“Kalau kerja keras itu katanya wajib, kenapa satu rumah layak butuh lebih dari dua puluh tahun gaji?

"Dua Puluh Satu Tahun untuk Rumah"

Salah satu hitungan yang beredar pekan ini menyentak banyak calon sarjana: dengan mengandalkan upah minimum, seorang pekerja disebut membutuhkan lebih dari dua dekade — angka yang beredar menyebut sekitar dua puluh satu tahun — untuk memiliki satu rumah yang layak huni, itu pun dengan asumsi tidak makan sama sekali. Angka semacam ini boleh jadi kasar dan bisa diperdebatkan metodologinya. Namun ia menangkap satu kegelisahan yang nyata di ruang-ruang kos dan kelas: bahwa jarak antara "bekerja jujur" dan "hidup layak" terasa makin melebar, dan bahwa janji lama — belajar, bekerja keras, lalu mapan — mulai terdengar seperti dongeng. Persoalannya menarik justru karena ia bukan sekadar soal angka rumah, melainkan soal apakah keadilan ekonomi masih mungkin. Ada empat lensa yang bisa dipakai membacanya, dan masing-masing punya celah.

Lensa pertama, dari ekonomi struktural. Argumen ini menunjuk kesenjangan antara pertumbuhan upah dan lonjakan harga aset: gaji naik dalam garis landai, sementara harga properti menanjak curam, sehingga daya beli tergerus dari dua sisi. Implikasinya, persoalan ini struktural, bukan kesalahan individu yang "kurang rajin menabung". Namun lensa ini punya celah: jika semuanya dijelaskan sebagai struktur, tanggung jawab personal seakan lenyap — padahal pilihan konsumsi tiap orang tetap punya andil. Pertanyaan yang muncul: di mana batas antara sistem yang menekan dan pilihan yang memperparah?

Lensa kedua, dari sosiologi konsumsi. Lensa ini menyorot bahwa "rumah layak" hari ini sering didefinisikan oleh tekanan status — standar yang terus dinaikkan oleh perbandingan sosial di layar. Implikasinya, sebagian rasa "tidak pernah cukup" adalah produk budaya, bukan kebutuhan riil. Tetapi celahnya jelas: menyalahkan gaya hidup bisa berubah menjadi cara menyalahkan korban, seolah rumah yang tak terjangkau semata karena terlalu banyak jajan kopi. Pertanyaannya: kapan kritik atas konsumerisme menjadi jujur, dan kapan ia menjadi tameng untuk mengabaikan ketimpangan yang sesungguhnya?

Lensa ketiga, dari etika ekonomi Islam. Di sini harta dibaca sebagai amanah yang di dalamnya melekat hak orang lain. QS. Al-Ma'aarij: 25 menegaskan adanya hak tertentu bagi "orang yang meminta dan orang yang menahan diri dari meminta" di dalam setiap harta — sebuah mekanisme distribusi yang bekerja dari bawah, bukan sekadar menunggu kebijakan dari atas. Bulugh al-Maram 927 menambahkan dimensi lain: ketika diminta menetapkan harga, Nabi ﷺ menolak dan menyebut Allah sebagai penentu harga, sekaligus menegaskan agar tak seorang pun terzalimi dalam urusan harta. Implikasinya, keadilan ekonomi tidak direduksi menjadi angka pertumbuhan, melainkan diukur dari ada-tidaknya kezaliman dan tertunaikan-tidaknya hak si lemah. Celah lensa ini: prinsip yang luhur bisa berhenti sebagai khotbah bila tak diterjemahkan ke mekanisme konkret. Pertanyaannya: bagaimana prinsip hak-atas-harta ini menjadi kelembagaan yang bekerja, bukan sekadar imbauan moral?

Lensa keempat, dari psikologi kelangkaan. Riset perilaku menunjukkan bahwa hidup dalam tekanan finansial menyempitkan bandwidth kognitif — orang yang panik cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang merugikan dirinya sendiri. Ini menjelaskan mengapa jerat judi daring dan pinjaman berbunga justru paling laku di kalangan yang paling terjepit: keduanya menjual ilusi jalan keluar cepat kepada otak yang sedang kehabisan pilihan. Implikasinya, solusi tidak cukup bersifat moral ("jangan tergoda"), melainkan harus memutus kondisi yang melahirkan kepanikan itu. Celahnya: penjelasan psikologis bisa terpeleset menjadi determinisme yang meniadakan tanggung jawab. Pertanyaan penutupnya: sejauh mana keadaan boleh menjadi penjelasan, tanpa berubah menjadi pembenaran?

Pada tataran praktis, ada beberapa langkah yang berada dalam jangkauan mahasiswa hari ini. Pertama, membentuk kelompok belajar keuangan di kos atau organisasi — bukan seminar motivasi, melainkan bedah anggaran nyata: memisahkan kebutuhan dari keinginan, dan mengenali bunga tersembunyi pada pinjaman kilat. Kedua, membangun dana bersama tanpa bunga (semacam kas gotong royong) di lingkup angkatan atau kepanitiaan, sebagai alternatif konkret terhadap pinjol ketika ada teman yang mendesak butuh. Ketiga, mengaudit sendiri jejak digital: menandai lalu berhenti mengikuti akun-akun yang menormalkan judi daring dan utang konsumtif. Keempat, memilih magang atau usaha kecil yang menormalkan takaran jujur dan transparansi, sehingga etika muamalah dipraktikkan sebelum lulus, bukan sekadar dihafal. Kelima, menyalurkan sedikit dari pemasukan — sekecil apa pun — sebagai pengakuan atas hak orang lain, agar prinsip Lensa ketiga tidak berhenti sebagai teori.

Pada akhirnya, "dua puluh satu tahun untuk sebuah rumah" mungkin bukan pertanyaan yang punya jawaban tunggal. Yang lebih penting daripada menemukan satu penjelasan pemenang adalah menyadari bahwa setiap lensa yang dipilih sebagai prioritas akan meninggalkan celah yang hanya bisa ditutup lensa lain. Struktur tanpa etika menjadi dingin; etika tanpa mekanisme menjadi khotbah; psikologi tanpa tanggung jawab menjadi alibi. Barangkali keadilan ekonomi justru hidup di persilangan keempatnya, bukan di salah satunya.