“Kalau kontraknya sudah 'sah' secara hukum, kenapa risikonya selalu jatuh ke pihak yang paling lemah?

"Siapa Menanggung Risiko Saat Panen Gagal?"

Bayangkan dua petani menyepakati kerja sama: satu punya tanah, satu punya tenaga untuk menggarap. Hasilnya dibagi menurut petak — separuh untuk pemilik tanah, separuh untuk penggarap. Kedengarannya adil di atas kertas. Tapi apa yang terjadi kalau petak si penggarap diserang hama sementara petak pemilik tanah subur? Satu pihak pulang dengan hasil penuh, satu pihak pulang dengan tangan kosong — padahal keduanya menaruh modal dan waktu yang sama di awal. Skema semacam ini pernah ditegur langsung empat belas abad lalu, dan pertanyaan yang sama masih relevan hari ini: setiap kali dua pihak menandatangani kesepakatan kerja, siapa sebenarnya yang menanggung ketidakpastian, dan siapa yang aman?

Lensa pertama — fikih muamalah. Riwayat dari Rafi' bin Khadij (Sahih Muslim 1547m) mencatat bahwa Rasulullah ﷺ melarang sewa lahan dengan skema bagi hasil per-petak yang hasilnya tidak pasti, tapi mengizinkan sewa dengan bayaran tetap. Implikasinya tampak jelas: kepastian kontrak dianggap lebih adil daripada ambiguitas. Tapi ada celah yang jarang dibahas — bayaran tetap tidak menghilangkan risiko cuaca buruk, ia hanya memindahkannya. Kalau penggarap wajib membayar sewa tetap tanpa peduli hasil panennya, maka dialah yang kini menanggung seratus persen risiko gagal panen sendirian, sementara pemilik tanah aman apa pun yang terjadi. Pertanyaannya: kepastian kontrak menghapus ketidakadilan, atau justru memindahkannya ke pihak yang paling sedikit punya bantalan finansial?

Lensa kedua — sosiologi ekonomi digital. Pola yang sama muncul dalam bentuk baru: pekerja platform (ojol, kurir, freelancer lepas) menanggung biaya kendaraan, bensin, paket data, dan hari-hari sepi order sendirian, sementara platform mengambil marjin stabil dari setiap transaksi yang berhasil. Implikasinya, risiko fluktuasi pasar dipindahkan ke individu yang paling tidak siap menyerapnya. Celahnya: sebagian pekerja memang memilih skema ini karena fleksibilitasnya, dan menyebut semua ini "eksploitasi" mengabaikan pilihan nyata yang mereka ambil. Pertanyaannya jadi lebih tajam: kalau pilihan-pilihan lain yang tersedia sama-sama sempit, seberapa bermakna kata "pilihan" itu sebenarnya?

Lensa ketiga — etika dan zuhud. Ibn 'Abbas radhiyallahu 'anhuma pernah menyampaikan sebuah prinsip keutamaan (Nashaihul Ibad): bahwa bagi orang yang berakal, ada tujuh keadaan yang lebih baik dipilih daripada lawannya — antara lain kesederhanaan atas kemewahan, kerendahan hati atas kesombongan. Implikasinya, ajaran ini menawarkan jangkar batin: nilai seseorang tidak diukur dari seberapa besar risiko yang berhasil ia hindari atau seberapa banyak yang berhasil ia kumpulkan. Tapi celahnya besar dan berbahaya kalau salah pakai — prinsip ini ditulis untuk orang yang punya pilihan dan memilih kesederhanaan secara sukarela, bukan untuk dipakai menenangkan orang yang miskin secara struktural dan tidak punya pilihan lain. Menyuruh petani yang gagal panen untuk "ikhlas dan sederhana saja" tanpa membenahi ketimpangan kontraknya adalah penyalahgunaan ajaran ini, bukan penerapannya. Pertanyaannya: siapa yang berhak mengucapkan nasihat zuhud ini kepada siapa?

Lensa keempat — psikologi perilaku. Riset perilaku ekonomi berulang kali menunjukkan manusia — termasuk yang berpendidikan tinggi — tetap rentan pada tawaran untung instan ketika dihimpit tekanan finansial, karena rasa takut tertinggal momentum mengalahkan kalkulasi risiko yang rasional. Implikasinya, sekadar tahu prinsip "pertukaran harus setara" tidak otomatis membuat orang kebal dari penipuan. Celahnya: menyalahkan psikologi individu berisiko menyalahkan korban atas kerentanan yang sebetulnya lahir dari kondisi ekonomi yang menyempit. Pertanyaannya: apakah tertipu itu murni kegagalan menilai, atau respons yang bisa diprediksi dari sistem yang menyediakan terlalu sedikit jalan naik kelas yang jujur?

Empat lensa ini bertemu di satu titik yang sama, meski dari arah berbeda: kepastian di atas kertas tidak selalu berarti keadilan dalam praktik, dan nasihat moral tidak bisa menggantikan perbaikan struktur. Yang bisa dicoba mahasiswa hari ini cukup konkret. Di kos atau kontrakan, kalau ikut usaha patungan dengan teman — jualan online, titip barang, modal bersama — coba tuliskan dulu siapa menanggung apa kalau usahanya rugi, sebelum uang benar-benar berpindah tangan. Di organisasi kampus atau himpunan, kalau ada bendahara yang memegang dana kegiatan, biasakan laporan terbuka secara berkala, bukan hanya di akhir acara. Dan kalau ada tawaran investasi atau kerja sampingan yang terasa terlalu menguntungkan untuk masuk akal, coba terapkan uji sederhana dari hadits tentang pertukaran setara: apakah yang diberikan dan yang dijanjikan benar-benar sepadan, atau salah satu pihak menanggung risiko yang jauh lebih besar dari yang terlihat?

Barangkali yang penting bukan menemukan satu jawaban final tentang siapa yang seharusnya menanggung risiko. Yang lebih penting adalah kebiasaan bertanya itu sendiri, setiap kali sebuah kesepakatan terasa terlalu rapi untuk dipertanyakan — karena kerapian di atas kertas dan keadilan dalam kenyataan tidak pernah otomatis sama.