“Kalau proses masuk kampus saja bisa dibeli, apa arti kata 'lulus dengan usaha sendiri'?

"Ketika Bangku Kuliah Punya Harga"

Pekan ini sebuah kampus negeri jadi sorotan setelah operasi tangkap tangan KPK menyeret nama pucuk pimpinannya — proses hukumnya masih berjalan, belum ada vonis, dan siapa pun berhak dianggap tidak bersalah sampai pengadilan memutuskan lain. Tapi terlepas dari bagaimana kasus ini berakhir, ia membuka satu pertanyaan yang lebih luas dari sekadar satu nama: seberapa rentan sebenarnya jalur masuk pendidikan tinggi terhadap kepentingan yang tidak semestinya, dan kenapa pertanyaan ini baru ramai dibahas setelah ada yang tertangkap, bukan sebelum itu?

Lensa pertama — ekonomi. Selama jumlah kursi di kampus favorit jauh lebih sedikit dibanding jumlah pendaftar yang menginginkannya, dan selama ijazah dari kampus tertentu dianggap tiket otomatis menuju karier yang lebih baik, akan selalu ada insentif ekonomi bagi sebagian pihak untuk membayar demi memperbesar peluang. Implikasinya, memberantas satu oknum tidak otomatis menghilangkan pasar gelap ini — selama permintaannya tetap tinggi, penawaran serupa akan muncul lagi di tempat lain. Tapi celah lensa ini juga jelas: ia mereduksi persoalan jadi murni soal supply-demand, seolah tidak ada ruang bagi pilihan moral individu di dalamnya. Pertanyaannya, kalau logika pasar ini dibiarkan menjelaskan semuanya, di titik mana tanggung jawab pribadi pihak yang memilih membayar — atau menerima bayaran — masih berlaku?

Lensa kedua — sosiologi. Budaya "kenal orang dalam" bukan fenomena yang lahir dari satu kasus ini saja; ia sudah lama dianggap wajar di berbagai lini masyarakat kita, dari melamar kerja sampai mengurus dokumen. Ketika sesuatu dinormalisasi seluas itu, orang yang menolak ikut serta justru berisiko terlihat naif, bahkan dirugikan sendiri, sementara sistem di sekelilingnya tidak berubah. Namun celah lensa ini terletak pada risiko fatalisme — kalau semua dijelaskan sebagai "budaya yang sudah begini," maka tidak ada ruang untuk mempertanyakan kenapa budaya itu bisa bertahan selama ini, dan siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari kelangsungannya.

Lensa ketiga — etika keagamaan. Islam meletakkan prinsip 'adl (keadilan) dan amanah sebagai fondasi setiap kepercayaan yang dipegang seseorang, termasuk kepercayaan mengelola proses seleksi. Sebuah kitab adab keilmuan klasik bahkan secara eksplisit melarang pengajar memperlakukan murid secara berbeda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka — Adab al-'Alim wa al-Muta'allim — sebuah standar etik yang jauh lebih ketat dari sekadar "jangan menerima suap." Implikasinya, kerangka ini menuntut integritas bahkan pada level preferensi personal yang paling kecil sekalipun. Tapi celah lensa ini muncul kalau prinsip agama hanya berhenti sebagai slogan di ruang kajian, tanpa diterjemahkan jadi mekanisme pengawasan yang konkret — 'adl yang hanya diucapkan tidak pernah mencegah siapa pun dari menyalahgunakan wewenang.

Lensa keempat — psikologi. Pelaku penyimpangan semacam ini jarang memulai dengan niat besar untuk berbuat jahat; biasanya dimulai dari rasionalisasi kecil — "ini kan cuma sekali," "toh yang lain juga melakukan hal serupa," "ini bukan murni kesalahan pribadi." Rasionalisasi semacam ini adalah mekanisme psikologis yang membuat penyimpangan terasa wajar bagi siapa pun yang berada di posisi serupa — termasuk mahasiswa yang kelak menjadi profesional, pejabat, atau pengambil keputusan. Celah lensa ini: kalau segala penyimpangan direduksi jadi soal psikologi individu semata, maka struktur yang memberi ruang bagi rasionalisasi itu — minimnya transparansi, minimnya pengawasan — luput dari sorotan.

Yang menarik, keempat lensa ini sebenarnya tidak saling meniadakan — insentif ekonomi, normalisasi sosial, kelemahan penerapan etika, dan rasionalisasi psikologis bisa hadir bersamaan dalam satu kasus yang sama, saling memperkuat satu sama lain.

Ada langkah-langkah kecil yang bisa dimulai dari lingkup kampus sehari-hari, jauh sebelum bicara soal reformasi sistem penerimaan secara nasional. Di kelas, menolak budaya titip absen atau joki tugas adalah versi kecil dari pola yang sama — keputusan bahwa hasil harus datang dari usaha sendiri, bukan jalan pintas, betapa pun kecil taruhannya. Di organisasi kampus, mendorong transparansi proses seleksi anggota atau panitia — bukan hanya menuntutnya dari birokrasi negara — adalah latihan langsung menerapkan prinsip yang sama di skala yang bisa dikendalikan sendiri. Di kos maupun kantin, obrolan santai yang mempertanyakan "emang ada apa-apanya, ya?" ketika mendengar cerita orang dalam, bisa jadi cara sederhana menahan normalisasi tanpa perlu jadi aktivis penuh waktu. Bagi yang sedang magang atau kerja paruh waktu, menolak tawaran jalan pintas yang datang lewat koneksi adalah kesempatan nyata mempraktikkan prinsip yang sama sebelum kelak berada di posisi yang lebih berpengaruh. Dan pada level yang lebih kolektif, mengangkat diskusi terbuka soal transparansi penerimaan di media kampus atau forum diskusi jurusan menjaga isu ini tetap hidup, tidak hanya ramai seminggu lalu tenggelam lagi.

Yang penting bukan menemukan satu jawaban final tentang siapa yang paling salah dalam kasus ini, melainkan menyadari bahwa pola yang membuatnya mungkin terjadi — insentif, normalisasi, kelemahan penerapan etika, rasionalisasi — hidup jauh lebih dekat dari yang dikira, termasuk di ruang-ruang yang setiap hari dilewati sebagai mahasiswa.