"Takdir atau Kelalaian: Siapa Menanggung?"
Minggu ini linimasa dipenuhi kabar yang datang beruntun: gempa dan banjir dipantau berbarengan oleh BMKG, sebuah kapal feri terbakar di perairan Sumenep, dan klarifikasi lama soal kebakaran pondok pesantren di Lombok yang merenggut satu nyawa kembali ramai dibagikan. Reaksi publik cukup seragam — simpati, doa, sesekali kemarahan singkat, lalu bergeser ke topik lain begitu tren berganti. Ada satu kalimat yang selalu muncul di kolom komentar setiap kali insiden semacam ini terjadi: "namanya bencana, ya sudah, itu takdir." Kalimat ini terdengar religius, tapi ada yang janggal di baliknya — kalau benar-benar cuma takdir, kenapa hampir selalu ada pihak yang diminta bertanggung jawab: manajemen kapal, pengelola gedung, dinas terkait? Ketegangan antara "ini takdir" dan "ini kelalaian" inilah yang layak dibongkar, karena keduanya sering dipakai bergantian sesuai kepentingan, bukan sesuai kejernihan berpikir.
Lensa pertama datang dari manajemen risiko. Fenomena alam seperti gempa memang given — manusia tidak bisa mencegahnya. Tapi jumlah korban dan kerugian hampir selalu ditentukan oleh keputusan manusia sebelum kejadian: standar bangunan, jalur evakuasi, perawatan instalasi. Implikasinya, label "bencana alam" sering mengaburkan garis antara yang benar-benar di luar kendali dan yang sebenarnya bisa dicegah. Celah lensa ini: kalau semua kerugian dibebankan ke "sistem yang buruk", individu bisa merasa lepas tangan total. Pertanyaannya: di mana batas antara sistem yang harus diperbaiki dan individu yang tetap harus bertindak?
Lensa kedua datang dari fiqh muamalah, khususnya konsep dhaman atau tanggung jawab ganti rugi. Kalau seseorang meminjam barang lalu barang itu rusak karena kelalaiannya — bukan karena pemakaian wajar — ia wajib menanggung nilainya, walau tidak "sengaja" merusaknya. Implikasinya, kelalaian yang menyebabkan kerugian punya kerangka pertanggungjawaban yang jelas dalam Islam, bukan sekadar nasib yang harus diterima begitu saja. Celah lensa ini: prinsip yang dirancang untuk relasi personal tidak otomatis mudah diterapkan ke aktor kolektif seperti korporasi atau institusi besar. Pertanyaannya: siapa yang sebenarnya menanggung dhaman ketika pelakunya adalah sistem, bukan satu orang yang bisa ditunjuk?
Lensa ketiga datang dari psikologi sosial, khususnya gejala pengaburan tanggung jawab kolektif. Makin besar dan makin jauh skala sebuah insiden, makin orang merasa itu bukan urusan pribadinya. Warganet ramai membahas kapal yang terbakar atau gempa yang dipantau BMKG, tapi sebagian besar berhenti di kolom komentar dan repost, jarang berlanjut ke tindakan lokal. Celah lensa ini: kalau direduksi jadi soal psikologi individu semata, ada risiko melupakan bahwa minimnya sanksi atas pelanggaran standar keselamatan juga membentuk kelalaian yang berulang. Pertanyaannya: apakah keprihatinan pekan ini bertahan jadi kebiasaan baru, atau menguap begitu tren linimasa berganti?
Lensa keempat datang dari teologi, khususnya relasi qadar dan ikhtiar. Islam mengajarkan bahwa ketetapan Allah dan usaha manusia berjalan bersamaan, bukan saling meniadakan. Implikasinya, menyalahkan "takdir" sebagai alasan tidak memeriksa kompor, atau menyalahkan "sistem" sebagai alasan tidak pernah mengecek fasilitas keselamatan sendiri, dua-duanya keliru dari sudut yang sama. Celah lensa ini: kalau ikhtiar ditekankan berlebihan, ada risiko jatuh ke fatalisme sebaliknya — menyalahkan korban atas risiko yang sebenarnya di luar kendali mereka. Pertanyaannya: bagaimana menyeimbangkan ikhtiar personal dengan pengakuan bahwa sebagian risiko memang di luar kendali individu?
Di level paling personal, langkah pertama adalah audit satu kebiasaan sendiri malam ini: charger yang masih menyala di kos, kompor portable yang jarang dicek, atau jalur keluar kamar yang belum pernah dicoba dalam gelap. Di kelas atau lab, satu diskusi singkat memakai kerangka dhaman di atas bisa melatih cara berpikir yang membedakan risiko alami dari kelalaian yang bisa dicegah, bukan untuk menghakimi pihak tertentu. Di organisasi kampus, usulkan pengecekan sederhana terhadap alat pemadam api dan jalur evakuasi gedung fakultas atau sekretariat — banyak yang belum pernah dicek sejak dipasang. Di tempat magang, perhatikan apakah standar keselamatan kerja benar-benar dijalankan atau hanya dokumen formalitas; menyampaikan kekhawatiran ke atasan adalah bentuk tanggung jawab yang dipelajari dari lensa kedua, bukan tindakan berlebihan. Semua langkah ini kecil dan tidak butuh otoritas besar, tapi mengubah relasi terhadap risiko dari sekadar penonton jadi pihak yang ikut menjaga.
Perdebatan antara takdir dan kelalaian mungkin tidak akan pernah selesai dengan jawaban tunggal, dan mungkin memang tidak seharusnya selesai. Yang lebih penting bukan menentukan pihak mana yang paling salah dalam setiap insiden, melainkan memahami bahwa keempat lensa di atas — risiko, fiqh, psikologi, teologi — masing-masing menutupi sebagian celah yang lain.
Pertanyaan
- Q · 01
Bukannya bencana alam itu memang di luar kendali manusia? Kenapa harus dikait-kaitkan dengan tanggung jawab pribadi?
ABetul, banyak hal benar-benar di luar kendali — lempeng bumi bergeser bukan karena ada yang lalai. Tapi pisahkan dua hal yang sering dicampur: gempa itu sendiri (di luar kendali) dan besar-kecilnya kerugian akibat gempa (dipengaruhi kesiapan). Kapal yang terbakar bukan karena lautnya marah, tapi karena ada rantai keputusan sebelumnya — perawatan, pengawasan — yang bisa saja berbeda. Tanggung jawab pribadi bukan soal menyalahkan diri atas gempa itu sendiri, tapi soal bagian yang memang ada di tangan kita.
- Q · 02
Konsep *dhaman* itu kan buat kasus personal kecil, kayak pinjam barang teman. Masa dipaksa relevan ke bencana skala besar?
AAnalogi langsungnya memang tidak pas satu-satu — *dhaman* dirancang untuk relasi dua pihak yang jelas, bukan institusi besar dengan rantai keputusan panjang. Tapi prinsip dasarnya bisa dipinjam: siapa yang punya kendali dan pengetahuan lebih besar atas suatu risiko, dialah yang menanggung beban pertanggungjawaban lebih besar. Mekanisme penerapannya beda skala, prinsipnya sama — itu yang membuatnya tetap relevan sebagai lensa berpikir, bukan rumus hukum yang tinggal ditempel begitu saja.
- Q · 03
Ini kedengarannya cuma teori kampus. Realitanya kita nggak punya kuasa buat benerin sistem yang gede. Ngapain repot mikirin ini?
AWajar merasa begitu — satu mahasiswa tidak akan mengubah standar keselamatan nasional sendirian. Tapi hampir semua perubahan sistem dimulai dari akumulasi kesadaran kecil yang menumpuk jadi tekanan kolektif, bukan dari satu keputusan besar tiba-tiba. Argumen di atas tidak menyarankan siapa pun merasa bertanggung jawab atas seluruh sistem; cukup mulai dari lingkup yang memang bisa dijangkau — kos, organisasi, tempat magang — dan biarkan itu jadi kebiasaan yang menular ke sekitarnya.
- Q · 04
Saya nggak terlalu religius, tapi peduli lingkungan dan keselamatan publik. Apakah argumen ini menawarkan sesuatu buat saya juga?
AYa. Tiga dari empat lensa di atas — manajemen risiko, fiqh sebagai kerangka hukum, dan psikologi sosial — berlaku lepas dari keyakinan personal. Lensa teologis ditambahkan karena memberi kerangka yang koheren untuk menyeimbangkan usaha dan penerimaan, tapi ia satu lensa di antara beberapa, bukan syarat mutlak untuk peduli. Lensa mana pun yang paling masuk akal bisa dipakai, dan tetap mengarah ke aksi yang sama.
- Q · 05
Kalau kelalaian itu terjadi di institusi yang jauh dari saya — kapal, hotel, pesantren di kota lain — ngapain saya harus mikirin, itu bukan urusan saya kan?
AInsiden spesifiknya memang bukan urusan langsung siapa pun di luar sana. Tapi pola kelalaiannya — charger yang dibiarkan menyala, kompor yang lupa dicek, alat pemadam yang tidak pernah diperiksa — persis sama dengan yang mungkin ada di kos atau sekretariat organisasi sendiri. Insiden yang jauh itu bukan alasan untuk merasa aman, justru cermin paling murah untuk mengecek yang dekat, sebelum polanya berulang di tempat yang lebih personal.