“Kalau kita sudah 81 tahun merdeka, kenapa masih ada yang merasa terjajah oleh bangsa sendiri?

"Merdeka yang Belum Selesai Diperjuangkan"

Pekan lalu, di tengah gegap gempita peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekelompok mahasiswa justru turun ke jalan. Aksi itu berlangsung ramai, sempat memicu perdebatan di lini masa, sebelum akhirnya bubar dengan tertib tanpa insiden. Terlepas dari tuntutan spesifik yang mereka bawa, ada satu pertanyaan yang mengambang di baliknya, dan pertanyaan itu layak dibahas terlepas dari posisi politik siapa pun: kalau kemerdekaan formal sudah didapat delapan dekade lebih lalu, kenapa kata "dijajah" masih terasa relevan untuk dipakai hari ini — bahkan oleh generasi yang lahir jauh setelah penjajahan berakhir?

Empat lensa berikut mencoba membedah pertanyaan itu dari sudut yang berbeda-beda, bukan untuk mencari satu jawaban final, melainkan untuk memetakan seberapa rumit kata "merdeka" itu sebenarnya.

Lensa pertama, dari sejarah dan hukum tata negara: kemerdekaan yang diproklamasikan 1945 adalah peristiwa hukum yang selesai — kedaulatan berpindah dari kolonial ke bangsa sendiri, dan itu sudah tuntas secara formal. Implikasinya, secara teknis, kata "belum merdeka" tidak akurat digunakan untuk negara yang sudah berdaulat. Tapi celah lensa ini jelas: kedaulatan formal tidak otomatis berarti keadilan struktural sudah tercapai — korupsi, kesenjangan, dan ketimpangan akses tetap bisa hidup subur di bawah bendera yang sudah merdeka. Pertanyaannya: apakah "merdeka" itu status hukum yang sekali selesai, atau proyek yang terus perlu diperjuangkan ulang setiap generasi?

Lensa kedua, dari ekonomi: penjajahan klasik ditandai oleh ekstraksi sumber daya dari yang lemah ke yang kuat. Sebagian orang melihat pola serupa hari ini dalam jerat pinjaman daring ilegal yang menyasar kelompok rentan, atau dalam ketimpangan yang membuat sebagian kecil menguasai sumber daya jauh lebih besar dari yang lain. Implikasinya, metafora "dijajah" dipakai untuk menggambarkan ekstraksi yang tidak lagi datang dari bangsa asing, melainkan dari sesama warga sendiri. Celahnya: menyamakan pinjaman daring atau korupsi dengan kolonialisme berisiko mengencerkan makna penjajahan yang sesungguhnya jauh lebih brutal dan sistematis. Pertanyaannya: kapan metafora "penjajahan" membantu kita melihat pola ketidakadilan, dan kapan ia justru jadi inflasi retorika yang meremehkan sejarah kolonial itu sendiri?

Lensa ketiga, dari psikologi sosial: sebagian generasi muda hari ini merdeka secara politik, tetapi terikat ketat pada validasi algoritma dan pandangan orang lain di media sosial — termasuk kecenderungan membandingkan hidup sendiri dengan citra sempurna yang ditampilkan orang lain, sesuatu yang ramai jadi bahan pembicaraan pekan ini lewat kabar rumah tangga publik yang retak di balik layar yang tampak mulus. Implikasinya, penjajahan hari ini mungkin lebih banyak terjadi di dalam kepala — pada kebutuhan terus-menerus untuk diakui — daripada di batas negara. Celahnya: framing ini bisa disalahgunakan untuk mengalihkan kritik struktural yang sah menjadi sekadar "masalah mindset pribadi", padahal keduanya bisa sama-sama nyata dan perlu ditangani berbarengan. Pertanyaannya: bisakah kemerdekaan batin menggantikan keadilan yang sifatnya struktural, atau keduanya harus dikejar bersamaan?

Lensa keempat, dari teologi: dalam Thalathat al-Usul, kalimat la ilaha illallah dijelaskan sebagai peniadaan segala sesembahan selain Allah, sekaligus penetapan ibadah hanya untuk-Nya semata. Dibaca sebagai lensa kemerdekaan, tauhid adalah bentuk kemerdekaan paling mendasar: bebas dari penghambaan kepada berhala, penguasa yang zalim, atau bahkan kepada pengakuan manusia atas diri sendiri. Implikasinya, kemerdekaan politik dan psikologis di atas sesungguhnya berakar pada satu pertanyaan yang lebih dalam: kepada siapa sebenarnya kita menghambakan diri hari ini? Celahnya: lensa teologis ini bisa disalahgunakan sebagai pelarian spiritual — seolah cukup "fokus ke Allah" tanpa perlu peduli pada ketidakadilan struktural, padahal sejarah kenabian justru penuh dengan perlawanan terhadap tirani (kisah Fir'aun adalah contoh paling jelas). Pertanyaannya: kalau tauhid adalah kemerdekaan yang paling dalam, apakah itu membebaskan seseorang dari tanggung jawab memperjuangkan keadilan di dunia, atau justru mewajibkannya?

Empat lensa ini tidak saling meniadakan. Yang satu bicara status hukum, yang kedua bicara distribusi sumber daya, yang ketiga bicara ruang batin, yang keempat bicara kepada siapa hati sebenarnya tunduk. Barangkali kemerdekaan yang utuh justru butuh keempatnya sekaligus diperiksa, bukan dipilih salah satu sebagai jawaban tunggal.

Dari perdebatan ini, ada beberapa langkah kecil yang bisa dicoba di keseharian kampus pekan ini. Di kos atau kontrakan, coba audit satu langganan atau pinjaman kecil yang selama ini dianggap sepele — cek betul-betul apakah bunganya wajar atau justru mencekik pelan-pelan. Di kelas atau forum diskusi jurusan, coba angkat pertanyaan "merdeka itu status atau proses?" sebagai bahan diskusi ringan, bukan debat sengit. Di media sosial pribadi, coba satu hari tanpa membandingkan pencapaian sendiri dengan unggahan orang lain, lalu perhatikan apakah suasana hati berubah. Di organisasi kampus, coba evaluasi apakah kegiatan yang dijalankan selama ini benar-benar menjawab persoalan konkret di sekitar, atau sekadar seremoni tahunan yang diulang tanpa refleksi baru.

Delapan puluh satu tahun setelah proklamasi, pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan "merdeka" ternyata belum selesai dijawab — dan mungkin memang tidak pernah dirancang untuk selesai sekali untuk selamanya. Yang penting bukan menemukan jawaban final, melainkan menyadari bahwa lensa apa pun yang dipilih sebagai yang paling benar, akan selalu ada lensa lain yang menunjukkan sisi yang belum terlihat.