“Kalau kerja keras katanya jalan rezeki, kenapa yang paling keras kerjanya sering paling miskin?

"Empat Lensa Membaca Upah yang Tertahan"

Beberapa hari terakhir, linimasa dipenuhi kisah yang sebenarnya sudah lama akrab: sekelompok pekerja rumah sakit yang tujuh bulan tak digaji lalu diputus kontrak, seorang guru yang menyeberangi jembatan kabel demi honor yang tak masuk akal kecilnya, dan hitungan viral bahwa upah standar butuh dua dekade lebih untuk membeli rumah layak. Reaksi publik biasanya berhenti di kemarahan moral — "keterlaluan", "tega". Tetapi kemarahan bukan analisis. Pertanyaan yang lebih berguna adalah: mengapa struktur upah yang timpang ini begitu awet, dan apa sebenarnya yang sedang dipertaruhkan ketika hak seorang pekerja tertahan? Tulisan ini menawarkan empat lensa untuk membedah persoalan, sekaligus menunjukkan celah masing-masing.

Lensa pertama, dari ekonomi ketenagakerjaan, melihat upah rendah sebagai hasil ketimpangan posisi tawar. Ketika pencari kerja jauh lebih banyak daripada lowongan, harga tenaga kerja jatuh, dan pihak yang lebih kuat mendikte syarat. Implikasinya, menahan gaji atau memutus kontrak sepihak menjadi "rasional" secara biaya selama sanksinya lemah. Celah lensa ini: ia menjelaskan mekanisme tetapi menormalkan hasilnya seolah hukum alam. Kalau semua tunduk pada posisi tawar, atas dasar apa kita menyebut penahanan upah sebagai kesalahan, bukan sekadar kekalahan pihak yang lemah?

Lensa kedua, dari sosiologi, menyoroti bagaimana masyarakat menyusun hierarki kelayakan. Pekerjaan "kerah putih" dianggap bermartabat, sementara buruh, petani, dan tenaga lepas ditempatkan sebagai latar yang mudah diabaikan. Hierarki inilah yang membuat penderitaan mereka kurang terasa mendesak. Implikasinya, ketidakadilan bertahan bukan hanya karena struktur ekonomi, tetapi karena empati publik tersaring oleh kelas. Celah lensa ini: ia pandai membaca persepsi, tetapi lemah memberi dasar mengapa satu susunan nilai lebih benar dari yang lain. Kalau martabat hanya konstruksi sosial, mengapa harus repot mengubahnya?

Lensa ketiga, dari teologi maqashid, memasukkan dimensi yang absen di dua lensa sebelumnya: bahwa hak pekerja bukan sekadar hasil negosiasi atau persepsi, melainkan sesuatu yang melekat dan sakral. Prinsip hifz al-mal menempatkan penjagaan harta — termasuk upah sebagai harta pekerja — sebagai salah satu tujuan syariat, dan prinsip adl menjadikan keadilan sebagai kewajiban, bukan pilihan. Riyad as-Salihin 1587 bahkan menempatkan penahan upah sebagai pihak yang dihadapi langsung oleh Tuhan pada hari perhitungan. Di sini, upah yang tertahan berpindah dari kategori "kerugian" ke kategori "kezaliman". Celah lensa ini muncul saat diterjemahkan ke kebijakan: prinsip yang kuat tidak otomatis menjadi mekanisme penegakan. Bagaimana mengubah keyakinan tentang kesakralan hak menjadi sistem yang benar-benar melindungi?

Lensa keempat, dari perspektif gerakan advokasi, menekankan bahwa perubahan menuntut daya tekan kolektif — serikat, pendampingan hukum, tekanan opini — karena imbauan moral tanpa organisasi mudah diabaikan. Implikasinya, keadilan kerja adalah medan yang harus diperjuangkan, bukan ditunggu. Celah lensa ini: gerakan tanpa akar nilai gampang tergelincir menjadi transaksi kekuatan belaka, dan bisa lelah begitu sorotan media padam. QS. Al-Ma'aarij: 25 mengingatkan bahwa dalam harta ada hak yang tetap bagi yang kekurangan — sebuah dasar yang menjaga agar advokasi tidak kehilangan ruhnya dan tidak berhenti saat isu tak lagi viral.

Lalu apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa hari ini, sebelum lulus dan punya kuasa struktural? Cukup banyak, sebenarnya, dan konkret. Di kos dan kontrakan, mahasiswa bisa memastikan bahwa asisten kebersihan atau penjaga kos dibayar dan diperlakukan hormat, bukan objek keluhan. Di kampus, mahasiswa yang aktif di lembaga bisa menuntut transparansi honor pembicara, panitia lepas, dan pekerja katering acara — pos-pos kecil tempat penahanan hak sering terjadi tanpa disadari. Di magang, alih-alih diam saat rekan tak digaji, mahasiswa bisa mendokumentasikan dan mencari kanal pengaduan yang sah. Di kelas dan riset, memilih menuliskan skripsi atau proyek tentang kondisi buruh dan petani lokal adalah bentuk keberpihakan intelektual. Dan di kantin, sikap sederhana — tidak menawar sadis pedagang kecil, menghargai kurir — adalah latihan harian bagi keadilan yang kelak dijalankan dalam skala lebih besar.

Pada akhirnya, keempat lensa itu tidak saling menggugurkan; masing-masing menutup celah yang lain. Yang penting bukanlah memilih satu lensa sebagai pemenang, melainkan menyadari bahwa membaca upah yang tertahan hanya lewat satu sudut selalu meninggalkan bagian yang gelap. Ekonomi menjelaskan mekanismenya, sosiologi membongkar mengapa kita tak peduli, teologi memberi alasan mengapa itu salah, dan advokasi menunjukkan bagaimana melawannya. Barangkali keadilan justru lahir di titik temu, ketika keempatnya dipaksa duduk di meja yang sama.