“Kalau bukti belum lengkap, kenapa media sosial sudah menjatuhkan vonis?

"Empat Lensa Membaca Bukti dan Keadilan"

Pekan ini linimasa dipenuhi kabar yang saling berkejaran: seorang pemimpin kampus negeri terjaring operasi tangkap tangan, sekelompok warga membantah tudingan digerakkan pihak luar sebelum aksi mereka bahkan dimulai, dan berderet cerita warganet kehilangan uang karena tertipu daring. Yang menarik bukan hanya peristiwanya, tapi kecepatan publik menjatuhkan penilaian atas semua itu — sering kali sebelum proses hukum formal sempat bicara. Fenomena ini mengundang satu pertanyaan yang lebih besar dari sekadar berita minggu ini: dari mana sebenarnya otoritas untuk menyatakan seseorang bersalah itu berasal, dan siapa yang berhak memegangnya?

Lensa pertama datang dari filsafat hukum: keadilan formal bersandar pada prosedur — bukti diperiksa, kedua pihak didengar, baru putusan dijatuhkan. Implikasinya, status "bersalah" seharusnya baru sah setelah proses ini tuntas, bukan setelah opini publik terbentuk. Tapi celah lensa ini nyata: proses hukum formal sering lambat, kadang bisa dibeli, dan publik yang menunggu "prosedur yang benar" bisa jadi hanya menunggu keadilan yang tidak pernah datang. Pertanyaannya: kalau institusi formal gagal menjaga kepercayaan, apa masih realistis meminta publik menahan diri sepenuhnya?

Lensa kedua datang dari psikologi sosial: manusia cenderung menerima informasi yang memperkuat prasangka yang sudah ada — bias konfirmasi. Begitu sebuah nama disebut dalam konteks OTT atau tudingan, otak kita otomatis mengisi celah-celah yang belum jelas dengan narasi yang paling meyakinkan secara emosional, bukan yang paling akurat secara faktual. Celahnya: kesadaran akan bias ini tidak otomatis menghilangkannya — orang yang tahu dirinya bias tetap bisa bertindak bias. Lalu bagaimana kesadaran kognitif ini diterjemahkan jadi kebiasaan nyata menahan penilaian?

Lensa ketiga datang dari sosiologi media: algoritma platform secara struktural memberi imbalan pada konten yang memicu emosi kuat — kemarahan, kecurigaan, tuduhan — dibanding klarifikasi yang tenang dan berimbang. Akibatnya, tuduhan menyebar jauh lebih cepat daripada koreksinya. Celahnya: mengkritik algoritma bisa jadi kambing hitam yang nyaman, seolah tanggung jawab individu hilang begitu saja karena "sistemnya memang begitu." Padahal setiap tombol share tetap ditekan oleh jari manusia, bukan mesin.

Lensa keempat datang dari kerangka etis yang jauh lebih tua dari media sosial: fikih klasik. Konsep bayyinah — bahwa putusan baru sah setelah bukti yang layak diperiksa — dan qadzaf — bahwa menuduh tanpa bukti punya konsekuensi bagi si penuduh, bukan hanya bagi yang dituduh — dirumuskan berabad-abad sebelum ada kolom komentar. Implikasinya, kerangka ini menawarkan prinsip yang tetap relevan: beban pembuktian ada di pihak yang menuduh, bukan di pihak yang dituduh untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Celahnya: kerangka ini dirumuskan untuk ruang sidang dengan hakim dan saksi formal — bagaimana ia diterjemahkan ke ruang tanpa hakim, tanpa saksi resmi, hanya berupa linimasa yang riuh?

Empat lensa ini tidak saling meniadakan; mereka menunjukkan bahwa persoalan "kapan boleh menilai seseorang bersalah" jauh lebih rumit dari sekadar pro atau kontra terhadap satu kasus.

Dari titik ini, ada beberapa langkah yang bisa langsung dicoba. Di kos atau kelas, biasakan jeda satu menit sebelum mengomentari kabar yang baru dibaca — tanyakan pada diri sendiri apakah yang dipegang itu fakta yang sudah dikonfirmasi atau baru interpretasi. Di grup organisasi kampus, kalau ada isu yang menyeret nama seseorang, sepakati dulu untuk tidak menyebarkan sebelum ada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar tangkapan layar tanpa konteks. Di kolom komentar sendiri, coba latihan menulis ulang komentar yang tadinya menuduh menjadi pertanyaan terbuka — dari "pasti dia yang salah" menjadi "gimana ya kelanjutan prosesnya?" Latihan kecil ini, kalau dibiasakan, perlahan mengubah refleks menghakimi menjadi refleks mencari kejelasan lebih dulu.

Tidak ada satu lensa di atas yang otomatis menang. Yang penting bukan menemukan jawaban final tentang kapan tepatnya publik boleh menghakimi, melainkan menyadari bahwa lensa apa pun yang dipilih sebagai prioritas — prosedur formal, kewaspadaan psikologis, kritik terhadap algoritma, atau kerangka etis klasik — selalu menyisakan celah yang ditutupi lensa lain. Barangkali justru dari situ keadilan yang lebih matang bisa tumbuh: bukan dari satu lensa yang paling keras suaranya, tapi dari kesediaan menimbang semuanya sekaligus.