“Kalau negara dan agama sama-sama bicara soal menjaga tubuh, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab saat sistem itu gagal?

"Siapa Menjaga Tubuh Kita Sebenarnya"

Pekan ini, dua isu kesehatan mengisi linimasa: keluhan panjang soal layanan BPJS dan kondisi tenaga kesehatan di satu sisi, dan kasus keracunan yang menyeret program makan bergizi gratis di sisi lain. Dua isu ini punya kesamaan yang jarang disadari: keduanya adalah momen ketika sistem yang seharusnya menjaga tubuh warga justru menjadi sumber kecemasan itu sendiri. Reaksi paling umum di lini masa adalah menyalahkan satu pihak — pemerintah dianggap lalai, penyedia jasa dianggap serakah, individu dianggap kurang waspada. Tapi menyalahkan satu pihak mungkin terlalu mudah untuk persoalan yang sebenarnya berlapis. Pertanyaan yang lebih menarik bukan "siapa yang salah", melainkan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab menjaga tubuh kita — negara, komunitas, atau diri sendiri — dan apa yang terjadi ketika ketiganya sama-sama merasa itu bukan tugas utamanya.

Lensa pertama, dari ekonomi kebijakan publik: jaminan kesehatan nasional dan program gizi gratis adalah bentuk intervensi negara mengatasi apa yang disebut ekonom sebagai kegagalan pasar — banyak orang tidak mampu membeli layanan kesehatan atau gizi layak tanpa subsidi. Implikasinya, negara mengambil peran penjamin kolektif. Tapi celah lensa ini nyata: semakin besar cakupan sebuah program, semakin sulit pengawasan detail di setiap titik pelaksanaannya, dari puskesmas terpencil sampai dapur penyedia gizi di satu kecamatan. Pertanyaannya: apakah skala besar itu sendiri yang membuat kegagalan kecil di satu titik nyaris tak terhindarkan?

Lensa kedua, dari sosiologi tanggung jawab kolektif: ketika sebuah program gagal di satu titik, reaksi publik sering menuntut pertanggungjawaban institusional semata, seolah warga hanya berperan sebagai penerima layanan pasif. Ruang tanggung jawab komunitas — tetangga yang saling mengawasi, orang tua yang aktif bertanya soal menu anak — mengecil karena "sudah ada sistem yang mengurus". Celahnya: tanggung jawab kolektif tanpa struktur jelas gampang menguap jadi tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Pertanyaannya: bisakah tanggung jawab komunitas hidup berdampingan dengan sistem besar, tanpa saling melempar tanggung jawab?

Lensa ketiga, dari teologi amanah: dalam kerangka Islam, tubuh bukan milik mutlak individu untuk diperlakukan semaunya, juga bukan semata tanggung jawab negara — ia amanah dari Allah yang dijaga oleh siapa pun yang diberi kewenangan atasnya, sekecil apa pun kewenangan itu. Prinsip mizan dan istikhlaf menyiratkan setiap pihak — negara, penyedia jasa, orang tua, individu — memegang sebagian amanah yang sama, bukan salah satunya memegang seluruhnya sementara yang lain lepas tangan. Implikasinya, pertanyaan "siapa yang bertanggung jawab" salah kerangka sejak awal; yang lebih tepat adalah bagian amanah mana yang sedang dipegang, dan apakah itu dijaga dengan baik. Celahnya: kerangka amanah bisa disalahgunakan untuk melonggarkan akuntabilitas institusional — cukup dengan berlindung di balik alasan "bagian yang dipegang toh sudah dijaga" — padahal kegagalan sistemik tetap butuh perbaikan struktural, bukan hanya kesalehan individual.

Lensa keempat, dari psikologi perilaku: manusia cenderung mengabaikan risiko kesehatan yang statistik dan jangka panjang (pola makan buruk yang perlahan), tapi bereaksi keras pada risiko yang konkret dan mendadak (kasus keracunan yang viral). Implikasinya, perhatian publik terhadap kesehatan sering reaktif, bukan preventif — ramai ketika ada kasus, sepi ketika tidak. Celahnya: kalau perhatian hanya muncul saat viral, perbaikan yang lahir pun cenderung kosmetik dan sesaat. Pertanyaannya: bagaimana caranya kepedulian terhadap kesehatan tetap hidup di luar musim viral?

Beberapa langkah bisa diambil tanpa menunggu jawaban final atas pertanyaan besar di atas. Di kos atau kontrakan, biasakan mengecek tanggal kedaluwarsa dan kebersihan bahan makanan bersama, bukan mengandalkan satu orang saja. Di organisasi kampus, kalau ada program kesehatan yang menyasar mahasiswa — subsidi vaksin, pemeriksaan gratis, dan semacamnya — jadikan momentum untuk aktif bertanya soal mekanisme pengawasannya, bukan sekadar memanfaatkan lalu diam. Di lab atau tempat magang yang berhubungan dengan kebijakan publik atau gizi masyarakat, jadikan isu pekan ini studi kasus nyata: bagaimana kebijakan berniat baik bisa gagal di titik pelaksanaan, dan di mana titik intervensi paling realistis untuk diperbaiki. Di kantin, sesederhana menegur sopan kalau melihat penyimpanan makanan yang tidak higienis, alih-alih diam karena merasa bukan urusan sendiri. Semua langkah ini kecil, tapi mengembalikan sebagian bobot tanggung jawab kepada individu dan komunitas, tanpa menghapus kebutuhan untuk terus menuntut perbaikan struktural itu sendiri.

Yang penting bukan menentukan siapa paling bersalah dalam rantai tanggung jawab menjaga tubuh warga. Yang lebih penting adalah menyadari bahwa setiap lensa — kebijakan, sosial, teologis, psikologis — menunjukkan bagian berbeda dari masalah yang sama, dan celah di satu lensa sering menjadi alasan melempar tanggung jawab ke lensa lain. Barangkali pertanyaan yang lebih produktif bukan siapa yang bertanggung jawab, melainkan bagian mana yang sedang diabaikan.