“Kalau ilmu katanya paling mulia, kenapa yang mengajarkannya dibayar paling murah?

"Menakar Nilai Seorang Guru"

Pekan ini seorang guru besar melempar sebuah klaim yang menampar: penghasilan dosen di Indonesia disebut termasuk yang terendah di Asia Tenggara. Di ruang sidang tertinggi, kesaksian tentang gaji para pengajar non-tetap mengangkat angka yang sulit dipercaya. Di media sosial, seorang guru sekolah swasta menuturkan pengabdian bertahun-tahun dengan honor yang bahkan dianggap "sudah besar" oleh pemberi kerja. Ada semacam disonansi kolektif di sini: masyarakat sepakat ilmu itu mulia, guru itu pahlawan, pendidikan itu investasi masa depan. Tetapi angka di slip gaji berkata sebaliknya. Pertanyaannya bukan sekadar "kenapa gaji guru rendah?", melainkan lebih dalam: bagaimana sebuah masyarakat menentukan nilai dari sesuatu yang katanya tak ternilai?

Lensa pertama datang dari ekonomi pasar. Argumen ini bilang: harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan, bukan oleh kemuliaan. Guru banyak, hambatan masuk relatif rendah, maka upahnya tertekan — sesederhana itu. Implikasinya, seruan moral untuk "menghargai guru" adalah naif karena melawan hukum pasar. Tetapi celah lensa ini menganga: pasar hanya menghargai apa yang bisa diukur dan diperdagangkan dalam jangka pendek. Nilai seorang guru justru terletak pada dampak jangka panjang yang tak muncul di kuartal berikutnya — sebuah generasi yang beradab. Kalau pasar buta pada nilai yang tertunda puluhan tahun, apakah pasar benar-benar alat yang tepat untuk menakar guru?

Lensa kedua dari sosiologi kekuasaan. Argumen ini menyatakan: upah rendah bukan soal pasar murni, melainkan soal siapa punya daya tawar. Guru honorer dan dosen non-tetap adalah pihak yang lemah posisi tawarnya di hadapan yayasan dan lembaga besar. Implikasinya, ketimpangan ini adalah cermin relasi kuasa, bukan sekadar angka. Celahnya: lensa ini pandai mendiagnosis, tetapi sering berhenti pada kemarahan struktural tanpa memberi jalan keluar yang bisa dijalankan individu. Kalau semuanya soal struktur, apakah masih ada ruang bagi tanggung jawab moral orang per orang — termasuk konsumen jasa pendidikan yang justru menekan tawar?

Lensa ketiga dari teologi Islam. Di sini prinsip qist — keadilan dalam menegakkan hak — menjadi alat baca. Nabi ﷺ pernah menyatakan bahwa sebuah umat tak akan disucikan jika hak yang lemah tidak ditegakkan dari yang kuat, sebuah gagasan yang selaras dengan seruan menegakkan timbangan dengan adil dalam QS. Hud: 85. Implikasinya, menghargai guru bukan sekadar kebaikan hati, melainkan syarat keberkahan kolektif. Celah lensa ini bagi pembaca sinis: bukankah ini terdengar seperti moralisme yang mengawang, jauh dari APBN dan struktur gaji yang riil? Pertanyaan yang muncul: bisakah prinsip normatif seperti qist diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, atau ia selamanya hanya khotbah?

Lensa keempat dari psikologi nilai. Argumen ini menyoroti paradoks kognitif: manusia cenderung menghargai apa yang langka dan mahal, dan meremehkan apa yang tersedia melimpah dan gratis. Ilmu dari guru terasa "gratis" karena selalu ada, maka otak kolektif meremehkannya — sampai ia hilang. Implikasinya, rendahnya penghargaan pada guru sebagian adalah bias persepsi, bukan hanya ekonomi. Celahnya: menjelaskan bias tidak otomatis mengoreksinya. Pertanyaan yang tergantung: kalau memang otak kita cenderung meremehkan yang melimpah, bagaimana sebuah budaya bisa sengaja melatih diri untuk menghargai kembali?

Lalu apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa hari ini, di ruang yang nyata? Di kelas, kebiasaan kecil bisa digeser: hadir tepat waktu, menyimak dengan sungguh, dan tidak memperlakukan dosen honorer sebagai pelayan administrasi. Di organisasi kampus, honor pemateri dan tutor bisa dinormalkan sebagai anggaran wajib, bukan "seikhlasnya" yang sering berarti tak ada. Di lingkaran belajar, tutor sebaya bisa dihargai dengan pengakuan yang jujur, bukan diperlakukan sebagai fasilitas gratis. Dan dalam skala lebih luas, mahasiswa yang kelak memegang kebijakan bisa mengingat hari ini: bahwa standar upah pendidik adalah pilihan politik, bukan takdir pasar. Langkah paling konkret pekan ini mungkin sesederhana ini — mengucapkan terima kasih yang tulus kepada satu pengajar, dan berhenti menganggap ilmunya murah karena ia memberikannya dengan cuma-cuma.

Yang penting di sini bukanlah menemukan satu jawaban tunggal tentang berapa "seharusnya" nilai seorang guru. Yang penting adalah menyadari bahwa setiap lensa — pasar, kuasa, teologi, psikologi — menerangi satu sisi sambil menggelapkan sisi lain. Masyarakat yang hanya membaca guru lewat pasar akan kehilangan dimensi keberkahan; yang hanya membaca lewat teologi akan kehilangan mekanisme praktisnya. Barangkali kedewasaan sebuah bangsa diukur justru dari kemampuannya memegang beberapa lensa sekaligus tanpa memilih yang paling nyaman.