“Kalau garis kemiskinan cuma angka statistik, siapa yang berhak bilang kita ini cukup atau tidak?

"Desil Sembilan dan Definisi Miskin"

Pekan ini media sosial ramai oleh satu keluhan yang terdengar sepele tapi sebenarnya dalam: seseorang menulis bahwa ia masuk kategori "desil sepuluh" dalam Sensus Ekonomi 2026 — kelompok rumah tangga paling mampu — hanya karena gaji orang tuanya sekitar Rp 11 juta sebulan, padahal tanggungan keluarganya banyak dan uang itu habis sebelum akhir bulan. Di saat yang sama, muncul imbauan agar kelompok desil sembilan dan sepuluh tidak lagi membeli BBM bersubsidi, serta pembelaan atas pernyataan bahwa masyarakat bisa menambah penghasilan dengan mengupas bawang seharga Rp 700 ribu per kilogram. Ketiganya menyingkap satu pertanyaan yang jarang dibahas serius di ruang kuliah: siapa sebenarnya yang berhak mendefinisikan cukup, miskin, dan kaya — dan berdasarkan apa?

Lensa pertama datang dari ekonomi kebijakan publik. Klasifikasi desil ada supaya bantuan dan subsidi tersalur lebih presisi ke yang paling membutuhkan — secara teknis, ini logis dan perlu. Implikasinya, negara punya alat ukur objektif untuk mengalokasikan anggaran terbatas. Tapi celahnya: angka rata-rata pendapatan rumah tangga tidak menangkap jumlah tanggungan, biaya hidup lokal, atau utang yang sedang dicicil. Pertanyaannya, kalau alat ukurnya presisi secara statistik tapi terasa tidak adil secara personal, siapa yang harus mengalah — datanya atau perasaan warganya?

Lensa kedua datang dari sosiologi simbol. Kendaraan mewah yang mengantar sejumlah wakil rakyat ke forum RAPBN menjadi simbol kelas yang dibaca publik jauh lebih cepat daripada isi pidatonya sendiri. Implikasinya, legitimasi kebijakan penghematan runtuh bukan karena isinya salah, tapi karena pembawa pesannya tidak menunjukkan hidup yang sama beratnya. Celahnya: simbol bisa menipu — belum tentu setiap pemilik kendaraan mewah tidak membayar pajak atau tidak berkontribusi ke publik. Tapi kalau begitu, kenapa persepsi publik tetap keras menghakimi simbol, bukan substansi?

Lensa ketiga datang dari psikologi sosial. Fenomena kekayaan itu relatif — merasa cukup atau kurang sering ditentukan oleh siapa yang kita jadikan pembanding, bukan oleh angka absolut. Obrolan santai soal harga satu keping kripto yang melampaui kekayaan kebanyakan orang memperkuat rasa "ketinggalan" ini, memicu keinginan mencari jalan pintas finansial. Implikasinya, kecemasan ekonomi tidak selalu proporsional dengan kondisi riil. Celahnya: kalau kecemasan itu murni psikologis, apakah solusinya cukup soal "atur mindset," atau tetap ada struktur ekonomi nyata yang memang timpang dan perlu dibenahi?

Lensa keempat datang dari etika Islam soal validitas motif di balik kepemilikan harta. QS. Al-Balad: 6 menyoroti manusia yang berkata "aku telah menghabiskan harta yang banyak" — kebanggaan yang diletakkan pada jumlah yang dibelanjakan, bukan pada cara memperolehnya atau dampaknya bagi orang lain. Implikasinya, ukuran "pantas disebut miskin atau kaya" dalam pandangan ini bukan sekadar angka, melainkan sikap hati terhadap harta itu sendiri — dibanggakan atau disyukuri, jadi alat pamer atau alat menolong. Celahnya: sikap hati sulit diukur lewat kebijakan publik — negara tidak bisa membuat regulasi berdasarkan niat. Pertanyaannya, kalau ukuran paling adil justru paling sulit diukur secara administratif, di titik mana masyarakat modern berhenti mengejar presisi angka dan mulai membangun budaya jujur soal harta?

Empat lensa ini tidak saling meniadakan; mereka menunjukkan bahwa "siapa yang miskin" adalah pertanyaan yang jawabannya berubah tergantung siapa yang bertanya dan untuk tujuan apa.

Yang bisa dilakukan mahasiswa hari ini bukan menunggu kebijakan berubah. Di kos, coba hitung ulang pengeluaran bulanan sendiri secara jujur — sering kali "merasa kurang" dan "benar-benar kurang" adalah dua hal berbeda yang tercampur. Di kelas atau kelompok diskusi, kalau ada tugas atau riset yang menyinggung data kemiskinan, biasakan bertanya siapa yang mengumpulkan data itu dan metodologinya seperti apa, bukan langsung menerima angka mentah. Di kantin atau organisasi kampus, perhatikan kebiasaan flexing kecil-kecilan di lingkar pertemanan sendiri — traktir teman bukan karena ingin membantu tapi karena ingin terlihat mampu itu pola yang sama dengan yang dikritik dari pejabat, hanya skalanya beda. Di magang atau kerja paruh waktu, kalau ada kesempatan negosiasi upah, ingat bahwa menyuarakan angka yang wajar bukan tanda tidak bersyukur — itu bagian dari menegakkan mizan dari posisi sendiri.

Yang penting bukan menemukan definisi final tentang siapa yang miskin dan siapa yang kaya, melainkan menyadari bahwa setiap definisi membawa kepentingan yang menyertainya — kepentingan kebijakan, kepentingan citra, atau kepentingan menjaga rasa aman sendiri. Mungkin pertanyaan yang lebih berguna bukan soal "termasuk desil berapa," tapi soal bagaimana memperlakukan yang berada di bawah dan yang berada di atas secara sama-sama adil.