“Kalau bumi ini amanah bersama, kenapa dampak buruknya selalu jatuh ke orang yang paling tidak berdaya?

"Siapa yang Menanggung Asap Kita?"

Pekan ini linimasa dipenuhi dua kabar yang datang dari arah berlawanan tapi bertemu di titik yang sama. Di satu sisi, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera menyeberang sampai ke negara tetangga, memicu keluhan terbuka dari warganya. Di sisi lain, gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores dan NTT, disusul kebakaran di kawasan adat Sade, Lombok, yang merenggut nyawa. Yang menarik bukan hanya bencananya, melainkan pola respons publik terhadapnya: sebagian bergerak cepat mengumpulkan bantuan, sebagian lain memilih membuat lelucon di media sosial seolah musibah orang lain adalah hiburan sesaat. Dua fenomena ini — kerusakan lingkungan yang dampaknya melintasi batas, dan empati yang justru tidak melintas sejauh itu — layak dibedah lebih dalam daripada sekadar "kita harus lebih peduli".

Lensa pertama — insentif ekonomi yang membakar. Membuka lahan dengan cara dibakar tetap menjadi metode termurah dan tercepat dibanding metode mekanis yang membutuhkan alat berat dan biaya lebih besar. Bagi pelaku di lapangan, kalkulasinya sederhana: untung besar, risiko ditanggung orang lain — penduduk yang menghirup asapnya, negara tetangga yang kebagian kabutnya, bukan pihak yang menyalakan api. Implikasinya, selama struktur insentif ini tidak berubah, larangan administratif saja akan terus kalah oleh logika untung-rugi yang sudah berjalan bertahun-tahun. Tapi lensa ini punya celah: kalau semua dijelaskan lewat insentif ekonomi, tanggung jawab moral pelaku seolah menguap, seakan-akan mereka hanya "rasional" mengikuti sistem. Pertanyaannya, kalau struktur insentif diperbaiki hari ini, apakah pertanyaan moral tentang siapa yang boleh membebankan risikonya ke orang lain otomatis selesai?

Lensa kedua — difusi tanggung jawab dari sudut sosiologi. Ketika kerusakan bersifat masif dan pelakunya anonim, tidak ada satu orang pun yang merasa dirinya secara personal adalah penyebab batuk anak tetangga. Tanggung jawab tersebar begitu tipis sampai terasa tidak ada pada siapa pun — pola klasik yang oleh sosiolog disebut sebagai tragedi milik bersama. Menariknya, pola difusi yang sama juga menjelaskan kenapa sebagian orang bisa dengan enteng melempar candaan atas musibah yang menimpa orang jauh: kalau semua orang di linimasa juga cuek, rasanya cuek jadi terasa wajar, bukan pilihan yang perlu dipertanggungjawabkan sendiri. Celahnya, penjelasan sosiologis ini bisa dipakai sebagai tameng untuk melepaskan tanggung jawab pribadi sepenuhnya kepada sistem, padahal setiap individu tetap membuat pilihan kecil setiap kali men-scroll dan memilih diam atau bertindak. Apakah memahami sistem membebaskan kita dari tanggung jawab personal, atau justru menuntut kita lebih sadar pada bagian kecil yang memang bisa kita kendalikan?

Lensa ketiga — kerangka teologis tentang amanah. Al-Qur'an menyebut mereka yang membuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan sebagai golongan yang ditegur langsung: "QS. Ash-Shu'araa: 152 mengingatkan bahwa di hadapan bumi, manusia hanya terbagi dua — yang merusak, dan yang memperbaiki." Konsep khalifah fil-ardh menegaskan manusia hanya pemegang amanah, bukan pemilik mutlak yang bebas mengeksploitasi tanpa batas. Kerangka ini memberi bahasa akuntabilitas yang tidak bergantung pada penegakan hukum negara — tetap berlaku bahkan ketika institusi lemah mengawasi. Tapi lensa ini juga punya celah yang sering luput: bahasa "amanah" dan "dosa" bisa dengan mudah diarahkan hanya ke petani kecil yang membakar lahan sempit untuk bertahan hidup, sementara pemegang konsesi besar yang membiarkan praktik itu berlangsung sistemik justru jarang disentuh narasi yang sama. Apakah bahasa agama di sini benar-benar mengubah siapa yang menanggung akibat, atau hanya menambah kosakata moral pada ketimpangan kuasa yang sudah ada sebelumnya?

Lensa keempat — kelelahan berempati dari sudut psikologi. Riset psikologi mengenal fenomena yang disebut compassion fade: makin sering seseorang terpapar berita bencana, makin tumpul respons empatiknya, terutama saat korban disajikan sebagai angka atau potongan video yang lewat cepat di linimasa. Fenomena ini bisa menjelaskan kenapa candaan atas musibah orang lain muncul begitu ringan pekan ini — bukan karena pelakunya jahat secara sengaja, melainkan karena kapasitas emosional yang sudah jenuh oleh volume berita buruk yang terus-menerus. Celahnya, penjelasan psikologis ini berisiko mengubah keacuhan menjadi sesuatu yang seolah di luar kendali, seperti gejala biologis yang tidak bisa disalahkan. Padahal ada jeda antara rasa tumpul yang muncul otomatis, dengan pilihan sadar untuk membuat lelucon di ruang publik. Pertanyaannya, apakah kelelahan berempati adalah kondisi yang harus kita terima begitu saja, atau kebiasaan yang tetap harus kita lawan secara sadar?

Empat lensa ini — ekonomi, sosiologi, teologi, dan psikologi — tidak saling meniadakan. Justru saling menutup celah satu sama lain: penjelasan ekonomi butuh kerangka moral supaya tidak jadi pembenaran; kerangka teologi butuh kesadaran struktural supaya tidak salah sasaran; dan pemahaman psikologis butuh keduanya supaya keacuhan tidak dibiarkan begitu saja sebagai "hal manusiawi".

Dari sini, ada beberapa langkah yang bisa langsung dicoba minggu ini. Di kos atau kontrakan, mulai dari audit sederhana: berapa banyak air yang benar-benar terpakai versus terbuang percuma dalam sehari, lalu coba kurangi satu kebiasaan boros yang paling gampang diubah. Di kelas atau organisasi kampus, ajak diskusi singkat tentang siapa sebenarnya pemegang izin lahan di wilayah rawan karhutla — data ini umumnya bisa diakses publik lewat portal keterbukaan informasi pemerintah, dan literasi soal ini jauh lebih berguna daripada sekadar mengutuk "oknum pembakar" tanpa nama. Di grup pertemanan atau kantin, coba jadi orang yang mengganti satu candaan tentang bencana dengan satu pertanyaan serius — "ini beneran, lho, gimana kondisi di sana sekarang?" — sekecil apa pun itu, ia mengganggu pola compassion fade yang tadi dibahas. Kalau ada rezeki lebih, salurkan lewat lembaga kemanusiaan yang transparan laporan penyalurannya, bukan sekadar transfer ke rekening pribadi yang viral sesaat.

Pada akhirnya, pertanyaan di judul artikel ini mungkin tidak punya satu jawaban final. Yang lebih penting barangkali bukan menentukan siapa yang paling salah, melainkan menyadari bahwa setiap lensa yang kita pilih untuk memahami persoalan ini akan menyembunyikan sebagian kebenaran yang dibawa lensa lain. Asap itu nyata, dampaknya lintas batas, dan pertanyaan tentang siapa yang menanggungnya tidak akan selesai hanya dengan satu kerangka berpikir saja.