“Kalau toleransi sudah jadi jargon resmi di mana-mana, kenapa di gang kita masih ada yang menutup pintu?

"Empat Lensa Membaca Gesekan Rumah Ibadah"

Pekan ini kabar tentang sebuah acara penghiburan kematian yang ditolak sebagian warga di sebuah kota penyangga ibu kota kembali membuka luka lama: jarak antara retorika kerukunan di panggung nasional dan realitas gesekan di tingkat gang. Sementara pejabat berpidato tentang moderasi beragama sebagai modal bangsa, dan kampus-kampus mendorong integrasi moderasi ke dalam kurikulum, di lapangan sebuah keluarga yang berduka justru sempat dipersoalkan ruang berkabungnya. Fenomena ini menuntut pembacaan yang lebih jujur daripada sekadar menyalahkan "intoleransi" sebagai label. Ada struktur di baliknya, dan struktur itu bisa dibaca dari beberapa sudut yang saling melengkapi sekaligus saling menelanjangi kelemahan masing-masing.

Lensa pertama datang dari sosiologi ruang. Gesekan rumah ibadah hampir selalu bukan soal teologi, melainkan soal siapa yang merasa "memiliki" wilayah. Ketika sebuah kelompok merasa suatu lingkungan adalah teritorinya, kehadiran ibadah kelompok lain dibaca sebagai klaim atas ruang, bukan sekadar praktik keyakinan. Implikasinya, konflik ini sebenarnya konflik demografi dan rasa aman, bukan konflik akidah. Namun celah lensa ini jelas: ia mereduksi manusia menjadi statistik teritorial dan mengabaikan bahwa sebagian penolakan memang dibingkai dengan bahasa keagamaan yang tulus diyakini pelakunya. Pertanyaan yang muncul: bila akarnya semata teritorial, mengapa pembenarannya selalu dicari dalam kitab?

Lensa kedua ditawarkan oleh teori hukum dan negara. Dalam kerangka ini, hak beribadah adalah hak konstitusional, dan tugas negara adalah menjamin, bukan menegosiasikan, hak itu. Maka teguran terhadap perangkat lingkungan yang gagal melindungi warga adalah koreksi yang tepat: aparat hadir bukan untuk "mendamaikan" seolah kedua pihak sama-sama salah, melainkan untuk menegakkan hak yang dilanggar. Implikasinya, solusi ada di penegakan aturan yang tegas dan setara. Tetapi celah lensa ini adalah asumsinya bahwa hukum yang tegas otomatis mengubah hati; padahal masyarakat yang dipaksa rukun oleh sanksi belum tentu menjadi rukun oleh keyakinan. Pertanyaan yang menggantung: dapatkah keadilan yang hanya ditegakkan dari atas bertahan tanpa disemai dari bawah?

Lensa ketiga berangkat dari etika keislaman, khususnya prinsip adl dan hifzhul-'irdh — keadilan dan penjagaan kehormatan. Dalam bacaan ini, seorang Muslim justru terikat kewajiban syar'i untuk menjaga darah, harta, dan kehormatan tetangganya, termasuk yang berbeda keyakinan selama hidup damai bersama. QS. An-Nisaa: 29 melarang mengambil hak orang lain dengan cara batil dan mencederai jiwa, sebuah prinsip yang tidak dibatasi garis agama. Implikasinya, menolak hak berduka tetangga bukan pembelaan agama, melainkan pelanggaran atasnya. Celah lensa ini bukan pada normanya, melainkan pada jarak antara norma dan praktik: teks yang mulia kerap dikutip untuk seremoni, jarang untuk mengoreksi diri sendiri. Pertanyaannya: mengapa daleel tentang keadilan lebih sering dipakai menuntut pihak lain daripada menakar sikap sendiri?

Lensa keempat, dari psikologi media, membaca peran algoritma. Lini masa memberi insentif pada kemarahan; konten yang membelah lebih laku daripada konten yang menjembatani. Maka gesekan lokal yang dulu selesai di tingkat RT kini diperbesar menjadi tontonan nasional, dan setiap pihak terdorong tampil paling murni demi validasi kelompoknya. Implikasinya, moderasi bukan hanya soal doktrin, tetapi soal ekologi informasi. Namun celah lensa ini adalah risiko determinisme teknologi — seolah manusia tak punya kehendak di hadapan algoritma. Prinsip tazkiyatun nafs justru mengingatkan bahwa manusia tetap bertanggung jawab atas apa yang ia bagikan. Pertanyaan yang tersisa: sejauh mana kita boleh menyalahkan mesin atas jempol yang kita gerakkan sendiri?

Lalu apa yang bisa dilakukan mahasiswa hari ini, di ruang yang benar-benar terjangkau? Di kos dan kelas, mahasiswa bisa menolak menjadi penguat gema — berhenti membagikan potongan konflik yang belum jelas duduk perkaranya, dan berlatih bertanya "sumbernya apa" sebelum berkomentar. Di organisasi kampus, forum lintas-iman yang selama ini menjadi seremoni bisa diarahkan menjadi kerja konkret: kunjungan bersama ke lingkungan yang pernah bergesekan, mendengar kedua pihak tanpa kamera. Di ruang akademik, moderasi yang dipelajari di kelas perlu diuji lapangan, bukan berhenti sebagai poin ujian. Dan bagi mahasiswa Muslim, membaca ulang prinsip adl bukan untuk memenangi debat, melainkan untuk menakar sikap sendiri terhadap tetangga di kos atau kampung halaman.

Pada akhirnya, keempat lensa itu tidak saling meniadakan; masing-masing menutupi celah yang dibiarkan terbuka oleh yang lain. Yang penting bukan menemukan satu penjelasan tunggal yang memenangkan segalanya, melainkan menyadari bahwa gesekan rumah ibadah adalah cermin: ia memantulkan seberapa jujur sebuah masyarakat menakar hak orang lain dengan takaran yang ia pakai untuk dirinya sendiri.