“Kalau kekuasaan itu amanah yang akan ditanya kelak, kenapa yang paling sering menyalahgunakannya justru yang sedang memegangnya?

"Paradoks Kekuasaan: Amanah yang Retak"

Pekan ini, ruang publik kembali dipenuhi kabar tentang pergantian pemimpin di berbagai lembaga — dari organisasi massa keagamaan terbesar di negeri ini sampai otoritas moneter negara — berdampingan dengan kabar penegakan hukum atas dugaan korupsi dan sebuah program bantuan pangan yang pelaksanaannya dipertanyakan. Pola ini bukan hal baru. Setiap kali kekuasaan berpindah tangan atau diuji, muncul pertanyaan yang sama: kenapa begitu banyak orang yang tampak biasa saja, begitu memegang kekuasaan, justru tergoda menyalahgunakannya? Pertanyaan ini terlalu sering dijawab dengan jawaban moralistik sederhana — "karena orangnya memang jahat" — padahal fenomena ini berulang lintas budaya, lintas zaman, lintas ideologi, sampai terasa seperti pola struktural, bukan sekadar cacat karakter segelintir orang.

Lensa pertama, dari ekonomi politik, menjelaskan ini lewat persoalan insentif dan informasi yang tidak simetris. Pejabat publik pada dasarnya adalah "agen" yang bekerja atas nama "prinsipal" — rakyat — tetapi rakyat jarang punya informasi penuh tentang apa yang sebenarnya dilakukan agennya. Ruang kosong informasi inilah yang menciptakan peluang penyimpangan, terlepas dari niat awal si agen. Implikasinya, memperbaiki kekuasaan berarti memperkecil ruang kosong itu lewat transparansi dan pengawasan, bukan sekadar berharap pada moralitas personal. Tapi celah lensa ini: kalau insentif dan informasi yang cacat menjelaskan semuanya, mengapa ada pejabat yang tetap jujur meski berada di sistem informasi yang sama-sama buruk? Insentif barangkali menjelaskan peluang, tapi tidak sepenuhnya menjelaskan siapa yang mengambilnya dan siapa yang menolak.

Lensa kedua, dari sosiologi kelembagaan, menggeser fokus dari individu ke pola institusi. Lembaga dengan mekanisme akuntabilitas yang lemah akan terus memproduksi penyalahgunaan kekuasaan, siapa pun yang duduk di dalamnya — karena pola itu sudah tertanam dalam struktur, bukan pada satu nama. Implikasinya, mengganti satu pemimpin dengan pemimpin baru yang "lebih bersih" tidak akan menyelesaikan masalah kalau struktur di sekelilingnya tidak diubah. Namun celah lensa ini juga nyata: penjelasan struktural yang terlalu kuat bisa berubah jadi alasan pembenaran — "salahkan sistemnya, bukan orangnya" — yang justru menghapus tanggung jawab personal. Kalau benar-benar murni struktural, mengapa hukum tetap menuntut pertanggungjawaban individu, bukan menuntut sistem sebagai terdakwa?

Lensa ketiga, dari kerangka teologis Islam, menawarkan jalan tengah lewat konsep amanah dan istikhlaf — kekuasaan sebagai titipan yang dipegang sementara sebagai wakil (khalifah), bukan kepemilikan mutlak. Kerangka ini menuntut dua hal sekaligus: sistem yang baik dan karakter yang bertanggung jawab, karena titipan mengandaikan ada yang menitipkan dan akan meminta pertanggungjawaban. Implikasinya, lensa ini menolak baik determinisme struktural murni maupun individualisme moralistik murni. Tapi celah lensa ini juga perlu diakui secara jujur: bahasa "amanah" bisa dipakai secara performatif oleh pemegang kekuasaan itu sendiri — diucapkan di podium, dipajang di baliho, tanpa mengubah perilaku sedikit pun. Pertanyaannya: apakah mengucapkan kata "amanah" benar-benar mengubah perilaku, atau justru menjadi kemasan bahasa yang membuat pelanggaran terasa lebih bisa dimaafkan?

Lensa keempat, dari psikologi kekuasaan, menunjukkan temuan yang mengganggu: penelitian tentang perilaku manusia berulang kali menunjukkan bahwa memegang kekuasaan dalam jangka waktu tertentu secara bertahap mengurangi kemampuan seseorang berempati dan memandang dari sudut pandang orang lain, sembari meningkatkan kecenderungan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Implikasinya, ini bukan sekadar "orang jahat mengejar kekuasaan", melainkan kekuasaan itu sendiri yang punya efek mengubah cara berpikir siapa pun yang memegangnya, termasuk orang yang di awal berniat baik. Celah dari lensa ini: kalau efeknya memang sekuat itu, apakah masih realistis berharap pada "pemimpin yang berkarakter baik" sebagai solusi, ataukah harapan itu sendiri yang perlu direvisi menjadi harapan pada sistem yang tidak bergantung pada karakter siapa pun untuk tetap adil?

Empat lensa ini tidak saling meniadakan — masing-masing menjelaskan sebagian dari fenomena yang sama dari sudut berbeda, dan masing-masing punya titik buta yang ditutupi lensa lainnya. Yang menarik untuk direnungkan mahasiswa hari ini bukan memilih satu lensa sebagai jawaban final, melainkan memahami bahwa pertanyaan tentang kekuasaan dan amanah tidak pernah selesai dijawab oleh satu disiplin ilmu saja.

Dari titik ini, ada beberapa hal yang bisa langsung dicoba di lingkup kampus. Organisasi mahasiswa — BEM, himpunan jurusan, UKM — pada dasarnya adalah laboratorium kekuasaan berskala kecil, lengkap dengan anggaran, jabatan, dan godaan yang sama meski dalam skala yang jauh lebih kecil. Mendorong laporan keuangan organisasi kampus dipublikasikan secara rutin ke seluruh anggota, bukan hanya ke pengurus inti, adalah latihan konkret menerapkan lensa transparansi dari lensa pertama. Membentuk kebiasaan rotasi pemegang kas atau audit silang antar-divisi setiap semester adalah latihan menerapkan lensa struktural dari lensa kedua — memperbaiki sistem, bukan hanya berharap pengurus baru "lebih jujur". Dan bagi siapa pun yang kelak dipercaya memegang jabatan sekecil apa pun di organisasi kampus, mencatat setiap pengeluaran di hari yang sama sebelum lupa adalah latihan kecil menjaga amanah yang efeknya baru akan terasa relevan bertahun-tahun kemudian, ketika amanah yang dipegang jauh lebih besar. Kebiasaan sekecil ini sering dianggap remeh justru karena skalanya kecil, padahal pola yang terbentuk dari kebiasaan skala kecil itulah yang akan terbawa ke skala yang jauh lebih besar — sebagaimana lensa kedua tadi menunjukkan bahwa institusi, bukan hanya individu, yang membentuk pola berulang.

Pada akhirnya, mungkin bukan pertanyaan "lensa mana yang paling benar" yang perlu dijawab hari ini. Pertanyaan yang lebih jujur untuk direnungkan adalah: dari keempat sudut pandang itu, sistem seperti apa dan kebiasaan pribadi seperti apa yang paling mungkin membuat amanah tetap utuh, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengawasi?