"Kenapa Yang Mendidik Kita Dibayar Paling Kecil?"
Pekan ini beredar sorotan atas upah para guru honorer yang memprihatinkan setelah bertahun-tahun mengabdi, berdampingan dengan vonis berat atas kasus korupsi pengadaan perangkat sekolah dengan uang pengganti mencapai ratusan miliar rupiah. Dua kabar ini, jika ditumpuk, membentuk sebuah paradoks yang layak dibedah oleh siapa pun yang masih duduk di ruang kuliah: profesi yang mencetak dokter, insinyur, hakim, dan pejabat — yaitu guru — justru berada di dasar piramida penghargaan ekonomi, sementara uang yang mengalir di sekitar sistem pendidikan bisa sedemikian besar hingga menggoda untuk dicuri. Pertanyaannya bukan sekadar "berapa gaji guru seharusnya", melainkan lebih mendasar: mengapa masyarakat menghargai sebuah pekerjaan dengan angka yang tampak berbanding terbalik dengan nilai sosialnya?
Lensa pertama datang dari ekonomi pasar. Harga sebuah jasa, kata teori ini, ditentukan oleh kelangkaan dan daya tawar, bukan oleh kemuliaan moralnya. Guru banyak jumlahnya dan tidak mudah berserikat untuk menekan, sehingga daya tawarnya rendah dan upahnya tertekan. Implikasinya jujur sekaligus dingin: pasar tidak pernah berjanji membayar sesuatu sesuai nilai luhurnya. Namun celah lensa ini segera terlihat — jika pasar adalah satu-satunya penentu, mengapa masyarakat tetap merasa ada yang salah, ada rasa keadilan yang terluka, ketika melihat guru tua digaji kecil? Pertanyaan yang muncul: dari mana datangnya intuisi keadilan yang menolak diamkan begitu saja oleh logika pasar?
Lensa kedua datang dari sosiologi profesi. Sebuah pekerjaan dihargai tinggi ketika ia berhasil membangun pagar eksklusivitas — sertifikasi ketat, asosiasi kuat, dan monopoli atas keahlian. Profesi guru, terutama di jenjang bawah dan di jalur honorer, sering gagal membangun pagar itu; ia dianggap "pekerjaan yang bisa dilakukan siapa saja yang sabar". Implikasinya, penghargaan mengikuti persepsi kelangkaan keahlian, bukan dampak jangka panjang. Celahnya: persepsi ini keliru secara empiris, sebab dampak seorang guru justru paling panjang dan paling dalam dari hampir semua profesi. Maka muncul pertanyaan: apakah masyarakat sedang salah membaca nilai, dan jika ya, siapa yang bertugas mengoreksi pembacaan itu?
Lensa ketiga datang dari psikologi motivasi. Ada temuan lama bahwa pekerjaan yang bermakna cenderung menarik orang yang bersedia menerima imbalan finansial lebih rendah, karena sebagian upahnya bersifat batiniah. Fenomena ini menjelaskan mengapa guru bertahan bertahun-tahun meski dibayar rendah; tetapi ia juga bisa menjadi jebakan, karena masyarakat lalu merasa berhak membayar murah justru kepada mereka yang paling ikhlas. Celah lensa ini tajam: keikhlasan pihak yang memberi tidak pernah bisa menjadi pembenaran bagi kelalaian pihak yang berutang budi. Pertanyaannya: apakah adil membebankan konsekuensi dari sebuah keikhlasan kepada orang yang berikhlas itu sendiri?
Lensa keempat datang dari teologi Islam, yang menawarkan kerangka berbeda: konsep amanah dan penghargaan atas ilmu. Dalam tradisi ini, guru diposisikan sebagai pewaris nabi, dan memuliakan pengajar adalah bagian dari memuliakan ilmu itu sendiri — QS. Saad: 46 memuji para nabi karena akhlak dan perannya mengingatkan manusia, bukan karena harta. Sementara Riyad as-Salihin 200 menempatkan amanah sebagai sesuatu yang tertanam di akar hati manusia, sehingga mengkhianati anggaran pendidikan bukan sekadar pelanggaran administratif melainkan pencabutan fitrah. Kerangka ini memberi bahasa untuk intuisi keadilan yang gagal dijelaskan pasar. Namun celahnya juga perlu diakui: kerangka moral yang tinggi tidak otomatis menjelma menjadi kebijakan anggaran, dan seruan memuliakan guru bisa berhenti sebagai retorika jika tidak diterjemahkan ke struktur yang konkret.
Lalu apa yang bisa dilakukan mahasiswa hari ini, sebelum lulus dan punya kuasa mengubah kebijakan? Beberapa hal konkret bisa dicoba pekan ini. Di kampus, mahasiswa bisa memperlakukan dosen dan asisten laboratorium dengan penghargaan yang tidak transaksional — bukan sekadar "yang penting nilai keluar". Di organisasi kemahasiswaan yang mengelola dana, transparansi kas kecil bisa dijadikan latihan menjaga amanah, karena kebiasaan menjaga dana kecil hari ini membentuk integritas yang mengelola dana besar kelak. Mahasiswa yang punya keterampilan bisa menjadi tutor sukarela bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di sekitar kos atau kampus, satu-dua jam sepekan. Dan bagi yang menekuni jurusan yang sedang sepi peminat — ilmu-ilmu dasar dan sains — kesadaran bahwa pilihan itu justru strategis bagi kemandirian bangsa bisa menjadi jangkar ketika keraguan datang.
Pada akhirnya, paradoks gaji guru mungkin tidak punya jawaban tunggal yang memuaskan semua lensa. Yang penting bukan menemukan rumus final tentang berapa seharusnya seorang guru dibayar, melainkan menyadari bahwa setiap lensa — pasar, sosiologi, psikologi, teologi — menerangi satu sisi sambil menyisakan bayangan di sisi lain. Barangkali kematangan intelektual justru terletak pada kesediaan memegang beberapa lensa sekaligus tanpa buru-buru menutup pertanyaan.
Pertanyaan
- Q · 01
Bukankah ini masalah anggaran negara, bukan masalah moral individu? Ngapain dibawa ke ranah agama?
ASebagian benar — akar strukturalnya memang anggaran dan kebijakan. Tetapi kebijakan tidak lahir dari ruang hampa; ia lahir dari bagaimana masyarakat menilai. Ketika sebuah masyarakat secara kolektif menganggap guru "cuma pekerjaan biasa", tekanan politik untuk memperbaiki anggarannya melemah. Kerangka moral bekerja di hulu persepsi, bukan menggantikan kebijakan.
- Q · 02
Kalau guru memang ikhlas dan bahagia dengan gaji kecil, kenapa kita ribut? Bukankah itu urusan mereka?
AKeikhlasan seseorang tidak pernah menjadi izin bagi orang lain untuk memperlakukannya tidak adil. Justru sebaliknya. Bahwa seseorang tidak menuntut haknya membuat kewajiban kita untuk tidak mengurangi haknya menjadi lebih berat, bukan lebih ringan. Ikhlas itu sifat pemberi; adil itu kewajiban penerima.
- Q · 03
Apa bedanya argumen ini dengan moralisme generik "hormatilah gurumu" yang sudah kita dengar sejak SD?
ABedanya pada diagnosis. Moralisme generik berhenti pada imbauan sikap. Argumen ini menunjuk mekanisme: bagaimana pasar, persepsi keahlian, dan psikologi keikhlasan bersekongkol menekan upah guru — lalu menawarkan kerangka amanah sebagai koreksi struktural, bukan sekadar sentimen. Ini analisis, bukan nasihat.
- Q · 04
Bukankah mengaitkan korupsi anggaran pendidikan dengan agama justru berbahaya, bisa jadi alat menuduh?
ARisiko itu nyata jika agama dipakai untuk menghakimi individu. Tapi di sini kerangka amanah dipakai sebagai standar, bukan sebagai palu. Ia mengukur sistem dan perilaku, bukan memvonis orang. Menyebut bahwa mengkhianati dana publik adalah pengkhianatan amanah bukanlah tuduhan personal; itu penegasan prinsip yang berlaku untuk semua, termasuk kita.
- Q · 05
Saya sendiri tidak terlalu religius. Apakah kerangka amanah ini masih relevan buat saya?
ARelevan, karena amanah pada dasarnya adalah konsep etika kepercayaan yang bisa diterima lintas keyakinan: janji untuk tidak mengurangi hak orang yang mempercayaimu. Kerangka teologis hanya memberinya kedalaman dan sanksi batin. Kamu bisa memungut prinsipnya tanpa harus setuju pada seluruh premisnya — dan justru di situ diskusi lintas kerangka jadi menarik.
