"Kenapa Pinjol Laris di Kampus Cerdas?"
Fenomena pekan ini menyodorkan sebuah paradoks yang tidak nyaman. Percakapan publik dipenuhi kabar tentang jerat pinjaman daring, penagihan yang melampaui batas, dan judi online yang bahkan berujung pada kematian di dalam keluarga. Namun anehnya, produk-produk finansial berisiko ini paling subur justru di kalangan yang secara formal paling terdidik — mahasiswa, pekerja muda, kelas menengah melek teknologi. Jika pengetahuan saja cukup untuk melindungi seseorang dari keputusan finansial yang merusak, seharusnya kampus menjadi benteng. Kenyataannya tidak. Paradoks ini layak dibedah, bukan dengan khotbah, melainkan dengan beberapa lensa yang saling menguji.
Lensa pertama datang dari ekonomi perilaku. Manusia secara sistematis melebih-lebihkan hadiah yang dekat dan meremehkan biaya yang jauh — fenomena yang disebut present bias. Pinjol dan judol dirancang persis untuk mengeksploitasi celah kognitif ini: gratifikasi instan di depan, konsekuensi yang dikaburkan ke belakang. Implikasinya, kecerdasan akademik tidak kebal, karena bias ini bekerja di lapisan yang lebih tua daripada nalar. Tetapi lensa ini punya celah: ia cenderung mereduksi persoalan menjadi "kesalahan individu memproses risiko", seolah cukup diberi kalkulator dan grafik bunga maka orang akan berhenti. Pertanyaannya: kalau masalahnya murni kognitif, mengapa mereka yang paham matematika bunga pun tetap terjerat?
Lensa kedua ditawarkan sosiologi. Keputusan finansial jarang lahir di ruang hampa; ia dibentuk oleh lingkaran pergaulan dan tekanan gaya hidup. Ketika berutang untuk gaya hidup menjadi hal lumrah di sekitar seseorang, dan ketika "cuan cepat" dari judol diceritakan sebagai kisah sukses di grup pertemanan, batas antara wajar dan merusak menjadi kabur. Implikasinya, jerat finansial adalah gejala sosial, bukan sekadar kelemahan pribadi. Namun celah lensa ini adalah determinisme: jika semuanya ditentukan lingkungan, ke mana perginya tanggung jawab individu? Pertanyaan yang muncul: apakah manusia hanya korban strukturnya, atau tetap punya ruang memilih yang harus dipertanggungjawabkan?
Lensa ketiga berasal dari etika ekonomi Islam, yang menempatkan persoalan ini bukan pada kalkulasi untung-rugi, melainkan pada keadilan pertukaran. Tradisi ini menolak riba bukan karena benci pada keuntungan, tetapi karena riba memindahkan risiko sepenuhnya ke pihak lemah sambil menjamin tambahan bagi yang kuat — sebuah ketidakseimbangan yang dianggap menggerus keadilan. QS. Al-Baqara: 188 mengingatkan tentang bahaya "memakan harta orang lain dengan cara batil" bahkan ketika dibungkus jalur yang tampak sah, dan QS. At-Tawba: 34 mengecam praktik menimbun serta memakan harta manusia secara tidak benar. Sebagai lensa analitis, prinsip mizan — keseimbangan — menawarkan tolok ukur: apakah sebuah transaksi menegakkan atau merusak keadilan antar pihak. Celah lensa ini: larangan normatif tanpa alternatif nyata berisiko menjadi imbauan moral yang tak berdaya. Pertanyaannya: bila riba dilarang, sistem apa yang menggantikannya secara operasional?
Lensa keempat, dari sejarah institusi, menjawab sebagian celah tadi. Masyarakat Muslim klasik mengembangkan instrumen seperti qardh hasan (pinjaman kebajikan tanpa tambahan), kemitraan bagi hasil, dan wakaf produktif — mekanisme yang membagi risiko alih-alih menimpakannya. Implikasinya, penolakan terhadap riba secara historis disertai infrastruktur tandingan, bukan sekadar larangan. Namun celah lensa ini adalah romantisasi: institusi lama tidak otomatis bisa dipindahkan ke ekonomi digital tanpa adaptasi serius, dan nostalgia bukan pengganti desain kelembagaan. Pertanyaan yang tersisa menggantung di antara keempat lensa: apakah persoalan pinjol-judol di kampus adalah kegagalan nalar, kegagalan sosial, kegagalan etika, atau kegagalan institusi — dan bisakah satu lensa menutupi celah yang dibiarkan terbuka oleh lensa lain?
Pada tataran praktis, ada beberapa hal yang berada dalam jangkauan seorang mahasiswa. Di tingkat pribadi, mengaudit langganan dan paylater yang menganggur, lalu menutup yang tidak esensial, adalah langkah kecil yang mengembalikan kendali. Di tingkat kos atau kontrakan, kesepakatan sederhana untuk saling meminjamkan tanpa bunga saat darurat bisa menggantikan pinjol untuk kebutuhan kecil. Di organisasi kemahasiswaan, transparansi kas himpunan dan penolakan terhadap "titip nama" atau gratifikasi kecil melatih kejujuran finansial yang sama pada skala mini. Di ruang kelas dan lab, menormalkan percakapan jujur tentang tekanan uang — alih-alih menyembunyikannya di balik gengsi — mengurangi daya pikat "cuan cepat". Dan koperasi mahasiswa berbasis bagi hasil, bila dikelola serius, adalah laboratorium nyata untuk menguji apakah alternatif non-ribawi bisa bekerja di lingkungan digital. Tak satu pun langkah ini spektakuler; nilainya justru pada keberulangannya.
Pada akhirnya, yang penting bukan menemukan satu lensa pemenang, melainkan menyadari bahwa setiap lensa hanya menerangi sebagian. Nalar menjelaskan mengapa jebakan bekerja, sosiologi menjelaskan mengapa ia menyebar, etika menjelaskan mengapa ia salah, dan sejarah menjelaskan bahwa alternatif pernah ada. Persoalan pinjol dan judol di kampus cerdas mungkin bertahan justru karena kita terbiasa memakai satu lensa dan mengira sudah selesai.
Pertanyaan
- Q · 01
Bukankah ini masalah sistem keuangan dan regulasi, bukan soal moral individu?
ASebagian benar — regulasi lemah memang memperbesar ruang jerat, dan menyalahkan korban itu tidak adil. Tapi memisahkan sistem dan individu secara tegas juga menyesatkan: sistem dibangun dari kumpulan keputusan, dan keputusan dibentuk oleh nilai. Perbaikan regulasi dan pembentukan disiplin finansial personal bukan pilihan biner; keduanya saling menopang.
- Q · 02
Kenapa Islam yang harus repot mengatur ekonomi digital modern?
ABukan soal "Islam mengatur gadget", melainkan bahwa setiap tradisi etika menawarkan tolok ukur keadilan pertukaran, dan Islam kebetulan punya kerangka yang cukup tua dan spesifik soal riba serta risiko. Menolak melihatnya sama saja menutup satu sumber diagnosis yang relevan, hanya karena label agamanya.
- Q · 03
Apa bedanya nasihat ini dengan moralisme generik "jangan boros, jangan judi"?
AMoralisme berhenti pada imbauan; analisis ini justru menunjukkan mengapa imbauan sering gagal — karena bias kognitif, tekanan sosial, dan absennya alternatif. Perbedaannya, di sini larangan disertai pertanyaan tentang infrastruktur pengganti, bukan sekadar seruan agar orang "lebih kuat imannya".
- Q · 04
Bukankah mengaitkan agama dengan keuangan justru membuka pintu manipulasi berlabel syariah?
ARisiko itu nyata, dan skeptisisme terhadap "label syariah" yang sekadar kosmetik justru sehat. Tapi kesimpulannya bukan membuang kerangka etikanya, melainkan menuntut agar substansinya — pembagian risiko yang adil — benar-benar ditegakkan, bukan hanya namanya. Kritik terhadap penyalahgunaan tidak membatalkan prinsipnya.
- Q · 05
Saya tidak religius; apakah prinsip anti-riba ini masih relevan buat saya?
ARelevansinya tidak bergantung pada keimanan. Inti argumennya — bahwa memindahkan seluruh risiko ke pihak lemah sambil menjamin keuntungan pihak kuat itu merusak keadilan — bisa dinilai secara etis oleh siapa pun. Kerangka agama hanya salah satu bahasa untuk mengartikulasikannya; kesimpulan praktisnya bisa disepakati lintas keyakinan.
