“Kalau data adalah amanah, kenapa begitu mudah kita menyerahkannya tanpa membaca apa pun?

"Siapa Pemilik Data yang Kautitipkan?"

Pekan ini, di tengah gelombang kabar penipuan yang meminjam nama aplikasi kecerdasan buatan populer, muncul pertanyaan yang jarang dipikirkan sampai terlambat: berapa banyak data pribadi yang sudah diserahkan ke berbagai aplikasi, dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab menjaganya? Setiap kali sebuah aplikasi baru diunduh, ada daftar izin yang muncul sekilas — akses kontak, lokasi, mikrofon, galeri — dan hampir selalu ditekan setuju tanpa dibaca lebih dari satu baris. Pola yang sama berulang saat mendaftar akun baru atau mengikuti kuis viral yang meminta nomor telepon sebagai syarat. Data yang diserahkan itu tidak sepenuhnya berhenti menjadi urusan pemberinya begitu ia berpindah tangan — ia menjadi sesuatu yang dititipkan, dan seperti semua titipan, ia bisa dijaga dengan baik atau disalahgunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Lensa pertama datang dari sudut insentif ekonomi. Perusahaan teknologi menghasilkan pendapatan dari data yang mereka kumpulkan — semakin detail profil seseorang, semakin bernilai data itu untuk iklan yang ditargetkan. Implikasinya, insentif perusahaan bukan untuk meminimalkan data yang diminta, melainkan memaksimalkannya. Tetapi celah lensa ini ada: insentif ekonomi hanya menjelaskan mengapa perusahaan meminta data sebanyak mungkin, bukan mengapa pengguna menyerahkannya begitu mudah. Pertanyaan yang muncul: jika insentif perusahaan sudah sejelas itu, mengapa kesadaran pengguna tidak berkembang sejajar?

Lensa kedua datang dari psikologi perilaku. Manusia cenderung mengabaikan risiko yang abstrak dan jauh di masa depan demi kenyamanan yang instan — inilah yang membuat tombol setuju ditekan dalam hitungan detik, sementara konsekuensinya baru terasa berbulan-bulan kemudian, jika terasa sama sekali. Implikasinya, masalah ini bukan sekadar kurang informasi, melainkan bias kognitif yang sulit diatasi hanya dengan imbauan. Celahnya: penjelasan ini bisa terdengar seperti pembenaran, seolah pengguna tidak punya tanggung jawab sama sekali. Pertanyaan yang tersisa: di mana batas antara memahami kelemahan manusia dan menyerah begitu saja padanya?

Lensa ketiga datang dari fikih muamalah klasik. Kitab Fath al-Qarib membahas konsep wadi'ah — barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijaga, bukan untuk dimiliki atau dimanfaatkan sesuka hati oleh yang menerimanya. Prinsip amanah dalam bab ini memberi kerangka yang tidak selalu hadir dalam diskursus privasi sekuler: data bukan sekadar aset ekonomi, melainkan titipan yang menuntut pertanggungjawaban moral dari siapa pun yang memegangnya. Celahnya: kerangka fikih klasik dirumuskan untuk barang fisik yang jelas wujud dan batasnya, sementara data digital bisa diduplikasi tanpa batas. Pertanyaan yang muncul: apakah analogi wadi'ah masih cukup kuat ketika objeknya bisa digandakan tanpa henti?

Lensa keempat datang dari sudut hak konsumen. Fikih muamalah juga mengenal khiyar — hak salah satu pihak untuk membatalkan sebuah akad dalam rentang waktu tertentu, pengakuan tegas bahwa keputusan yang diambil terburu-buru layak punya jalan mundur. Implikasinya, desain aplikasi yang mempermudah proses berlangganan tetapi mempersulit proses berhenti berlangganan bertentangan dengan semangat ini. Celahnya: prinsip khiyar klasik mengasumsikan dua pihak yang setara dalam mengetahui isi akad, sementara dalam kontrak digital satu pihak menulis ratusan halaman ketentuan yang nyaris tidak pernah dibaca pihak lain secara utuh. Pertanyaan yang tersisa: bisakah hak untuk mundur benar-benar berarti jika salah satu pihak tidak pernah benar-benar memahami apa yang disetujuinya?

Beberapa langkah konkret bisa dicoba pekan ini tanpa menunggu regulasi baru atau kesadaran kolektif yang sempurna. Di kos atau kamar pribadi, daftar aplikasi yang terpasang bisa ditinjau ulang, mencabut izin akses kontak, lokasi, atau mikrofon dari aplikasi yang sebenarnya tidak membutuhkannya untuk berfungsi. Di organisasi kampus, sebelum formulir pendaftaran kegiatan disebarkan lewat tautan pihak ketiga, ada baiknya dipertanyakan dulu ke mana data peserta akan disimpan dan siapa yang bisa mengaksesnya. Di kelompok riset yang mengumpulkan data responden, prinsip wadi'ah bisa diterjemahkan menjadi kebiasaan konkret: menghapus data mentah setelah tidak lagi diperlukan, bukan membiarkannya tersimpan tanpa batas di folder bersama. Di tempat magang, membaca ringkasan kebijakan privasi sebelum menandatangani dokumen digital — sesuatu yang terasa membosankan tapi setara dengan membaca kontrak kerja fisik yang jarang dilewatkan begitu saja.

Yang penting bukan menemukan jawaban final tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas data yang beredar — perusahaan, regulator, atau pengguna sendiri. Empat lensa di atas menunjukkan bahwa setiap penjelasan tunggal punya celah yang ditutupi lensa lain. Barangkali yang lebih realistis adalah menerima bahwa amanah atas data adalah tanggung jawab berlapis, dan pertanyaan yang lebih produktif bukan "siapa yang salah", melainkan "titipan apa yang sedang dipegang, dan sudah dijaga sebaik apa titipan itu hari ini?"