“Kalau penjaga hukum sendiri bisa korup, siapa yang menjaga kita?

"Ketika Pengawas Butuh Diawasi"

Pekan ini, media dipenuhi kabar operasi tangkap tangan dan penyelidikan korupsi yang menyentuh lembaga perbankan daerah dan institusi kejaksaan. Yang membedakan pekan ini dari pekan-pekan sebelumnya bukan volumenya, melainkan arahnya: sorotan mulai mengarah ke dalam tubuh penegak hukum itu sendiri, lewat dugaan pencucian uang yang menyeret seorang mantan pejabat tinggi kejaksaan dan sebuah kematian yang tengah diusut ulang lewat proses ekshumasi. Fenomena ini memunculkan sebuah pertanyaan lama yang kembali relevan: siapa yang mengawasi para pengawas? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika sinis mahasiswa yang skeptis pada institusi — ia adalah persoalan struktural yang telah dibahas filsuf politik selama ribuan tahun, dan pekan ini menjadi studi kasus yang hidup untuk mendudukkannya kembali.

Lensa pertama datang dari teori kelembagaan (institutional theory). Sistem pengawasan seperti KPK dan kejaksaan dibangun di atas prinsip checks and balances — kekuasaan diawasi oleh kekuasaan lain. Implikasinya logis: tidak ada satu lembaga pun yang boleh dipercaya secara mutlak tanpa pengawasan eksternal. Tetapi celah lensa ini justru muncul dari logikanya sendiri: jika lembaga pengawas butuh diawasi, dan pengawas dari pengawas itu juga butuh diawasi, di mana proses ini berhenti? Ini yang dalam teori disebut infinite regress problem. Pertanyaan yang muncul: apakah pernah ada titik akhir yang benar-benar bebas dari kemungkinan penyalahgunaan, atau kepercayaan pada institusi manusia selalu bersifat sementara dan revisable?

Lensa kedua datang dari psikologi sosial, khususnya konsep moral licensing — kecenderungan seseorang yang telah lama dianggap berjasa atau berintegritas untuk secara tidak sadar merasa "berhak" mengambil sedikit pengecualian bagi dirinya sendiri. Semakin tinggi dan lama reputasi seseorang di sebuah institusi, semakin besar kemungkinan reputasi itu berubah fungsi dari alat kontrol menjadi perisai. Implikasinya: jabatan senior tidak otomatis berkorelasi dengan integritas yang lebih tinggi, kadang justru sebaliknya. Tetapi celahnya nyata: penjelasan ini bagus untuk kasus individual, namun kurang menjelaskan pola yang berulang di lintas individu dan lintas periode kepemimpinan. Kalau ini murni soal psikologi personal, kenapa polanya begitu konsisten dari waktu ke waktu, di institusi yang berbeda-beda?

Lensa ketiga datang dari ekonomi perilaku: model insentif rasional. Sebuah tindakan korup akan terjadi ketika nilai harapan (probabilitas tertangkap dikalikan hukuman) lebih kecil dari keuntungan yang didapat. Implikasinya, memperbaiki korupsi berarti memperbesar probabilitas tertangkap dan memperberat hukuman — bukan sekadar berharap orang menjadi lebih baik secara moral. Namun celah lensa ini juga cukup jelas: kalau insentif benar-benar menjelaskan semuanya, mengapa mayoritas pegawai negeri bergaji pas-pasan, dengan insentif korupsi yang secara matematis "masuk akal", tetap memilih jujur? Model rasional-murni ini tampaknya mengabaikan sesuatu yang tidak bisa direduksi jadi angka semata.

Lensa keempat datang dari kerangka teologis Islam tentang amanah dan istikhlaf (peran manusia sebagai pengelola titipan, bukan pemilik mutlak). Dalam pandangan ini, kekuasaan bukan hak milik melainkan titipan yang harus dipertanggungjawabkan — bukan hanya kepada atasan atau lembaga pengawas, tetapi kepada otoritas yang tidak bisa disuap atau ditipu. Sebuah hadits riwayat Muslim tentang sumpah setia para sahabat bahkan menyebut hukuman dunia sebagai penebus (kaffarah) atas pelanggaran — sebuah cara pandang yang membingkai proses hukum bukan semata aib sosial, melainkan jalan pembersihan yang lebih ringan daripada pertanggungjawaban di akhirat. Implikasinya: prinsip ini berpotensi menjawab infinite regress problem dari lensa pertama — ada satu titik pengawasan yang, secara definisi, tidak bisa disuap. Tetapi celahnya juga harus diakui jujur: kerangka ini hanya berfungsi jika benar-benar diinternalisasi, bukan sekadar identitas yang diucapkan. Sejarah mencatat cukup banyak kasus di mana pelaku korupsi juga tercatat taat menjalankan ritual keagamaan. Pertanyaan yang tersisa: apa yang membedakan keyakinan yang benar-benar terinternalisasi dari keyakinan yang hanya jadi label identitas?

Keempat lensa ini tidak saling meniadakan — mereka menyoroti sisi berbeda dari persoalan yang sama, dan masing-masing punya titik buta yang ditutupi lensa lain. Yang menarik, pekan ini justru menjadi contoh hidup mengapa keempatnya dibutuhkan sekaligus: sistem checks and balances yang bekerja (lensa satu) mengungkap dugaan pelanggaran seorang pejabat senior (lensa dua), dalam konteks insentif kekuasaan yang besar (lensa tiga), pada sosok yang — seperti kebanyakan pejabat di negeri ini — kemungkinan juga tercatat sebagai figur yang taat beragama secara formal (celah lensa empat).

Bagi mahasiswa, refleksi ini punya versi kecil yang jauh lebih dekat: organisasi kampus, kepanitiaan, kos bersama, kelompok magang. Beberapa langkah yang bisa dicoba pekan ini: di organisasi kampus (BEM, HMJ, UKM), ajukan laporan keuangan yang bisa diakses semua anggota, bukan hanya bendahara dan ketua — ini melatih prinsip checks and balances dalam skala kecil sebelum menuntutnya dari lembaga besar. Di tugas kelompok, catat kontribusi masing-masing anggota secara jujur sebelum nilai dibagi rata, alih-alih diam saat ada yang numpang nama. Di tempat magang atau kerja paruh waktu, ketika diminta melakukan "sedikit kecurangan kecil yang semua orang juga lakukan" — laporan pengeluaran yang digelembungkan, misalnya — perlakukan itu sebagai ujian yang sama persis dengan yang dihadapi pejabat besar, hanya beda skala. Kebiasaan menjaga amanah kecil hari ini adalah satu-satunya cara realistis membangun orang yang, kelak diberi amanah besar, tidak tergoda logika "sekali ini saja tidak apa-apa".

Yang penting bukan menemukan lensa mana yang paling benar, melainkan memahami bahwa lensa apa pun yang dipilih sebagai prioritas, ada lensa lain yang akan menutupi celahnya. Institusi butuh psikologi untuk memahami pelakunya, psikologi butuh ekonomi untuk memahami insentifnya, ekonomi butuh sesuatu di luar dirinya untuk menjelaskan mengapa sebagian orang tetap jujur walau insentifnya tidak mendukung. Pertanyaan tentang siapa yang mengawasi pengawas, pada akhirnya, mungkin tidak pernah benar-benar tuntas dijawab oleh satu kerangka saja.