“Kalau pemimpin dulu dihitung dosa karena boros, kenapa pengeluaran sendiri jarang pernah dihitung?

"Khalifah yang Tidak Menghitung, Kita yang Meniru?"

Pekan ini muncul dua kabar yang, sepintas, tidak berhubungan. Pertama, klaim penghematan anggaran negara dalam jumlah besar dari penutupan ratusan badan usaha milik negara. Kedua, video yang viral mengklaim sebuah rancangan undang-undang tentang perampasan aset koruptor sudah disahkan — padahal kenyataannya masih dalam pembahasan. Dua kabar ini sebenarnya bertemu di satu titik yang sama: hasrat kolektif untuk melihat angka besar sebagai bukti keberhasilan, entah itu angka penghematan atau angka kemenangan atas korupsi. Pertanyaannya, apakah hasrat terhadap angka besar itu sendiri yang perlu diperiksa?

Lensa pertama, dari ekonomi perilaku: ada godaan struktural bagi siapa pun yang memegang kendali atas anggaran besar untuk menunjukkan kehadirannya lewat angka yang mencolok — entah angka penghematan atau angka pembangunan. Implikasinya, keputusan anggaran cenderung dioptimalkan untuk terlihat besar, bukan untuk akurat menjawab kebutuhan riil. Ada satu riwayat dalam Sahih Muslim tentang seorang khalifah di akhir zaman yang "menghambur harta dengan limpah, tidak menghitungnya sama sekali" — dan menariknya, para perawi hadits itu langsung mengecualikan sosok yang justru terkenal paling teliti mengelola anggaran negara. Tapi celah dari lensa ini: mengukur "boros" versus "hemat" semata dari besar-kecilnya angka bisa menyesatkan — penghematan yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan siapa yang kena dampak bisa sama merugikannya dengan pemborosan itu sendiri. Pertanyaan yang tersisa: siapa yang berhak menentukan angka mana yang dianggap "berhasil"?

Lensa kedua, dari desain kebijakan publik: program bantuan sosial yang dirancang berdasarkan data — seperti sistem desil yang dipakai menentukan penerima bansos — pada dasarnya mengandaikan bahwa realitas kemiskinan bisa direduksi menjadi kategori dan angka. Implikasinya, siapa pun yang keadaannya tidak persis cocok dengan kategori itu — misalnya bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap — berisiko jatuh di celah sistem. Celah dari lensa ini: sistem berbasis data lahir justru untuk mengurangi bias subjektif petugas lapangan, jadi solusinya bukan menghapus data, melainkan mempercepat mekanisme koreksinya sebelum viral menjadi satu-satunya jalan perbaikan. Pertanyaan yang tersisa: kenapa koreksi birokrasi baru bergerak setelah tekanan publik, bukan sejak kesalahan pertama kali terdeteksi?

Lensa ketiga, dari psikologi motivasi: sebuah kitab adab klasik menyoal niat orang yang menuntut ilmu, memperingatkan agar tujuannya bukan "memperoleh kepemimpinan, kedudukan, dan harta" — sebab siapa yang menukar tujuan mulia dengan tujuan rendah semacam itu sesungguhnya "menukar yang lebih baik dengan yang lebih rendah". Implikasinya, motivasi seseorang mengejar posisi — jadi ketua organisasi, jadi pejabat, bahkan jadi figur publik yang berpengaruh — akan menentukan bagaimana ia memperlakukan posisi itu setelah didapat. Celah dari lensa ini: niat adalah ranah batin yang tidak bisa diverifikasi orang lain, sehingga argumen "niatnya baik" gampang dipakai untuk membenarkan apa saja setelah kekuasaan digenggam. Pertanyaan yang tersisa: kalau niat tidak bisa diverifikasi, mekanisme apa yang bisa menggantikannya sebagai penjamin akuntabilitas?

Lensa keempat, dari literasi digital: video yang mengklaim undang-undang "sudah disahkan" mendapat jutaan tontonan justru karena ia menjawab kerinduan kolektif akan keadilan — orang ingin percaya keadilan sudah datang, sehingga kecepatan penyebarannya mengalahkan kecepatan verifikasinya. Implikasinya, era digital menciptakan insentif untuk kabar yang menyenangkan menyebar lebih cepat daripada kabar yang akurat. Celah dari lensa ini: menyalahkan algoritma atau penyebar video semata mengabaikan bahwa kerinduan akan keadilan itu sendiri sah dan nyata — masalahnya bukan pada kerinduannya, melainkan pada kesediaan kolektif untuk memverifikasi sebelum merayakan. Pertanyaan yang tersisa: bagaimana menjaga harapan publik akan keadilan tetap hidup, tanpa membiarkannya dieksploitasi oleh klaim yang belum tentu benar?

Dari kampus, keempat lensa ini bisa diuji dalam skala kecil dan konkret. Di organisasi mahasiswa, cek ulang laporan keuangan himpunan atau BEM sebelum disahkan rapat — bukan karena curiga, tapi karena kebiasaan menghitung kecil mencegah kebiasaan menghambur besar di kemudian hari. Di grup angkatan, sebelum forward kabar kebijakan yang terasa menggembirakan, cari dulu sumber resminya — status rancangan undang-undang biasanya bisa dicek langsung di situs resmi lembaga legislatif. Di lab atau tempat magang, kalau diberi kepercayaan memegang anggaran kegiatan sekecil apa pun, jadikan itu latihan menghitung dengan jujur, bukan menganggapnya remeh karena jumlahnya kecil.

Barangkali yang penting bukan menentukan lensa mana yang paling benar. Keempatnya — ekonomi, desain kebijakan, psikologi niat, literasi digital — saling menutupi celah satu sama lain sekaligus saling membuka celah baru. Yang tersisa adalah kebiasaan bertanya itu sendiri: setiap kali angka besar dirayakan, atau kabar baik menyebar cepat, ada baiknya diperiksa dulu apa yang sedang tidak terhitung di baliknya.