“Kalau simpati kita ke konflik rumah tangga orang jadi hiburan, siapa yang sebenarnya dirugikan?

"Ketika Konflik Keluarga Orang Jadi Hiburan"

Pekan ini, linimasa dipenuhi dua jenis konten yang sekilas berbeda tapi sebenarnya satu spesies: rekaman keluhan rumah tangga orang biasa yang ditonton ratusan ribu kali, dan perselisihan rumah tangga seorang figur publik yang ditonton jutaan kali serta diperdebatkan tanpa henti. Keduanya punya kesamaan struktural — kehidupan pribadi yang berubah menjadi konsumsi publik, dan keduanya menghasilkan keterlibatan jauh lebih tinggi dibanding konten netral lainnya. Pertanyaannya bukan sekadar mengapa orang menonton, tapi apa yang terjadi pada batas antara empati dan eksploitasi ketika algoritma menghadiahi perhatian justru pada konten yang paling penuh derita pribadi orang lain.

Lensa pertama datang dari ekonomi perhatian. Platform digital dibangun di atas logika sederhana: konten yang memicu reaksi emosional kuat — marah, iba, penasaran — didorong algoritma lebih jauh dibanding konten netral, karena reaksi emosional menghasilkan waktu tonton lebih lama. Implikasinya, konflik rumah tangga orang lain menjadi bahan baku yang menguntungkan secara ekonomi, terlepas dari dampaknya pada pihak yang terlibat. Tapi celah lensa ini ada: logika ekonomi tidak bisa menjelaskan mengapa sebagian orang berhenti menonton karena merasa tidak nyaman, sementara sebagian lain terus mengikuti sampai episode terakhir. Kalau insentif ekonominya sama untuk semua orang, kenapa responsnya berbeda?

Lensa kedua datang dari psikologi sosial, khususnya gagasan keterikatan parasosial — perasaan dekat dan mengenal seseorang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ditemui. Menonton konflik rumah tangga figur publik memberi ilusi keterlibatan emosional tanpa risiko personal; ada ruang untuk marah, kasihan, atau berpihak, lalu menutup aplikasi dan melanjutkan hidup tanpa konsekuensi apa pun. Implikasinya, konsumsi ini terasa seperti empati padahal secara struktural lebih dekat ke hiburan pasif. Namun celahnya, sebagian penonton benar-benar mengambil tindakan nyata dari keterlibatan itu — mendoakan, mengirim dukungan, bahkan mengubah pandangan pribadi tentang rumah tangga. Bisakah keterikatan parasosial berubah jadi solidaritas nyata, atau ia selamanya berhenti di layar?

Lensa ketiga datang dari etika privasi, yang juga disentuh prinsip Islam tentang menjaga kehormatan dan larangan fitnah — bukan sebagai hukum yang mengikat argumen ini, melainkan sebagai kerangka nilai yang menyoal batas antara mengetahui dan berhak menilai. Prinsip qist (keadilan) dalam banyak diskursus etika mensyaratkan penilaian dibuat berdasarkan informasi utuh, sementara konsumsi konten viral hampir selalu berbasis potongan, bukan keutuhan cerita — persoalan yang sama muncul dalam riwayat tuduhan dusta terhadap Aisyah radhiyallahu 'anha (Sahih Muslim 2770a), ketika sebagian sahabat ikut menyebarkan cerita sebelum kebenarannya jelas. Implikasinya, publik sering menjatuhkan penilaian moral dengan bahan yang secara epistemik tidak cukup. Celahnya, menahan diri sepenuhnya dari opini publik terhadap figur publik juga bukan solusi ideal, sebab akuntabilitas publik terhadap tokoh berpengaruh tetap penting. Di mana batas antara hak publik untuk tahu dan hak pribadi untuk tidak dihakimi?

Lensa keempat datang dari sosiologi media, yang menyoroti perbedaan perlakuan pada dua jenis konten pekan ini: keluhan rumah tangga orang biasa cenderung direspons dengan validasi dan empati kolektif, sementara konflik rumah tangga figur publik direspons dengan penghakiman dan pemihakan yang jauh lebih keras. Implikasinya, status sosial subjek ikut menentukan jenis perhatian yang diterimanya — yang biasa dikasihani, yang terkenal dihakimi. Celahnya, pembedaan ini mengaburkan fakta bahwa keduanya sama-sama manusia dengan hak privasi yang setara — sejalan dengan prinsip memuliakan yang lemah dalam QS. Al-Fajr: 17, yang tidak membedakan siapa yang berhak dimuliakan berdasarkan tingkat ketenarannya — dan mempertanyakan mengapa ketenaran dianggap menghapuskan hak seseorang atas ruang pribadi.

Yang bisa dilakukan hari ini tidak memerlukan boikot media sosial secara total — itu tidak realistis dan tidak perlu. Di kos atau kontrakan, mengamati pola tontonan sendiri selama satu pekan cukup memberi data pribadi: berapa lama waktu yang dihabiskan mengikuti konflik rumah tangga orang yang sama sekali tidak dikenal secara langsung, dibanding waktu untuk hal lain. Di grup kelas atau organisasi, ketika topik ini muncul dalam obrolan santai, satu pertanyaan balik sederhana — "tahu ceritanya dari mana, potongan video atau konteks penuh?" — cukup untuk memperlambat penghakiman kolektif yang biasanya terjadi otomatis, tanpa perlu terdengar menggurui. Di organisasi kemahasiswaan yang mengelola akun media sosial, kebijakan sederhana bisa dipertimbangkan: tidak memproduksi konten yang mengomentari konflik rumah tangga pihak ketiga tanpa keterlibatan langsung, sekalipun berpotensi viral. Langkah-langkah ini kecil, tapi mengubah posisi dari penonton pasif menjadi partisipan yang sadar pada mekanisme yang sedang bekerja.

Yang penting bukan menemukan jawaban final tentang boleh-tidaknya menonton konflik rumah tangga orang lain, melainkan memahami bahwa setiap kali ada jeda sebelum ikut menilai, mesin yang menguntungkan dari eksploitasi derita pribadi seseorang sedang ditahan sejenak. Pertanyaan yang tersisa bukan tentang mereka yang sedang berselisih di layar, melainkan tentang penonton sendiri: kapan terakhir kali rasa penasaran berhenti sebelum berubah menjadi penghakiman?