"Kuliah, Investasi, atau Judi Keluarga?"
Pekan ini, sejumlah mahasiswa mengaku gagal melakukan daftar ulang karena tidak sanggup melunasi uang kuliah tunggal. Di kampus lain, mahasiswa sempat turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Dua peristiwa yang tampak tidak berhubungan ini sebenarnya berakar dari pertanyaan yang sama: kalau kuliah selalu digembar-gemborkan sebagai investasi masa depan, kenapa bagi banyak keluarga rasanya lebih mirip taruhan finansial yang hasilnya tidak pasti? Uang kuliah dibayar di muka, bertahun-tahun sebelum ijazah membuktikan nilainya. Kalau di tengah jalan biaya itu tak lagi sanggup ditanggung, yang dipertaruhkan bukan cuma satu semester, tapi masa depan yang sudah dijanjikan sejak pendaftaran pertama.
Lensa pertama datang dari ekonomi pendidikan. Logika "investasi human capital" mengasumsikan setiap orang bisa menanggung biaya di muka demi imbal hasil nanti. Implikasinya, siapa yang punya modal lebih besar otomatis punya akses lebih besar pada imbal hasil itu. Tapi celah lensa ini jelas: modal awal tidak pernah terdistribusi rata sejak lahir. Keluarga yang lebih mapan akan makin diuntungkan lewat pendidikan, sementara keluarga pas-pasan mempertaruhkan seluruh tabungan untuk peluang yang belum tentu berbuah. Pertanyaannya: kalau logikanya investasi, kenapa risikonya tidak pernah dibagi rata antara yang menyediakan modal dan yang menjual jasa pendidikannya?
Lensa kedua datang dari sosiologi pendidikan. Kampus sering diklaim sebagai mesin mobilitas sosial — tempat siapa pun bisa naik kelas lewat ijazah. Implikasinya, siapa yang bertahan sampai lulus dianggap "pantas" naik kelas sosial. Tapi celahnya, mekanisme seleksi di tengah jalan — uang kuliah tunggal, biaya hidup, tekanan kerja sambilan — justru menyaring berdasarkan siapa yang punya bantalan ekonomi, bukan semata siapa yang paling gigih belajar. Kampus, alih-alih menyamakan peluang, kadang justru mereproduksi jarak yang sudah ada sejak awal. Mobilitas sosial macam apa sebenarnya yang sedang ditawarkan, kalau yang bertahan paling lama adalah yang paling mampu membayar?
Lensa ketiga datang dari psikologi. Ada pertanyaan jujur yang muncul di kalangan mahasiswa sendiri belakangan ini: di semester keberapa kuliah benar-benar terasa dicintai, bukan sekadar ditanggung? Implikasinya, banyak yang menganggap ini soal motivasi pribadi yang lemah. Tapi celahnya, sulit mencintai proses belajar ketika separuh energi terpakai menghitung sisa uang bulanan atau mencemaskan uang kuliah semester depan. Keterasingan dari proses belajar tidak selalu soal malas — kadang ia gejala dari beban yang dipikul diam-diam, sendirian. Yang perlu diperbaiki barangkali bukan motivasi mahasiswa, melainkan beban yang membuat motivasi itu sulit tumbuh.
Lensa keempat datang dari cara pandang keilmuan Islam klasik. Dalam kitab Adab al-'Alim wa al-Muta'allim — الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه / الثاني disebutkan bahwa para pemegang ilmu berkedudukan sebagai pewaris para nabi — kedudukan yang bersumber dari amanah ilmu, bukan dari transaksi jasa pendidikan semata. Implikasinya, ilmu semestinya diperlakukan sebagai sesuatu yang mengalir, bukan komoditas yang dipagari harga setinggi mungkin. Tapi celahnya, sistem pendidikan modern memang membutuhkan biaya operasional nyata — gedung, gaji pengajar, listrik laboratorium tidak pernah gratis. Pertanyaannya barangkali bukan apakah kuliah boleh berbayar, melainkan siapa yang semestinya menanggung selisih ketika harga itu melampaui kemampuan sebagian orang untuk membayarnya.
Solusi tidak melulu menunggu kebijakan besar berubah. Di tingkat kampus, unit kegiatan mahasiswa atau himpunan jurusan bisa memetakan berapa banyak anggota yang berisiko putus kuliah karena uang kuliah tunggal, lalu membuka jalur urun dana internal — sekecil apa pun — sebelum kasusnya menjadi krisis mendadak di akhir semester. Di tingkat pertemanan, kebiasaan berbagi info beasiswa atau keringanan UKT yang sering tersembunyi di birokrasi kampus bisa menyelamatkan satu-dua teman yang terlalu segan bertanya duluan. Bagi yang aktif di organisasi kemahasiswaan atau lembaga pengabdian kampus, momentum itu bisa dipakai memetakan langsung kondisi pendidikan di lapangan, bukan sekadar program selesai lalu laporan ditutup. Dan energi dari aksi menyuarakan keresahan, seperti yang terjadi pekan ini, paling tahan lama ketika disalurkan juga ke advokasi yang lebih teknis — audiensi ke bagian kemahasiswaan, pemetaan data penerima keringanan — bukan berhenti sehari setelah turun ke jalan.
Yang penting bukan menemukan satu jawaban final soal siapa yang salah dalam sistem pembiayaan kuliah hari ini. Yang lebih penting adalah menyadari bahwa keempat lensa di atas — ekonomi, sosial, psikologis, maupun etis — menyingkap satu sisi yang sama: pendidikan tinggi sedang menanggung beban yang lebih besar dari kapasitasnya sekadar sebagai "investasi". Bagaimana beban itu dibagi kembali, masih menjadi pertanyaan terbuka yang layak terus didiskusikan.
Pertanyaan
- Q · 01
Bukannya ini masalah sistem pembiayaan negara, bukan urusan personal mahasiswa atau kampus?
ABetul, akar masalahnya memang di kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi secara nasional — itu valid dan tidak bisa diselesaikan lewat urun dana kampus semata. Tapi menunggu sistem berubah total sebelum bertindak berarti membiarkan mahasiswa yang terancam putus kuliah hari ini tanpa bantuan apa pun. Solusi tingkat kampus bukan pengganti advokasi kebijakan, melainkan jaring pengaman sementara sambil advokasi itu berjalan paralel.
- Q · 02
Kenapa harus dibawa-bawa ke agama? Ini kan murni masalah ekonomi dan kebijakan publik.
AKarena cara memandang ilmu — sebagai amanah atau sebagai komoditas — sebenarnya memengaruhi kebijakan apa yang dianggap wajar. Lensa etis di atas bukan mengklaim agama punya solusi teknis pembiayaan, melainkan menawarkan cara menilai: ilmu yang diperlakukan semata sebagai barang dagangan akan selalu menyisihkan yang tidak mampu membayar penuh. Itu titik masuk yang berguna, bukan pengganti kebijakan fiskal.
- Q · 03
Aksi turun ke jalan itu efektif, nggak, sih, atau cuma pelampiasan emosi doang?
ADua-duanya bisa benar sekaligus. Aksi bisa menjadi pelampiasan sekaligus efektif, tergantung apa yang terjadi setelahnya. Kalau energinya berhenti di hari itu saja, dampaknya cenderung sesaat. Tapi kalau disambung dengan advokasi teknis — audiensi, data, proposal kebijakan — aksi menjadi titik awal yang sah, bukan akhir dari perjuangan.
- Q · 04
Saya bukan dari keluarga yang kesulitan biaya, kenapa harus ikut memikirkan UKT teman lain?
ATidak ada kewajiban personal untuk itu, tapi ada alasan praktis: kampus yang kehilangan mahasiswanya karena UKT kehilangan juga keberagaman perspektif yang membuat diskusi kelas lebih kaya. Solidaritas semacam ini murah ongkosnya — berbagi info beasiswa atau sekadar tidak menghakimi teman yang kerja sambilan — tapi dampaknya nyata bagi yang menerimanya.
- Q · 05
Kalau ujung-ujungnya kuliah tetap mahal, apa gunanya semua diskusi analitis begini?
ADiskusi analitis memang tidak langsung menurunkan uang kuliah. Tapi diskusi yang jernih membantu membedakan mana keluhan yang sekadar emosi sesaat dan mana yang bisa diterjemahkan menjadi tuntutan kebijakan yang konkret dan bisa diperjuangkan. Tanpa kejernihan itu, energi keresahan mahasiswa mudah menguap tanpa membekas apa-apa.
