“Kalau keadilan dalam jual-beli sudah diatur sedetail itu, kenapa kita masih gampang kena FOMO dan tertipu?

"Mizan yang Hilang di Pasar Modern"

Pekan ini linimasa dipenuhi dua jenis obrolan yang sekilas tidak berhubungan: soal harga emas dan bahan pangan yang terus naik, dan soal warganet yang saling mengingatkan agar tidak FOMO ikut saham, sembari keluhan penipuan online terus bermunculan — dari jual-beli fiktif sampai penyalahgunaan nama aplikasi digital populer untuk memancing korban. Dua obrolan ini punya benang yang sama: ketidakpastian tentang apa yang adil dalam sebuah transaksi. Empat belas abad lalu, ada aturan yang sangat spesifik soal ini — larangan menukar emas dengan emas kecuali beratnya sama persis, tunai, tanpa selisih. Aturan setua itu, dibaca ulang hari ini, ternyata sedang menjawab persoalan yang sama yang bikin banyak orang rugi pekan ini: informasi yang tidak setara, dan tekanan untuk buru-buru memutuskan.

Lensa pertama datang dari ekonomi perilaku. Aturan "harus sama berat, harus tunai" dalam pertukaran emas (Sahih Muslim 1584a) sebenarnya adalah mekanisme untuk menghilangkan asimetri informasi dan risiko tersembunyi — dua hal yang oleh ekonom modern disebut penyebab utama eksploitasi dalam transaksi. Implikasinya, jual-beli paling rawan curang bukan yang paling rumit, melainkan yang paling tidak transparan. Tapi celah lensa ini: syarat tunai terdengar sulit diterapkan pada ekonomi modern yang berjalan di atas kredit dan pasar berjangka. Pertanyaannya, bisakah prinsip transparansi itu diterjemahkan ke sistem yang memang butuh waktu tunda?

Lensa kedua datang dari sosiologi kepercayaan. Ketika sebuah organisasi mengalami pemblokiran rekening di tengah rencana aksi publik, atau ketika program pangan pemerintah disorot karena kekhawatiran keamanan pangan, yang diuji bukan cuma integritas satu pihak, melainkan kepercayaan kolektif pada sistem yang mengelola sumber daya bersama. Larangan riba al-fadl, pada level individu, adalah tuntutan transparansi total dalam satu transaksi; implikasinya, mekanisme serupa seharusnya berlaku pada skala institusi. Tapi celahnya: transparansi individu jauh lebih mudah diverifikasi ketimbang akuntabilitas institusi yang besar dan berlapis. Pertanyaannya, sejauh mana etika transaksi pribadi bisa jadi cetak biru untuk akuntabilitas skala besar?

Lensa ketiga datang dari psikologi kelangkaan. Ketika harga naik dan rasa aman finansial menipis, kapasitas berpikir jangka panjang justru menyempit — orang menjadi lebih rentan pada tawaran yang menjanjikan solusi instan. Pola ini bukan hal baru: di Khaibar, satu uqiyah emas yang ditukar dua atau tiga dinar sempat terlihat seperti keberuntungan, sebelum Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa pertukaran seperti itu harus setara timbangannya (Sahih Muslim 1591d) — tawaran yang tampak menguntungkan tidak otomatis berarti adil. Ini menjelaskan kenapa penipuan online marak justru di saat harga sedang tertekan, bukan kebetulan. Implikasinya, kerentanan terhadap penipuan bukan soal kurang cerdas, melainkan soal tekanan yang membuat jalan pintas terasa masuk akal. Tapi celahnya: menyuruh orang "lebih sabar" bisa terdengar tidak peka terhadap tekanan ekonomi yang nyata. Pertanyaannya, bagaimana menyeimbangkan empati terhadap kebutuhan riil dengan kewaspadaan terhadap jalan pintas yang eksploitatif?

Lensa keempat datang dari maqashid asy-syari'ah. Larangan riba al-fadl tidak berdiri sendiri; ia berpasangan dengan kewajiban zakat — termasuk zakat emas dan zakat hasil bumi yang diatur rinci dalam kitab fiqih klasik seperti Fath al-Qarib. Implikasinya, Islam tidak hanya melarang kecurangan pada level mikro, tapi mewajibkan redistribusi pada level struktural. Tapi celahnya: kewajiban zakat sudah ada berabad-abad, dan kesenjangan ekonomi tetap jadi persoalan — menunjukkan aturan saja tidak cukup tanpa kelembagaan yang menegakkannya. Pertanyaannya, apa yang berubah kalau zakat diperlakukan seserius mekanisme pasar dalam perbincangan kebijakan?

Dari empat lensa ini, ada langkah yang bisa dicoba pekan ini. Di kos atau kontrakan, sebelum ikut patungan investasi atau arisan online bersama teman satu kos, coba terapkan aturan sederhana: minta waktu semalam sebelum memutuskan, dan cek dulu siapa yang mengelola dananya. Di kelas atau forum diskusi jurusan, aturan riba al-fadl bisa jadi studi kasus untuk membedah produk fintech atau skema investasi yang sedang tren — apakah strukturnya transparan atau mengandalkan ketidaktahuan peserta. Di kantin dekat kampus, tawar-menawar sehari-hari adalah laboratorium kecil untuk mempraktikkan kejujuran transaksi yang dibahas di lensa pertama. Di tempat magang atau organisasi kampus yang mengelola kas bersama, momentum ini bisa dipakai untuk mengecek ulang transparansi laporan keuangan — bukan karena curiga, tapi karena kebiasaan akuntabel dimulai dari hal kecil. Dan bagi yang menyimpan uang saku dalam bentuk emas, mengecek apakah sudah waktunya berzakat bisa jadi latihan konkret menghidupkan lensa keempat, bukan sekadar wacana.

Yang menarik dari empat lensa ini bukan bahwa satu di antaranya paling benar, melainkan bahwa keempatnya menunjuk ke arah yang sama dari sudut berbeda: transaksi yang adil membutuhkan transparansi, dan kelangkaan membuat transparansi itu paling mudah dikorbankan. Aturan setua empat belas abad tentang emas ternyata masih relevan bukan karena emasnya, melainkan karena manusia yang bertransaksi belum banyak berubah — masih sama-sama rentan pada jalan pintas ketika harga sedang tidak bersahabat.