“Kalau pendidikan itu hak semua orang, kenapa yang mengajarkannya masih menunggu haknya sendiri?

"Ilmu yang Masih Menunggu Adil"

Pekan ini linimasa pendidikan dipenuhi tiga kabar yang, sekilas, tampak tidak berkaitan: gelombang mahasiswa baru memasuki masa orientasi kampus, program sekolah bagi keluarga kurang mampu kembali jadi perbincangan, dan proses pengangkatan status kepegawaian bagi guru-guru honorer tengah berjalan. Ketiganya bertemu pada satu simpul yang sama — pendidikan sebagai barang yang aksesnya masih diperjuangkan, baik oleh yang menerimanya maupun yang memberikannya. Ironi yang mengganjal: masyarakat umumnya sepakat bahwa pendidikan adalah hak, bahkan kewajiban kolektif untuk dipenuhi bersama. Namun kesepakatan normatif itu jarang berbanding lurus dengan realitas anggaran, kebijakan rekrutmen, dan struktur ekonomi yang menentukan siapa benar-benar mendapatkan akses, dan siapa yang harus menunggu — kadang bertahun-tahun. Guru honorer yang menunggu status adalah cermin paling telanjang dari jarak antara idealisme dan implementasi ini.

Lensa pertama datang dari ekonomi ketenagakerjaan. Status PPPK yang diperjuangkan sebagian guru honorer adalah soal insentif: tanpa kepastian penghasilan, profesi mengajar terus kalah bersaing merebut talenta terbaik. Implikasinya, kualitas pengajaran jangka panjang ikut dipertaruhkan. Namun celah lensa ini nyata: mereduksi profesi mengajar semata sebagai insentif finansial mengabaikan dimensi panggilan yang justru membuat banyak guru honorer bertahan bertahun-tahun tanpa kepastian — dimensi yang disinggung pula dalam hadits riwayat Abu Darda' tentang penuntut ilmu yang dimudahkan jalannya menuju surga (Riyad as-Salihin 1388), sebuah insentif yang jelas melampaui kalkulasi ekonomi semata. Kalau insentif finansial adalah satu-satunya penjelasan, mengapa begitu banyak dari mereka tetap mengajar meski gajinya jauh dari layak?

Lensa kedua datang dari sosiologi mobilitas sosial. Program seperti Sekolah Rakyat, dibaca lewat kerangka ini, adalah mekanisme yang secara historis mengangkat kelompok termiskin ke tangga ekonomi yang lebih tinggi dalam satu generasi. Implikasinya, program semacam ini pantas dibaca sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar bantuan sosial sesaat. Celah lensa ini: mobilitas sosial lewat pendidikan hanya berjalan kalau kualitas pengajarannya setara sekolah lain; program berbasis segregasi ekonomi berisiko menciptakan gelembung sosial baru. Pertanyaannya: apakah ini benar-benar mengangkat mobilitas, atau menciptakan kategori "sekolah untuk yang miskin" yang justru melanggengkan jarak sosial?

Lensa ketiga datang dari kebijakan publik dan desain kelembagaan. Ketimpangan status antara guru honorer dan aparatur sipil adalah soal desain birokrasi: sistem rekrutmen yang tidak pernah sepenuhnya menyerap kebutuhan tenaga pengajar, sehingga status honorer bertahan bertahun-tahun melampaui fungsi aslinya sebagai solusi sementara. Implikasinya, proses pengangkatan PPPK pekan ini adalah koreksi struktural, bukan sekadar kebijakan musiman. Celah lensa ini: koreksi yang datang terlambat berpotensi menciptakan ketidakadilan baru — siapa yang terserap, siapa yang tidak. Pertanyaannya: apakah proses ini benar-benar mengoreksi struktur, atau sekadar memindahkan barisan antrean?

Lensa keempat datang dari etika Islam, khususnya konsep amanah dan istikhlaf. Ilmu, dalam kerangka ini, bukan komoditas yang diperebutkan, melainkan titipan yang harus disebarkan seluas mungkin — sebagaimana QS. Al-Alaq: 5 menyebut Allah mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya, tanpa syarat sosial atau ekonomi. Implikasinya, setiap penghalang akses ilmu punya dimensi etis yang melampaui sekadar kebijakan teknis. Celah lensa ini: prinsip amanah indah secara normatif, tetapi tidak otomatis menjawab bagaimana anggaran negara yang terbatas semestinya dibagi di antara prioritas yang sama-sama mendesak. Pertanyaan yang tersisa: kalau ilmu memang amanah bersama, siapa yang menanggung ongkosnya — negara, komunitas, atau individu?

Dari posisi mahasiswa, ketimpangan struktural semacam ini memang tidak bisa diselesaikan sendirian, tetapi ada beberapa langkah kecil yang tetap bermakna. Organisasi kemahasiswaan dapat memetakan berapa banyak tenaga pendidik honorer di lingkungan kampus atau sekolah mitra magang, lalu mendorong transparansi soal status mereka lewat forum diskusi terbuka, bukan sekadar unggahan simpatik di media sosial. Kelompok belajar atau himpunan jurusan bisa menginisiasi program bimbingan belajar gratis untuk siswa dari program seperti Sekolah Rakyat di sekitar kampus, sebagai bentuk kontribusi konkret alih-alih hanya berkomentar dari jauh. Penerima beasiswa dapat mendokumentasikan dan membagikan proses aplikasinya secara terbuka kepada adik kelas atau siswa SMA di lingkungan asal, mengurangi asimetri informasi yang sering jadi penghalang akses. Di tingkat yang lebih pribadi, evaluasi berkala terhadap alasan menempuh pendidikan tinggi — sekadar mengejar status, atau benar-benar mengejar ilmu yang bermanfaat — bisa dilakukan lewat catatan reflektif sederhana setiap akhir semester, pengingat bahwa akses yang sudah didapat adalah privilese yang tidak semua orang miliki.

Yang mengganjal dari seluruh perdebatan ini bukan kekurangan solusi teknis — anggaran bisa dialokasikan ulang, sistem rekrutmen bisa direformasi, beasiswa bisa diperluas. Yang lebih sulit dijawab adalah pertanyaan tentang prioritas: pihak mana yang bersedia benar-benar menanggung ongkos keadilan pendidikan, dan sejauh mana kesediaan itu bertahan ketika ongkosnya mulai terasa di anggaran sendiri, bukan sekadar di linimasa media sosial. Pertanyaan itu tetap terbuka, dan mungkin memang harus tetap terbuka — sebab jawaban yang terlalu cepat biasanya berhenti pada slogan, bukan pada perubahan yang bertahan.