“Kalau adil itu sudah jelas wajib, kenapa korupsi masih dianggap wajar dan kejahatan jalanan yang dihukum sendiri?

"Kalau Semua Korupsi, Siapa yang Salah?"

Pekan lalu, sebuah video pendek tersebar cepat: seorang pemalak yang memeras pedagang kaki lima langsung dihadapi warga di tempat, videonya ditonton ratusan ribu kali dalam semalam. Di lini masa yang sama, muncul juga berita operasi tangkap tangan terhadap dugaan korupsi dan pertanyaan warganet soal anggaran daerah yang penggunaannya tidak jelas — tapi reaksinya jauh lebih datar, sekadar komentar singkat sebelum lini masa bergeser ke topik lain. Dua kejahatan, dua reaksi yang sangat berbeda skalanya, padahal kalau dihitung kerugian riilnya, yang kedua kemungkinan besar jauh lebih merugikan orang banyak. Pertanyaannya bukan soal mana yang lebih jahat — keduanya jelas salah. Pertanyaannya adalah: kenapa kemarahan kolektif begitu tidak proporsional terhadap skala kerugian yang sebenarnya terjadi?

Lensa pertama datang dari ekonomi perilaku. Argumennya: korupsi terjadi karena kalkulasi untung-rugi — ketika potensi keuntungan besar sementara risiko tertangkap dan hukumannya kecil, sebagian orang mengambil risiko itu, terlepas dari moralitas pribadinya. Implikasinya, solusi utama adalah memperbesar risiko lewat pengawasan ketat dan memperkecil insentif lewat transparansi anggaran. Tapi celah lensa ini jelas: kalau murni soal kalkulasi untung-rugi, kenapa ada pejabat bergaji besar yang tetap korupsi, dan petugas bergaji kecil yang tetap menolak suap? Kalkulasi ekonomi tidak menjelaskan variasi individual ini.

Lensa kedua datang dari sosiologi. Argumennya: masyarakat menormalisasi pelanggaran kecil — kembalian lebih yang tidak dikembalikan, "titip absen", contek kecil — sampai batas wajar dan salah menjadi kabur, dan korupsi besar hanyalah versi skala-besar dari kebiasaan yang sudah dianggap lumrah. Implikasinya, perbaikan harus dimulai dari kebiasaan kecil di level individu, bukan hanya regulasi di puncak. Tapi celah lensa ini juga ada: kalau masyarakat memang permisif, kenapa reaksi publik pada kejahatan jalanan justru sangat keras, bahkan sampai menghakimi sendiri? Rupanya bukan semua pelanggaran dimaafkan secara rata, dan pola pemilihannya sendiri patut dipertanyakan.

Lensa ketiga datang dari psikologi kognitif, khususnya jarak moral. Kejahatan berwajah, dengan korban yang terlihat dan durasi singkat — seperti pemalakan di jalan — memicu respons emosional cepat dan intens. Kejahatan abstrak tanpa korban yang terlihat langsung — seperti anggaran yang diselewengkan — memicu respons jauh lebih lemah, meski dampaknya menyebar ke lebih banyak orang lewat layanan publik yang memburuk. Implikasinya, kesadaran publik perlu dilatih untuk "mendekatkan" kejahatan abstrak. Tapi celah lensa ini: kalau hanya soal jarak psikologis, kenapa sebagian orang tetap konsisten marah pada keduanya, sementara sebagian lain tidak peduli pada keduanya sama sekali?

Lensa keempat datang dari sudut teologis: konsep mizan dan amanah dalam Islam menempatkan akuntabilitas bukan pada kemungkinan tertangkap, melainkan pada kesadaran bahwa setiap perbuatan diawasi Allah, terlepas dari pengawasan manusia. QS. Ash-Shu'araa: 183 mengingatkan agar manusia tidak merugikan hak orang lain dan tidak membuat kerusakan di bumi — prinsip yang berlaku sama besar untuk pencurian kecil maupun korupsi anggaran triliunan. Implikasinya, lensa ini menawarkan kontrol internal yang tidak bergantung pada sistem eksternal yang mungkin lemah. Tapi celah lensa ini juga nyata: kesadaran teologis hanya efektif untuk yang meyakininya, dan tidak otomatis memperbaiki sistem pengawasan untuk aktor yang tidak berpegang pada kerangka itu.

Empat lensa ini tidak harus dipilih salah satu; masing-masing menutupi kelemahan yang lain. Yang lebih berguna hari ini bukan memilih lensa mana yang paling benar, tapi menerjemahkan keempatnya jadi kebiasaan konkret. Di organisasi kampus, terapkan pencatatan keuangan yang transparan untuk setiap kegiatan sekecil apa pun — proposal dana, kas himpunan, dana sponsorship — mengingat peringatan dalam Riyad as-Salihin 221 bahwa harta yang dikelola secara batil, sekecil apa pun skalanya, punya konsekuensi yang berat. Di kos atau kontrakan, terapkan kejujuran soal patungan listrik atau belanja bersama, karena kebiasaan mengelola uang kecil dengan jujur adalah latihan untuk mengelola uang besar kelak. Di kelas atau lab, ketika kecurangan akademik dianggap "wajar" oleh teman-teman, coba jadi satu suara yang tidak ikut-ikutan, tanpa perlu menghakimi secara terbuka. Di magang atau kerja paruh waktu, kalau menemukan praktik yang mencurigakan, dokumentasikan dan laporkan lewat jalur resmi yang tersedia, bukan diam atau menyebar gosip di grup.

Yang penting bukan menemukan lensa mana yang paling benar, melainkan memahami bahwa lensa apa pun yang dipilih sebagai prioritas, akan ada lensa lain yang menutupi celahnya. Insentif ekonomi butuh kesadaran moral; kesadaran moral butuh sistem yang mendukung; sistem butuh kebiasaan kecil yang konsisten dari setiap orang yang menjalankannya. Barangkali pertanyaan yang lebih jujur bukan "siapa yang salah", tapi "berapa banyak dari kita yang benar-benar konsisten pada standar yang sama, di skala besar maupun kecil".