“Kalau seseorang 'memilih' pinjol, benarkah itu pilihan bebas, atau pilihan yang direkayasa sistem?

"Ekonomi Jerat dan Ilusi Pilihan Bebas"

Pekan lalu sebuah utas bertanya jujur kepada pembacanya: kalau sahabat sendiri terjebak pinjaman online sampai ratusan juta rupiah, apakah hubungan itu masih bisa dipertahankan, atau lebih realistis untuk menjauh? Di saat yang hampir sama, muncul juga kabar tentang lowongan kerja palsu yang berujung penyekapan, judi online yang bersinggungan dengan data bantuan sosial, dan sebuah kasus pemerasan yang bermula dari relasi digital anonim. Empat kejadian yang tampak berbeda, tetapi sama-sama memunculkan satu pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana keputusan yang diambil seseorang dalam situasi terdesak masih layak disebut "pilihan bebas", dan sejauh mana ia sebenarnya produk dari sistem yang dirancang untuk memanfaatkan keterdesakan itu?

Lensa pertama — insentif ekonomi. Model bisnis pinjaman berbunga tinggi bekerja paling efektif justru pada orang yang paling terdesak: makin mendesak kebutuhan seseorang, makin kecil kemungkinan ia membaca syarat dengan teliti, dan makin besar kemungkinan ia menerima suku bunga yang memberatkan. Implikasinya, "keputusan" mengambil pinjaman semacam itu tidak sepenuhnya lahir dari kebebasan, melainkan dari desakan yang sengaja dimanfaatkan pihak lain. Celah dari lensa ini: kalau semua ditimpakan ke sistem, di mana letak tanggung jawab individu yang tetap menandatangani perjanjian dalam keadaan sadar? Pertanyaan yang tersisa: sejauh mana sebuah pilihan masih disebut bebas kalau semua alternatif yang tersedia sama-sama buruk?

Lensa kedua — psikologi sosial. Pola perilaku menunjukkan rasa malu lebih sering mendorong penghindaran daripada penyelesaian — orang yang berutang besar cenderung menarik diri dari lingkaran sosial justru pada saat dukungan sosial paling dibutuhkan. Pola ini menjelaskan mengapa sebagian orang memilih memutus kontak dengan sahabat sendiri daripada mengaku kesulitan. Celahnya, penjelasan psikologis semacam ini berisiko menjadi alasan untuk tidak pernah menuntut akuntabilitas personal sama sekali. Pertanyaan yang muncul: kalau pola rasa malu ini sudah bisa diprediksi, siapa yang seharusnya bertanggung jawab merancang ruang yang membuat orang berani jujur lebih awal?

Lensa ketiga — etika normatif dalam tradisi Islam. Larangan riba tidak diposisikan sebagai anjuran moral personal semata, melainkan sebagai intervensi struktural — melarang satu pihak mengambil keuntungan dari kerentanan pihak lain, disertai ancaman yang sama beratnya bagi siapa pun yang menopang sistemnya, termasuk pencatat dan saksinya (Riyad as-Salihin 1615). Implikasinya, tanggung jawab moral tersebar ke seluruh rantai, bukan hanya jatuh ke peminjam. Celahnya, larangan normatif semacam ini efektif hanya jika ada penegakan yang konsisten; tanpa itu, ia sekadar seruan moral yang mudah diabaikan. Pertanyaan yang tersisa: bisakah norma agama menggantikan regulasi, atau ia hanya efektif kalau berjalan berdampingan dengannya?

Lensa keempat — arsitektur platform. Anonimitas digital dirancang untuk mendorong keterlibatan pengguna, bukan untuk melindunginya — fitur yang memudahkan seseorang membangun relasi baru adalah fitur yang sama yang memudahkan orang lain menyembunyikan niat buruk, baik dalam bentuk skema judi maupun eksploitasi kepercayaan pribadi. Implikasinya, kerugian yang muncul bukan sekadar bug, melainkan efek samping yang sudah bisa diprediksi dari desain yang mengutamakan pertumbuhan pengguna di atas keamanannya. Celahnya, menyalahkan "platform" secara umum berisiko menghapus tanggung jawab individu yang secara sadar memilih menyalahgunakan celah itu untuk mengeksploitasi orang lain. Pertanyaan yang tersisa: siapa yang lebih pantas dibebani tanggung jawab utama — perancang sistem, atau pihak yang memilih menyalahgunakannya?

Beberapa langkah bisa diuji dalam skala kecil sehari-hari. Di lingkungan kos, kebiasaan "cek bareng" sebelum menandatangani apa pun yang berbau finansial — baik pinjaman maupun tawaran kerja — mengurangi risiko keputusan diambil sendirian di bawah tekanan. Di organisasi mahasiswa, sesi orientasi anggota baru bisa menyisipkan materi singkat soal ciri-ciri lowongan kerja palsu, mengingat mahasiswa baru sering menjadi target utama karena kebutuhan uang saku tambahan. Di kelas atau kelompok belajar, budaya yang tidak menghakimi ketika seseorang mengaku kesulitan finansial — alih-alih menertawakan atau menjauhinya — membuat lebih banyak orang berani bicara sebelum masalah membesar. Untuk tawaran magang atau kerja sampingan, verifikasi lewat kanal resmi kampus tetap menjadi langkah paling murah yang paling sering diabaikan. Dalam soal privasi digital, kebiasaan sederhana seperti tidak meneruskan konten pribadi siapa pun, dan tidak melayani permintaan konten sensitif dari akun anonim sekalipun terasa meyakinkan, adalah pertahanan pertama yang sepenuhnya berada dalam kendali individu, terlepas dari bagaimana sistem di luar sana dirancang.

Yang penting bukan menentukan lensa mana yang paling benar, melainkan menyadari bahwa keempatnya benar sekaligus tidak cukup berdiri sendiri-sendiri. Sistem ekonomi yang predatoris, psikologi rasa malu, norma agama yang melarang riba, dan arsitektur platform yang mendorong anonimitas — semuanya berkontribusi, dan semuanya juga punya batas penjelasan masing-masing. Barangkali pertanyaan yang lebih berguna bukan "siapa yang salah", melainkan bagian mana dari rantai ini yang paling mungkin diperbaiki dari posisi masing-masing pihak saat ini.